Kinerja fiskal Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup solid. Di tengah dinamika harga komoditas, perubahan alokasi transfer ke daerah, serta tantangan ekonomi global, APBN dan APBD di wilayah Kalimantan Tengah tetap berperan penting dalam menjaga aktivitas ekonomi, mendukung layanan publik, serta mendorong pertumbuhan regional.
Dari sisi APBN, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Tengah mencapai Rp2.204,22 miliar atau 19,06 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh 25,94 persen secara tahunan, terutama didorong oleh peningkatan penerimaan PPh Non Migas, Bea Keluar, dan PNBP Lainnya. PPh Non Migas menjadi kontributor utama penerimaan pajak dalam negeri dengan realisasi Rp944,43 miliar, mencerminkan masih kuatnya aktivitas korporasi di sektor-sektor utama daerah, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan.
Kinerja Bea dan Cukai juga menunjukkan capaian positif, khususnya melalui Bea Keluar yang terealisasi sebesar Rp214,35 miliar atau 140,18 persen dari target. Capaian ini dipengaruhi oleh permintaan produk sawit, terutama CPO, yang masih menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Kalimantan Tengah. Sementara itu, PNBP mencatat pertumbuhan signifikan dengan realisasi Rp733,01 miliar atau 172,89 persen dari target, terutama berasal dari PNBP Lainnya.
Pada sisi belanja negara, realisasi APBN di Kalimantan Tengah mencapai Rp5.775,18 miliar atau 25,62 persen dari pagu. Meskipun secara tahunan mengalami kontraksi 8,51 persen, tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tetap berada pada jalur yang cukup baik. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 35,90 persen secara tahunan, terutama didorong oleh Belanja Pegawai untuk pembayaran THR, kenaikan gaji, serta tunjangan hakim. Belanja Modal juga meningkat tajam, antara lain melalui dukungan pembangunan dan preservasi jalan nasional oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun demikian, Transfer ke Daerah mengalami kontraksi 17,33 persen secara tahunan. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh belum adanya realisasi DAK Fisik serta penurunan alokasi Dana Bagi Hasil pada tahun 2026. Hal ini menjadi perhatian penting karena TKD masih merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah di Kalimantan Tengah.
Dari sisi APBD, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3.705,97 miliar atau 15,26 persen dari target, tumbuh 43,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp3.094,48 miliar atau 81,62 persen dari total pendapatan APBD. Komposisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2.854,12 miliar atau 10,93 persen dari pagu. Belanja daerah tumbuh 174,12 persen secara tahunan, tetapi tingkat realisasinya masih perlu terus didorong, terutama karena sebagian besar jenis belanja masih berada di bawah 30 persen. Dengan posisi tersebut, APBD Kalimantan Tengah mencatat surplus Rp851,85 miliar dan SILPA sebesar Rp850,85 miliar. Kondisi ini menunjukkan perlunya manajemen kas daerah yang lebih optimal agar dana yang tersedia dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Secara regional, perekonomian Kalimantan Tengah tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2025 tercatat 4,79 persen secara tahunan, dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp64,7 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp33,3 triliun. Neraca perdagangan juga masih mencatat surplus, dengan surplus kumulatif hingga Februari 2026 sebesar US$553,31 juta. Ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2026 mencapai US$300,95 juta, jauh lebih besar dibandingkan impor sebesar US$4,40 juta.
Inflasi Kalimantan Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,86 persen secara tahunan. Angka ini masih perlu mendapat perhatian karena berada di atas inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Meski demikian, inflasi dinilai tetap terkendali, dengan beberapa tekanan harga yang perlu terus dimitigasi melalui sinergi pengendalian inflasi daerah, penguatan pasokan, dan pemantauan harga komoditas strategis.
Laporan ALCo juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah. Sampai dengan Maret 2026, program ini telah menjangkau 230.922 penerima manfaat dari target 663.960 penerima. Realisasi anggaran MBG mencapai Rp73 miliar, dengan penerima manfaat tersebar pada kelompok balita, ibu hamil dan menyusui, PAUD, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, serta kelompok pendidikan lainnya. Secara umum, program ini belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap inflasi umum, meskipun dampak pada komoditas tertentu tetap perlu dipantau.
Ke depan, sejumlah risiko perlu diantisipasi. Penurunan harga batu bara acuan dan harga referensi CPO berpotensi menekan penerimaan pajak dan PNBP. Selain itu, masih terdapat potensi penerimaan pajak dari sektor perkebunan kelapa sawit yang belum tergali secara optimal. Penurunan alokasi DBH juga dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah penghasil, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah perlu terus diperkuat. Percepatan belanja yang berkualitas, optimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan basis pajak, serta pemanfaatan kas daerah secara produktif menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. APBN dan APBD diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga penggerak utama pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
SELENGKAPNYA : LAPORAN ALCO 31 MAR 2026
