Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan survei ini merupakan wujud komitmen Kanwil DJPb Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil SKPL Triwulan IV Tahun 2025, Kanwil DJPb Kalimantan Timur memperoleh nilai sebesar 4,84 dari skala 5, dengan kategori Sangat Baik. Hasil tersebut mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari para pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Penilaian kepuasan pengguna layanan mencakup berbagai unsur pelayanan, yaitu: kemudahan persyaratan dan prosedur, ketepatan waktu pelayanan, biaya atau tarif layanan, kesesuaian produk layanan dengan standar, kompetensi dan perilaku petugas, ketersediaan media pengaduan, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Seluruh unsur pelayanan tersebut memperoleh penilaian yang sangat baik, yang menunjukkan konsistensi Kanwil DJPb Kalimantan Timur dalam menjaga mutu layanan.

Dengan tagline Cerdas : Cekatan, Responsible, Disiplin, Akuntabel dan Santun Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha memberikan layanan terbaik dengan standar kualitas layanan yang tinggi. Kanwil DJPb Kalimantan Timur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pengguna layanan dan pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan SKPL. Masukan dan penilaian yang diberikan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Kanwil DJPb Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ekonomi Kalimantan Timur Tetap Stabil Dengan Pertumbuhan yang Berkelanjutan”

Samarinda, 22 Desember 2025

A. Kondisi Ekonomi Regional dan Indikator Kesejahteraan s.d. November 2025

• Kondisi Makroekonomi: Perekonomian Kaltim menunjukkan stabilitas yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi positif, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta indikator kesejahteraan yang membaik, meski NTP mengalami penurunan namun masih diatas NTP Nasional.
• Pertumbuhan Ekonomi: PDRB Kaltim Triwulan III-2025 mencapai Rp218,19 triliun (ADHB) dan Rp149,27 triliun (ADHK), tumbuh 4,26% (y-on-y) dan 0,88% (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi berasal dari industri pengolahan (13,96%) dan ekspor barang/jasa dari sisi pengeluaran (5,73%). Secara kumulatif, ekonomi Kaltim tumbuh 4,35%.
• Inflasi: Inflasi November 2025 tercatat 2,28% (y-on-y), tingkat inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 2,76 persen dan terendah terjadi di Kota Samarinda sebesar 2,10 persen.
• Kesejahteraan Petani dan Nelayan: NTP November 2025 turun 0,43 persen m-to-m menjadi 148,33, meski begitu NTP Kaltim masih di atas rata-rata nasional. NTN meningkat 0,16% m-to-m menjadi 102,00, menandakan pendapatan nelayan masih relatif lebih tinggi dari biaya, meski kesejahteraan nelayan tetap memerlukan perhatian.
• Ekspor: Nilai ekspor Oktober 2025 sebesar US$1.886,84 juta, meningkat 11,23% m-to-m akibat naiknya nilai ekspor migas dan nonmigas masing-masing sebesar 36,50% dan 8,82%.
• Impor: Nilai impor Provinsi Kalimantan Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$472,68 juta, atau naik sebesar 7,82 persen m-to-m, mencerminkan meningkatnya kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

B. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 30 November 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 30 November 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp20,73 triliun (57,70 persen dari target) dengan Belanja Negara sebesar Rp55,56 triliun (84,13 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp34,82 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Hingga November 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat menurun 22,02% (Rp40,9 miliar) dibandingkan tahun 2024. Meski demikian, sejumlah jenis pajak tetap menunjukkan kinerja positif, antara lain PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta PPN Impor. Penerimaan pajak masih didominasi oleh PPh Nonmigas sebesar Rp6,7 triliun dengan sektor Administrasi Pemerintahan sebagai kontributor terbesar (31,45%). Penurunan penerimaan dipengaruhi oleh pergeseran belanja pemerintah dan tingginya restitusi pajak yang mencapai Rp7,61 triliun. Penerimaan kepabeanan tumbuh sebesar 79,30%, didorong lonjakan Bea Keluar sebesar 148,19% seiring kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya. Sementara itu, realisasi PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang di wilayah Kaltimtara mencapai Rp50,24 miliar atau 85,41% dari target 2025, yang didominasi oleh PNBP Aset sebesar Rp30,26 miliar (91,06% dari target).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp2,67 triliun, atau 114,10 persen dari target. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp2,07 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp607,81 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp18,12 triliun atau 76,24 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp12,21 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Peningkatan belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp3,46 triliun dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu serta meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. Belum selesainya proses integrasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pada Januari 2026 Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,44 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,73 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp37,43 triliun, atau 88,58 persen dari pagu sebesar Rp42,26 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp29,10 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,25 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,39 triliun , Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp59,48 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp626,55 miliar.

C. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 30 November 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 30 November 2025 sebanyak Rp73,96 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 13.649 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 30 November 2025 sebanyak Rp3,78 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 49.046 debitur.

D. Monitoring Program Pemerintah s.d. 30 November 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

1. Makan Bergizi Gratis

Realisasi pembentukan SPPG di Kalimantan Timur telah mencapai 115 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan melibatkan 2.948 petugas. Saat ini terdapat 196 supplier MBG yang aktif dan 274.106 penerima yang telah terlayani.

2. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Kinerja program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Timur hingga 31 Oktober 2025 telah menyalurkan pembiayaan untuk 2.075 unit rumah yang tersebar di 97 lokasi pada 9 kabupaten/kota, dengan total penyaluran mencapai Rp269,52 miliar.

3. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Timur, sebanyak 1.030 koperasi telah memiliki akun Simkopdes (microsite). Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menurunkan DIPA Tahun 2025 pada bulan Oktober kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan pemberdayaan koperasi di daerah dengan alokasi sebesar Rp9,36 miliar.

4. Sekolah Rakyat (SR)

Pemerintah Pusat mengalokasikan pagu belanja  untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Satker K/L Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69.2 miliar dan telah realisasi sebesar Rp 9.05,- miliar atau 13,08%.

5. Revitalisasi Sekolah

Sebanyak 23 dari 29 unit madrasah yang diusulkan telah direhabilitasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,28 miliar dari Kementerian PUPR dan Rp107,79 juta dari Kementerian Agama. Kanwil Kemenag Kaltim juga telah melakukan monitoring terhadap bangunan yang direhabilitasi serta ruang kelas baru yang dibangun. Selain itu, sebanyak delapan sekolah di Penajam Paser Utara menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.

6. Ketahanan Pangan

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp352,64 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui lima kementerian/lembaga, yaitu Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPUPR. Hingga saat ini, realisasi penyerapan mencapai 44,31 persen atau Rp156,26 miliar.

7. Ketahanan Energi

Investasi Pertamina dalam proyek RDMP Balikpapan senilai USD 7,4 miliar (Rp126 triliun) menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang menjadi 360 ribu barel per hari setara 22–25 persen kebutuhan nasional serta berpotensi menurunkan impor 10–15 persen. Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan BBM dalam negeri, tetapi juga menghasilkan produk petrokimia seperti propylene dan ethylene untuk substitusi impor.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

“Ekonomi Tetap Risilien, Mendorong Pertumbuhan Lewat Belanja Berkualitas dan Penerimaan yang Kuat”

Samarinda, 21 November 2025

A. Kondisi Ekonomi Regional dan Indikator Kesejahteraan s.d. Oktober 2025

• Kondisi Makroekonomi: Perekonomian Kaltim menunjukkan stabilitas yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi positif, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta indikator kesejahteraan yang terus membaik seperti NTP, IPM, dan tingkat kemiskinan yang menurun.
• Pertumbuhan Ekonomi: PDRB Kaltim Triwulan III-2025 mencapai Rp218,19 triliun (ADHB) dan Rp149,27 triliun (ADHK), tumbuh 4,26% (y-on-y) dan 0,88% (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi berasal dari industri pengolahan (13,96%) dan ekspor barang/jasa dari sisi pengeluaran (5,73%). Secara kumulatif, ekonomi Kaltim tumbuh 4,35%.
• Inflasi: Inflasi Oktober 2025 tercatat 1,94% (y-on-y), terutama didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau (3,74%) serta perawatan pribadi (12,13%). Inflasi m-to-m hanya 0,01% dan y-to-d sebesar 1,55%.
• Kesejahteraan Petani dan Nelayan: NTP Oktober 2025 naik menjadi 148,98 (+1,45% m-to-m), tetap jauh di atas rata-rata nasional. NTN juga meningkat menjadi 101,84 (+1,06% m-to-m), menandakan pendapatan nelayan masih relatif lebih tinggi dari biaya, meski kesejahteraan nelayan tetap memerlukan perhatian.
• Ekspor: Nilai ekspor September 2025 sebesar US$1.678,36 juta, turun 8,23% m-to-m akibat fluktuasi harga komoditas utama seperti batu bara dan migas. Namun secara kumulatif, Kaltim mencatat surplus besar sebesar US$11.723,30 juta.
• Impor: Nilai impor September 2025 mencapai US$438,38 juta, naik signifikan 41,21% m-to-m, mencerminkan meningkatnya kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

B. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 31 Oktober 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 31 Oktober 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp18,71 triliun (52,08 persen dari target) dengan Belanja Negara sebesar Rp48,25 triliun (73,47 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp29,53 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan 31 Oktober 2025, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp16,24 triliun atau terkontraksi 18,69%. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp13,87 triliun. Kontraksi ini disebabkan oleh penurunan pada sebagian besar komponen pajak dalam negeri. Faktor penekan lainnya adalah tingginya restitusi pajak yang mencapai Rp7,26 triliun. Sektor Administrasi Pemerintahan masih menjadi kontributor terbesar dengan kontribusi 31,45%. Pajak Perdagangan Internasional berhasil Mencatatkan kinerja positif dengan realisasi Rp2,37 triliun atau tumbuh 90,70%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh signifikan sebesar 272,06% akibat kenaikan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Sebaliknya, Bea Masuk mengalami penurunan 5,81% karena berkurangnya aktivitas impor mesin.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp2,48 triliun, atau 105,90 persen dari target. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp1,89 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp580,94 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp16,48 triliun atau 70,40 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp11,22 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Peningkatan belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp3,15 triliun dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu serta meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,09 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,24 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp31,77 triliun, atau 75,17 persen dari pagu sebesar Rp42,26 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24,41 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,76 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,87 triliun , Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp41,08 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp568,73 miliar.

C. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 31 Oktober 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 31 Oktober 2025 sebanyak Rp60,34 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 11.505 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 31 Oktober 2025 sebanyak Rp3,43 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45.011 debitur.

D. Monitoring Program Pemerintah s.d. 31 Oktober 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

a. Makan Bergizi Gratis

Realisasi pembentukan SPPG di Kalimantan Timur telah mencapai 115 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan melibatkan 2.948 petugas. Saat ini terdapat 196 supplier MBG yang aktif dan 274.106 penerima yang telah terlayani.

b. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Kinerja program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Timur hingga 31 Oktober 2025 telah menyalurkan pembiayaan untuk 2.075 unit rumah yang tersebar di 97 lokasi pada 9 kabupaten/kota, dengan total penyaluran mencapai Rp269,52 miliar.

c. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Timur, sebanyak 1.030 koperasi telah memiliki akun Simkopdes (microsite). Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menurunkan DIPA Tahun 2025 pada bulan Oktober kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan pemberdayaan koperasi di daerah dengan alokasi sebesar Rp9,36 miliar.

d. Sekolah Rakyat (SR)

Pemerintah Pusat mengalokasikan pagu belanja  untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Satker K/L Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69.2 miliar dan telah realisasi sebesar Rp 9.05,- miliar atau 13,08%.

e. Revitalisasi Sekolah

Sebanyak 23 dari 29 unit madrasah yang diusulkan telah direhabilitasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,28 miliar dari Kementerian PUPR dan Rp107,79 juta dari Kementerian Agama. Kanwil Kemenag Kaltim juga telah melakukan monitoring terhadap bangunan yang direhabilitasi serta ruang kelas baru yang dibangun. Selain itu, sebanyak delapan sekolah di Penajam Paser Utara menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.

f. Ketahanan Pangan

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp352,64 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui lima kementerian/lembaga, yaitu Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPUPR. Hingga saat ini, realisasi penyerapan mencapai 44,31 persen atau Rp156,26 miliar.

g. Ketahanan Energi

Investasi Pertamina dalam proyek RDMP Balikpapan senilai USD 7,4 miliar (Rp126 triliun) menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang menjadi 360 ribu barel per hari setara 22–25 persen kebutuhan nasional serta berpotensi menurunkan impor 10–15 persen. Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan BBM dalam negeri, tetapi juga menghasilkan produk petrokimia seperti propylene dan ethylene untuk substitusi impor.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

“Ekonomi Kalimantan Timur Tetap Stabil Dengan Pertumbuhan yang Berkelanjutan”

Samarinda, 26 Januari 2026

A. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 31 Desember 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp25,25 triliun, dengan Belanja Negara sebesar Rp63,40 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan 31 Desember 2025, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp22,29 triliun. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp19,50 triliun. Beberapa jenis pajak yang realisasinya maksimal antara lain PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, & PPN Impor. ​

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp2,96 triliun. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp2,26 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp698,57 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp63,40 triliun atau 95,77 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp16,04 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp3,86 triliun, belanja barang terealisasi sebesar Rp3,30 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,74 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp40,20 triliun, atau 95,05 persen dari pagu sebesar Rp42,30 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30,74 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp2,41 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp148,78 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp59,48 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp657,67 miliar.

B. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 31 Desember 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 31 Desember 2025 sebanyak Rp75,07 miliar dengan jumlah debitur 13.727 sebanyak debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 31 Desember 2025 sebanyak Rp4,14 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 66.616 debitur.

C. Monitoring Program Pemerintah s.d. 31 Desember 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

a. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Timur telah menjangkau 145 SPPG atau 34 persen dari target, tersebar di 9 kabupaten/kota dengan 316.752 penerima manfaat. Pelaksanaan program didukung 4.736 petugas dan 269 supplier, serta tetap berjalan selama libur Nataru dengan penyesuaian pola distribusi.

b. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program FLPP di Kalimantan Timur mencatat penyaluran 2.075 unit rumah senilai Rp269,52 miliar di 9 kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbesar di Samarinda dan wilayah penyangga IKN. Penyaluran didominasi oleh BTN Group, sementara penerima manfaat mayoritas berasal dari pekerja sektor swasta berpenghasilan menengah.

c. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Hampir seluruh koperasi desa dan kelurahan di Kalimantan Timur telah mengadopsi sistem digital melalui Simkopdes. Dari total 1.037 koperasi, sebanyak 1.033 koperasi atau 99,61 persen telah terdigitalisasi. Pengembangan gerai koperasi terus menunjukkan peningkatan, yang didukung oleh pemetaan lahan yang telah mencapai 62,58 persen serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pengurus koperasi.

d. Sekolah Rakyat (SR)

Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur telah berjalan di beberapa lokasi di Samarinda dengan pendanaan APBN, didukung alokasi pagu Kementerian PUPR Tahun 2025 sebesar Rp69,20 miliar yang telah terealisasi Rp60,33 miliar (87,18 persen) untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi sarana pendidikan, menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem (Desil 1–2), disertai penugasan tenaga pendidik oleh Kemendikdasmen, pemanfaatan BMN sebagai lokasi pembelajaran, serta dukungan APBD untuk pematangan lahan, dengan Kota Samarinda menjadi daerah pertama yang disetujui karena kesiapan lahan dan ditetapkan sebagai percontohan Sekolah Rakyat terintegrasi.

e. Revitalisasi Sekolah

Program revitalisasi sekolah dan madrasah dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota dengan dukungan pendanaan APBN, mencakup kegiatan rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendidikan dasar dan menengah. Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp77,19 miliar dengan realisasi mencapai Rp55,02 miliar. Progres fisik pembangunan telah berjalan, disertai pendampingan aktif dari Kementerian Agama dan kementerian terkait guna memastikan mutu dan kelayakan sarana pendidikan.

f. SMA Unggul Garuda

SMA Negeri 10 Samarinda resmi ditetapkan sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur melalui kerja sama dengan Kemendiktisaintek, sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah dan pengembangan sumber daya manusia unggul daerah.

g. Ketahanan Pangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah pusat mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian, intervensi pasar, serta pembangunan irigasi dan bendungan. Penyerapan anggaran ketahanan pangan telah mencapai lebih dari 91 persen, dengan fokus mendukung swasembada pangan dan stabilitas harga.

h. Ketahanan Energi

Kalimantan Timur memiliki potensi besar energi baru terbarukan dengan 23 pembangkit dan potensi EBT mencapai 16.898,1 MWh. Pengembangan energi bersih terus didorong untuk mendukung transisi energi, peningkatan kebutuhan listrik, serta ketahanan energi jangka panjang seiring pembangunan IKN.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Halo Sobat #InTress Kaltim!👋🏼

Berikut disampaikan Jadwal Evaluasi Kinerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur Periode Triwulan IV Tahun 2025.
Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan yaa sobat!😉

#DJPbKaltim
#InTress
#ManajemenKinerja

 “Kinerja APBN Tetap Solid: Menopang Agenda Pembangunan dan Pertumbuhan Nasional”

Samarinda, 27 Oktober 2025

A. Kondisi Ekonomi Regional dan Indikator Kesejahteraan s.d. September 2025

Ekonomi Kaltim berada dalam kondisi makroekonomi yang solid dengan pertumbuhan yang stabil, stabilitas harga yang sangat baik (inflasi rendah), dan surplus perdagangan yang besar. Indikator kesejahteraan, seperti IPM, NTP, dan TPT, menunjukkan tren positif.

1. Dikutip dari salah satu laman media lokal, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan bahwa perekonomian Kalimantan Timur akan mengalami perbaikan signifikan pada Triwulan III tahun 2025 setelah sempat melambat pada dua triwulan sebelumnya berdasarkan perkembangan Likert Scale (LS). Peningkatan pertumbuhan tersebut didorong oleh kinerja sektor utama, yaitu Pertambangan dan Penggalian, serta kontribusi positif dari sektor Industri Pengolahan, khususnya CPO dan kayu olahan. Selain itu, aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Akomodasi dan Makanan Minuman, juga diperkirakan mengikuti tren pertumbuhan yang positif.
2. Pada September 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,58. Inflasi y-on-yterjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sedangkan Tingkat inflasi month to month (m-to-m) September 2025 sebesar 0,04 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2025 sebesar 1,54 persen.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2025 sebesar 146,50 atau naik 1,27 persen dibandingkan dengan NTP pada Agustus 2025. Kenaikan NTP disebabkan karena Indeks Harga yang Diterima Petani naik sebesar 0,98 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani  hanya turun sebesar 0,29 persen. Nilai Tukar Nelayan (NTN) September 2025 sebesar 100,77 persen atau naik 0,95 persen dibandingkan dengan NTN pada Agustus 2025 disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan . Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) September 2025 sebesar 152,45 atau naik 0,95 persen.
4. Neraca Perdagangan Akumulatif surplus sebesar US$ 10.483,32 Juta, surplus yang sangat besar, menunjukkan posisi Kaltim sebagai eksportir netto (pengekspor bersih) yang kuat. Ekspor Akumulatif sebesar US$ 1.828,97 Juta. Angka ekspor jauh lebih tinggi dari pada impor, yang menunjukkan Kaltim sebagai produsen komoditas, khususnya energi dan mineral (batu bara) serta CPO. Impor Akumulatif sebesar US$ 310,45 Juta, impor yang lebih rendah dibandingkan ekspor menegaskan ketergantungan Kaltim pada pasar internasional.

B. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 30 September 2025

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan Total Pendapatan Rp16,32 triliun (45,68 persen dari target) dengan Total Belanja Rp44,42 triliun (68,18 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp28,09 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan
   Hingga akhir September 2025, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp14,06 triliun. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp11,98 triliun. Pajak Perdagangan Internasional berhasil mencapai Rp2,07 triliun. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan Bea Keluar/Pungutan Ekspor (y-on-y) akibat peningkatan harga komoditas CPO sejak akhir tahun 2024. Penerimaan pajak didominasi oleh jenis pajak PPh Non Migas dengan nominal Rp.4,7 T.​ serta Sektor Administrasi Pemerintahan merupakan kontributor terbesar dengan kontribusi Rp3,67 triliun (30,68 persen dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
   Realisasi PNBP hingga akhir September 2025 mencapai Rp2,26 triliun, atau 105,43 persen dari target. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari PNBP Lainnya yang mencapai Rp1,71 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp541,36 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)
   Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) hingga September 2025 mencapai Rp13,72 triliun atau 59,95% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp9,14 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Peningkatan belanja pegawai sebesar Rp2,84 triliun dipengaruhi oleh perpindahan ASN ke satker di IKN serta pembayaran gaji PPPK dan tenaga kontrak baru di beberapa K/L. Sementara itu, belanja barang dan bantuan sosial menurun secara nominal akibat adanya efisiensi dan realokasi anggaran BPP.​ Realisasi Belanja menurut Fungsi Pemerintah 2025 didominasi peningkatan sektor pelayanan umum (naik 12,74 persen dari September 2024), sementara sebagian besar sektor lainnya, terutama perlindungan lingkungan hidup mengalami kontraksi signifikan -64,88 persen dan perumahan serta fasilitas umum -63,39 persen dari September 2024 (yoy).

4. Transfer ke Daerah
   Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2025 mencapai Rp30,70 triliun, atau 72,65 persen dari pagu sebesar Rp42,26 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24,09 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,23 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,72 triliun (termasuk Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp573,70 miliar, BOK Puskesmas sebesar Rp64,28 miliar dan BOSP sebesar Rp1,05 triliun) dan Insentif Fiskal sebesar Rp29,74 miliar serta Dana Desa sebesar Rp544,50 miliar.

C. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 30 September 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 30 September 2025 sebanyak Rp42 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 8.469 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 30 September 2025 sebanyak Rp3,05 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 39.104 debitur.

D. Monitoring Program Pemerintah s.d. 30 September 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

1. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
   Percepatan realisasi yang signifikan, namun dengan konsentrasi yang tinggi pada wilayah dan segmen demografi tertentu. Hingga periode ini, program telah berhasil merealisasikan pembangunan 1.674 unit rumah di 9 lokasi dengan nilai total mencapai Rp304,66 miliar.
   
   
2. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
   Perkembangan KDKMP pada fase kedua menunjukkan kemajuan kelembagaan yang solid, dengan seluruh 1.037 koperasi telah terbentuk dan berbadan hukum, serta 887 koperasi sudah memiliki akun Simkopdes (microsite). Dari sisi usaha, 65 koperasi yang memiliki gerai fisik dengan total 80 gerai aktif. Dari sisi kemitraan, tercatat sebanyak 23 koperasi telah mengajukan permohonan kemitraan ke BUMN dengan total 101.  Namun, belum ada koperasi yang mengajukan proposal bisnis atau pembiayaan ke Himbara.
   
   
3. Sekolah Rakyat (SR)
   Sekolah Rakyat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi pagu pada KemenPU sebesar Rp8.906.821.000 dan telah realisasi sebesar Rp6.441.009.536 atau 72,32%. Target lima Sekolah Rakyat di Kaltim ini berada di Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU) dan Berau. Saat ini, sudah berjalan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Samarinda (2 kelas SMP dan 2 kelas SMA) dan di SMAN 16 Samarinda (2 kelas SD dan 1 kelas SMA). Untuk yang di Balai Latihan Kerja Industri Prov Kaltim (2 kelas SD, 1 kelas SMP dan 1 kelas SMA) masih menunggu info tindak lanjut dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Untuk di SMAN 16 Samarinda sudah diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, 30 September 2025.
   
   Per 30 September 2025, sudah ada 5 kabupaten/kota yang mengajukan Sekolah Rakyat yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
   
   
4. SMA Unggul Garuda
   Kinerja Program SMA Unggul Garuda menunjukkan SMA Negeri 10 Samarinda yang ditunjuk sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur dan sudah dilakukan tanda tangan Mou dengan Kemendikti Ristek tanggal 18 September 2025.
   
   
5. Revitalisasi Sekolah
   Dilaksanakan pada 9 kab./kota: Samarinda, Kubar, Berau, Kukar, Kutim, Bontang, Balikpapan, Paser, serta Penajam Paser Utara (PPU). Terdapat 23 unit direhab dari 29 unit madrasah yang telah diusulkan oleh Ditjen Pendis Kementerian Agama. Rincian realisasi anggaran dari Kementerian PU Rp1,28 M dan Kementerian Agama Rp107,79 juta. Kanwil Kemenag Kaltim telah melakukan monitoring bangunan yang akan direhab dan RKB yang dibangun. Progress rehab madrasah masih menunggu arahan dari Kantor Pusat karna hingga saat ini paket rehab madrasah terdapat 5 paket (4 paket MYC dan 1 paket SYC).
   
   Sebanyak 8 sekolah di PPU tercatat mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 M untuk penunjang fasilitas pendidikan yang rusak, seperti ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, toilet dan UKS. BMN yang menjadi lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat: Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda. Instansi/Pemda pengusul ialah Kementerian Ketenagakerjaan dengan jumlah 4 rombel, 100 siswa, jenjang SD-SMP-SMA. 
   
   
6. Ketahanan Pangan
   Beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara berkomitmen menjadi lumbung pangan andalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota secara rutin melaksanakan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
   
   Alokasi pagu terbesar pada 5 KL (Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPU) sebesar Rp352,64 M, penyerapan anggaran mencapai 44,31% atau Rp156,26 M dan masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp25,35 M. Perubahan person in charge (PIC) satker yang memiliki alokasi anggaran dan pelaksana teknis yang berdampak pada keterlambatan proses PBJ dikarenakan DIPA PIC Satker terbaru belum terbit hingga triwulan II.  Hal ini terjadi pada Kementan atas sisa paket pekerjaan SID optimasi lahan, optimasi lahan, SID cetak sawah, dan cetak sawah sebelumnya di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dialihkan ke Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian. Satker tersebut baru terbit per 1 September 2025 dengan alokasi sebesar Rp83,40 M dan masih belum ada realisasi anggaran hingga saat ini. Sempat mengalami kendala dalam proses persyaratan administrasi anggaran berupa keterlambatan penerbitan SK KPA. 
   
   
7. Ketahanan Energi
   Kinerja Program Ketahanan Energi menunjukkan Menteri ESDM telah melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Hulu Mahakam Balikpapan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam memantau percepatan program produksi migas di Kaltim. Kaltim sebagai produsen minyak utama di Indonesia saat ini menghasilkan 9.044 bbl/d dan gas sebesar 28,784 juta MMCF. Kalimantan Timur juga sebagai salah satu basis produksi biodiesel Indonesia di refinery Pertamina di Balikpapan dengan kapasitas 360.000 bbl/d untuk pencampuran FAME dan solar menjadi B-40 dan direncanakan menjadi B-50 pada Januari 2026. Batubara sebagai komoditas unggulan Kaltim masih menjadi komoditas yang secara ekonomis belum menunjukkan potensi hilirisasi. 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.