Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan kepada stakeholder Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (SKPL Kemenkeu). Pelaksanaan SKPL Kemenkeu tersebut merupakan perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kegiatan tersebut dilakukan melalui evaluasi tingkat kepuasan para pengguna layanan di masing-masing eselon I Kemenkeu, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap 11 (sebelas) aspek layanan pada organisasi sektor publik.
Implementasi SKPL Kemenkeu tersebut dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Setjen Kemenkeu dan telah diinisiasi sejak tahun 2007 melalui kerjasama dengan Tim Peneliti Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2010, implementasi SKPL Kemenkeu tersebut disempurnakan dan diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, melalui kerjasama dengan Tim Peneliti Institut Pertanian Bogor. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 – 2025, implementasi SKPL Kementerian Keuangan terus dilanjutkan pada tahun 2018 melalui kerjasama dengan Tim Peneliti Universitas Gadjah Mada.
Sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan sangat menyadari arti penting reformasi birokrasi dalam mengubah mindset dan culture menjadi organisasi yang berorientasi pelayanan. Salah satu langkah strategis Ditjen Perbendaharaan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melaksanakan perbaikan terhadap kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Perbaikan tersebut dilakukan oleh seluruh unit layanan Ditjen Perbendaharaan, khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai garda terdepan dalam pemberian layanan perbendaharaan kepada para stakeholders.
Hasil implementasi peningkatan kualitas pelayanan tersebut tercermin antara lain melalui hasil SKPL Kemenkeu pada Ditjen Perbendaharaan yang meningkat secara konsisten sejak tahun 2014 dan selalu berada di atas target kinerja serta di atas rata-rata capaian Kemenkeu. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga berhasil meraih indeks kepuasan pengguna layanan tertinggi selama 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu tahun 2014 – 2018 untuk unit eselon I Kemekeu yang memiliki kantor vertikal. Pada tahun 2014, indeks kepuasan pengguna layanan Ditjen Perbendaharaan adalah 4,23 (dari target sebesar 4,05). Pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,32 (dari target sebesar 4,06). Di tahun 2016, indeksnya meningkat kembali menjadi 4,40 (dari target 4,09). Serta, di tahun 2017, indeks kepuasan pengguna layanan Ditjen Perbendaharaan tetap terjaga peningkatannya menjadi 4,56 (dari target sebesar 4,12). Kemudian, pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meraih indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4.72 dari target sebesar 4.52.
Link download: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014-2018
