“Ekonomi Kalimantan Timur Tetap Stabil Dengan Pertumbuhan yang Berkelanjutan”

Samarinda, 23 Februari 2026

A. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 31 Januari 2026

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 31 Januari 2026 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp1,59 triliun, dengan Belanja Negara sebesar Rp3,1 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan 31 Januari 2026, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp1,38 triliun. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp1,27 triliun yang didominasi oleh PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, & PPN Impor.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp210,61 miliar. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp207,86 miliar yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp2,75 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian dan Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian dan Lembaga (K/L) sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp555,75 miliar. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp 293,65 miliar dan belanja modal sebesar Rp209,29 miliar untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp2,55 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,42 triliun , selain itu terdapat realisasi DBH sebesar Rp 590,76 miliar dan realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 543,62 miliar

B. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 31 Januari 2026

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 31 Januari 2026 sebanyak Rp3,02 miliar dengan 430 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 31 Januari 2026 sebanyak Rp366,62 miliar dengan 4.985 debitur.

C. Monitoring Program Pemerintah s.d. 31 Januari 2026

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

1. Makan Bergizi Gratis

Realisasi pembentukan SPPG di Kalimantan Timur telah mencapai 145 unit atau 32,58 persen dari target 445 unit, tersebar di 9 kabupaten/kota dengan total 269 supplier aktif dan 316.752 penerima manfaat. Penguatan kelembagaan terus dilakukan melalui pembentukan Satgas Percepatan MBG serta usulan pejabat pelaksana, dengan dukungan target tambahan di Kukar, Bontang, dan Samarinda yang sebagian telah beroperasi dan menerima sertifikasi laik higiene sanitasi. Selama Ramadan, program tetap berjalan dengan mekanisme distribusi harian maupun rapel, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

2. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Realisasi FLPP di Kalimantan Timur telah mencapai 134 unit rumah subsidi dengan nilai akad Rp16,14 miliar, tersebar di sembilan wilayah dengan penyaluran didominasi oleh BTN dan Mandiri. Penerima manfaat mayoritas berasal dari pekerja sektor swasta, dengan kelompok penghasilan terbanyak pada rentang Rp4–Rp6 juta per bulan. Volume realisasi pada awal tahun bersifat siklus administratif dan diproyeksikan meningkat seiring optimalisasi operasional perbankan serta penyelesaian konstruksi unit oleh pengembang.

3. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Hampir seluruh koperasi desa dan kelurahan di Kalimantan Timur telah mengadopsi sistem digital melalui Simkopdes. Dari total 1.037 koperasi, sebanyak 1.033 koperasi atau 99,61 persen telah terdigitalisasi. Pengembangan gerai koperasi terus menunjukkan peningkatan, yang didukung oleh pemetaan lahan yang telah mencapai 69,71 persen serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pengurus koperasi.

4. Sekolah Rakyat (SR)

Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur telah berjalan di beberapa lokasi dengan dukungan pendanaan alokasi APBN yang telah terealisasi untuk pembangunan dan rehabilitasi modular. Proses pengadaan tahap lanjutan serta alokasi 2026 terus berprogres, dengan dukungan pemanfaatan BMN dan pelaksanaan groundbreaking nasional sebagai langkah percepatan pembangunan fisik. Program ini menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem berbasis DTSN, dengan dukungan rekrutmen tenaga pendidik serta komitmen perluasan Pembangunan.

5. Revitalisasi Sekolah

Program Revitalisasi Sekolah telah dilaksanakan di 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan dukungan alokasi APBN yang telah terealisasi untuk rehabilitasi dan renovasi sekolah umum maupun madrasah. Progres fisik telah berjalan dan ditargetkan terus meningkat, alokasi anggaran 2026 telah disiapkan untuk mendukung supervisi, rehabilitasi lanjutan, dan administrasi kegiatan. Selain itu, dukungan Kemenag dan Kemendikdasmen turut memperkuat perbaikan sarana pendidikan, dengan fokus pada pemenuhan ruang belajar dan peningkatan fasilitas sekolah.

6. SMA Unggul Garuda

SMA Negeri 10 Samarinda direncanakan relokasi prasarana pendidikan dan penyamaan regulasi rombongan belajar dengan sekolah reguler. Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah dan pengembangan sumber daya manusia unggul daerah.

7. Ketahanan Pangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menjadi motor penggerak swasembada pangan nasional melalui target pembukaan 20.000 hektar sawah baru pada tahun 2026 dan optimalisasi 70 Brigade Pangan untuk mendampingi petani. Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan anggaran setelah Ditjen Lahan dan Irigasi menetapkan pagu DIPA sementara sebesar nol rupiah akibat pengalihan prioritas dana untuk penanganan pascabencana di Sumatera.

8. Ketahanan Energi

Kalimantan Timur tengah mengakselerasi transisi energi hijau melalui pengembangan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 16.898,1 MWh guna menopang kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya ini didukung oleh komitmen PLN melalui RUPTL 2025–2034 untuk menambah kapasitas EBT sebesar 1.122,7 MW serta pengoperasian PLTS Terpusat di wilayah pedalaman. Selain itu, proyek strategis RDMP Kilang Balikpapan senilai USD 7,4 miliar telah diresmikan untuk meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM nasional.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

“Ekonomi Kalimantan Timur Tetap Stabil Dengan Pertumbuhan yang Berkelanjutan”

Samarinda, 26 Januari 2026

A. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 31 Desember 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp25,25 triliun, dengan Belanja Negara sebesar Rp63,40 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan 31 Desember 2025, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp22,29 triliun. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp19,50 triliun. Beberapa jenis pajak yang realisasinya maksimal antara lain PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, & PPN Impor. ​

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp2,96 triliun. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp2,26 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp698,57 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp63,40 triliun atau 95,77 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp16,04 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp3,86 triliun, belanja barang terealisasi sebesar Rp3,30 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,74 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp40,20 triliun, atau 95,05 persen dari pagu sebesar Rp42,30 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30,74 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp2,41 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp148,78 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp59,48 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp657,67 miliar.

B. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 31 Desember 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 31 Desember 2025 sebanyak Rp75,07 miliar dengan jumlah debitur 13.727 sebanyak debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 31 Desember 2025 sebanyak Rp4,14 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 66.616 debitur.

C. Monitoring Program Pemerintah s.d. 31 Desember 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

a. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Timur telah menjangkau 145 SPPG atau 34 persen dari target, tersebar di 9 kabupaten/kota dengan 316.752 penerima manfaat. Pelaksanaan program didukung 4.736 petugas dan 269 supplier, serta tetap berjalan selama libur Nataru dengan penyesuaian pola distribusi.

b. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program FLPP di Kalimantan Timur mencatat penyaluran 2.075 unit rumah senilai Rp269,52 miliar di 9 kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbesar di Samarinda dan wilayah penyangga IKN. Penyaluran didominasi oleh BTN Group, sementara penerima manfaat mayoritas berasal dari pekerja sektor swasta berpenghasilan menengah.

c. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Hampir seluruh koperasi desa dan kelurahan di Kalimantan Timur telah mengadopsi sistem digital melalui Simkopdes. Dari total 1.037 koperasi, sebanyak 1.033 koperasi atau 99,61 persen telah terdigitalisasi. Pengembangan gerai koperasi terus menunjukkan peningkatan, yang didukung oleh pemetaan lahan yang telah mencapai 62,58 persen serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pengurus koperasi.

d. Sekolah Rakyat (SR)

Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur telah berjalan di beberapa lokasi di Samarinda dengan pendanaan APBN, didukung alokasi pagu Kementerian PUPR Tahun 2025 sebesar Rp69,20 miliar yang telah terealisasi Rp60,33 miliar (87,18 persen) untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi sarana pendidikan, menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem (Desil 1–2), disertai penugasan tenaga pendidik oleh Kemendikdasmen, pemanfaatan BMN sebagai lokasi pembelajaran, serta dukungan APBD untuk pematangan lahan, dengan Kota Samarinda menjadi daerah pertama yang disetujui karena kesiapan lahan dan ditetapkan sebagai percontohan Sekolah Rakyat terintegrasi.

e. Revitalisasi Sekolah

Program revitalisasi sekolah dan madrasah dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota dengan dukungan pendanaan APBN, mencakup kegiatan rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendidikan dasar dan menengah. Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp77,19 miliar dengan realisasi mencapai Rp55,02 miliar. Progres fisik pembangunan telah berjalan, disertai pendampingan aktif dari Kementerian Agama dan kementerian terkait guna memastikan mutu dan kelayakan sarana pendidikan.

f. SMA Unggul Garuda

SMA Negeri 10 Samarinda resmi ditetapkan sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur melalui kerja sama dengan Kemendiktisaintek, sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah dan pengembangan sumber daya manusia unggul daerah.

g. Ketahanan Pangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah pusat mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian, intervensi pasar, serta pembangunan irigasi dan bendungan. Penyerapan anggaran ketahanan pangan telah mencapai lebih dari 91 persen, dengan fokus mendukung swasembada pangan dan stabilitas harga.

h. Ketahanan Energi

Kalimantan Timur memiliki potensi besar energi baru terbarukan dengan 23 pembangkit dan potensi EBT mencapai 16.898,1 MWh. Pengembangan energi bersih terus didorong untuk mendukung transisi energi, peningkatan kebutuhan listrik, serta ketahanan energi jangka panjang seiring pembangunan IKN.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Halo Sobat #InTress Kaltim!👋🏼

Berikut disampaikan Jadwal Evaluasi Kinerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur Periode Triwulan IV Tahun 2025.
Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan yaa sobat!😉

#DJPbKaltim
#InTress
#ManajemenKinerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan survei ini merupakan wujud komitmen Kanwil DJPb Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil SKPL Triwulan IV Tahun 2025, Kanwil DJPb Kalimantan Timur memperoleh nilai sebesar 4,84 dari skala 5, dengan kategori Sangat Baik. Hasil tersebut mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari para pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Penilaian kepuasan pengguna layanan mencakup berbagai unsur pelayanan, yaitu: kemudahan persyaratan dan prosedur, ketepatan waktu pelayanan, biaya atau tarif layanan, kesesuaian produk layanan dengan standar, kompetensi dan perilaku petugas, ketersediaan media pengaduan, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Seluruh unsur pelayanan tersebut memperoleh penilaian yang sangat baik, yang menunjukkan konsistensi Kanwil DJPb Kalimantan Timur dalam menjaga mutu layanan.

Dengan tagline Cerdas : Cekatan, Responsible, Disiplin, Akuntabel dan Santun Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha memberikan layanan terbaik dengan standar kualitas layanan yang tinggi. Kanwil DJPb Kalimantan Timur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pengguna layanan dan pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan SKPL. Masukan dan penilaian yang diberikan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Kanwil DJPb Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ekonomi Kalimantan Timur Tetap Stabil Dengan Pertumbuhan yang Berkelanjutan”

Samarinda, 22 Desember 2025

A. Kondisi Ekonomi Regional dan Indikator Kesejahteraan s.d. November 2025

• Kondisi Makroekonomi: Perekonomian Kaltim menunjukkan stabilitas yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi positif, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta indikator kesejahteraan yang membaik, meski NTP mengalami penurunan namun masih diatas NTP Nasional.
• Pertumbuhan Ekonomi: PDRB Kaltim Triwulan III-2025 mencapai Rp218,19 triliun (ADHB) dan Rp149,27 triliun (ADHK), tumbuh 4,26% (y-on-y) dan 0,88% (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi berasal dari industri pengolahan (13,96%) dan ekspor barang/jasa dari sisi pengeluaran (5,73%). Secara kumulatif, ekonomi Kaltim tumbuh 4,35%.
• Inflasi: Inflasi November 2025 tercatat 2,28% (y-on-y), tingkat inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 2,76 persen dan terendah terjadi di Kota Samarinda sebesar 2,10 persen.
• Kesejahteraan Petani dan Nelayan: NTP November 2025 turun 0,43 persen m-to-m menjadi 148,33, meski begitu NTP Kaltim masih di atas rata-rata nasional. NTN meningkat 0,16% m-to-m menjadi 102,00, menandakan pendapatan nelayan masih relatif lebih tinggi dari biaya, meski kesejahteraan nelayan tetap memerlukan perhatian.
• Ekspor: Nilai ekspor Oktober 2025 sebesar US$1.886,84 juta, meningkat 11,23% m-to-m akibat naiknya nilai ekspor migas dan nonmigas masing-masing sebesar 36,50% dan 8,82%.
• Impor: Nilai impor Provinsi Kalimantan Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$472,68 juta, atau naik sebesar 7,82 persen m-to-m, mencerminkan meningkatnya kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

B. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 30 November 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 30 November 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp20,73 triliun (57,70 persen dari target) dengan Belanja Negara sebesar Rp55,56 triliun (84,13 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp34,82 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Hingga November 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat menurun 22,02% (Rp40,9 miliar) dibandingkan tahun 2024. Meski demikian, sejumlah jenis pajak tetap menunjukkan kinerja positif, antara lain PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta PPN Impor. Penerimaan pajak masih didominasi oleh PPh Nonmigas sebesar Rp6,7 triliun dengan sektor Administrasi Pemerintahan sebagai kontributor terbesar (31,45%). Penurunan penerimaan dipengaruhi oleh pergeseran belanja pemerintah dan tingginya restitusi pajak yang mencapai Rp7,61 triliun. Penerimaan kepabeanan tumbuh sebesar 79,30%, didorong lonjakan Bea Keluar sebesar 148,19% seiring kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya. Sementara itu, realisasi PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang di wilayah Kaltimtara mencapai Rp50,24 miliar atau 85,41% dari target 2025, yang didominasi oleh PNBP Aset sebesar Rp30,26 miliar (91,06% dari target).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp2,67 triliun, atau 114,10 persen dari target. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp2,07 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp607,81 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp18,12 triliun atau 76,24 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp12,21 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Peningkatan belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp3,46 triliun dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu serta meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. Belum selesainya proses integrasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pada Januari 2026 Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,44 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,73 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp37,43 triliun, atau 88,58 persen dari pagu sebesar Rp42,26 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp29,10 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,25 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,39 triliun , Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp59,48 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp626,55 miliar.

C. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 30 November 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 30 November 2025 sebanyak Rp73,96 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 13.649 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 30 November 2025 sebanyak Rp3,78 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 49.046 debitur.

D. Monitoring Program Pemerintah s.d. 30 November 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

1. Makan Bergizi Gratis

Realisasi pembentukan SPPG di Kalimantan Timur telah mencapai 115 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan melibatkan 2.948 petugas. Saat ini terdapat 196 supplier MBG yang aktif dan 274.106 penerima yang telah terlayani.

2. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Kinerja program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Timur hingga 31 Oktober 2025 telah menyalurkan pembiayaan untuk 2.075 unit rumah yang tersebar di 97 lokasi pada 9 kabupaten/kota, dengan total penyaluran mencapai Rp269,52 miliar.

3. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Timur, sebanyak 1.030 koperasi telah memiliki akun Simkopdes (microsite). Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menurunkan DIPA Tahun 2025 pada bulan Oktober kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan pemberdayaan koperasi di daerah dengan alokasi sebesar Rp9,36 miliar.

4. Sekolah Rakyat (SR)

Pemerintah Pusat mengalokasikan pagu belanja  untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Satker K/L Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69.2 miliar dan telah realisasi sebesar Rp 9.05,- miliar atau 13,08%.

5. Revitalisasi Sekolah

Sebanyak 23 dari 29 unit madrasah yang diusulkan telah direhabilitasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,28 miliar dari Kementerian PUPR dan Rp107,79 juta dari Kementerian Agama. Kanwil Kemenag Kaltim juga telah melakukan monitoring terhadap bangunan yang direhabilitasi serta ruang kelas baru yang dibangun. Selain itu, sebanyak delapan sekolah di Penajam Paser Utara menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.

6. Ketahanan Pangan

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp352,64 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui lima kementerian/lembaga, yaitu Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPUPR. Hingga saat ini, realisasi penyerapan mencapai 44,31 persen atau Rp156,26 miliar.

7. Ketahanan Energi

Investasi Pertamina dalam proyek RDMP Balikpapan senilai USD 7,4 miliar (Rp126 triliun) menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang menjadi 360 ribu barel per hari setara 22–25 persen kebutuhan nasional serta berpotensi menurunkan impor 10–15 persen. Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan BBM dalam negeri, tetapi juga menghasilkan produk petrokimia seperti propylene dan ethylene untuk substitusi impor.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

“Ekonomi Tetap Risilien, Mendorong Pertumbuhan Lewat Belanja Berkualitas dan Penerimaan yang Kuat”

Samarinda, 21 November 2025

A. Kondisi Ekonomi Regional dan Indikator Kesejahteraan s.d. Oktober 2025

• Kondisi Makroekonomi: Perekonomian Kaltim menunjukkan stabilitas yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi positif, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta indikator kesejahteraan yang terus membaik seperti NTP, IPM, dan tingkat kemiskinan yang menurun.
• Pertumbuhan Ekonomi: PDRB Kaltim Triwulan III-2025 mencapai Rp218,19 triliun (ADHB) dan Rp149,27 triliun (ADHK), tumbuh 4,26% (y-on-y) dan 0,88% (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi berasal dari industri pengolahan (13,96%) dan ekspor barang/jasa dari sisi pengeluaran (5,73%). Secara kumulatif, ekonomi Kaltim tumbuh 4,35%.
• Inflasi: Inflasi Oktober 2025 tercatat 1,94% (y-on-y), terutama didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau (3,74%) serta perawatan pribadi (12,13%). Inflasi m-to-m hanya 0,01% dan y-to-d sebesar 1,55%.
• Kesejahteraan Petani dan Nelayan: NTP Oktober 2025 naik menjadi 148,98 (+1,45% m-to-m), tetap jauh di atas rata-rata nasional. NTN juga meningkat menjadi 101,84 (+1,06% m-to-m), menandakan pendapatan nelayan masih relatif lebih tinggi dari biaya, meski kesejahteraan nelayan tetap memerlukan perhatian.
• Ekspor: Nilai ekspor September 2025 sebesar US$1.678,36 juta, turun 8,23% m-to-m akibat fluktuasi harga komoditas utama seperti batu bara dan migas. Namun secara kumulatif, Kaltim mencatat surplus besar sebesar US$11.723,30 juta.
• Impor: Nilai impor September 2025 mencapai US$438,38 juta, naik signifikan 41,21% m-to-m, mencerminkan meningkatnya kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

B. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 31 Oktober 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 31 Oktober 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp18,71 triliun (52,08 persen dari target) dengan Belanja Negara sebesar Rp48,25 triliun (73,47 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp29,53 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan 31 Oktober 2025, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp16,24 triliun atau terkontraksi 18,69%. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp13,87 triliun. Kontraksi ini disebabkan oleh penurunan pada sebagian besar komponen pajak dalam negeri. Faktor penekan lainnya adalah tingginya restitusi pajak yang mencapai Rp7,26 triliun. Sektor Administrasi Pemerintahan masih menjadi kontributor terbesar dengan kontribusi 31,45%. Pajak Perdagangan Internasional berhasil Mencatatkan kinerja positif dengan realisasi Rp2,37 triliun atau tumbuh 90,70%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh signifikan sebesar 272,06% akibat kenaikan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Sebaliknya, Bea Masuk mengalami penurunan 5,81% karena berkurangnya aktivitas impor mesin.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp2,48 triliun, atau 105,90 persen dari target. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp1,89 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp580,94 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp16,48 triliun atau 70,40 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp11,22 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Peningkatan belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp3,15 triliun dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu serta meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,09 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,24 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp31,77 triliun, atau 75,17 persen dari pagu sebesar Rp42,26 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24,41 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,76 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,87 triliun , Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp41,08 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp568,73 miliar.

C. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 31 Oktober 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 31 Oktober 2025 sebanyak Rp60,34 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 11.505 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 31 Oktober 2025 sebanyak Rp3,43 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45.011 debitur.

D. Monitoring Program Pemerintah s.d. 31 Oktober 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

a. Makan Bergizi Gratis

Realisasi pembentukan SPPG di Kalimantan Timur telah mencapai 115 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan melibatkan 2.948 petugas. Saat ini terdapat 196 supplier MBG yang aktif dan 274.106 penerima yang telah terlayani.

b. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Kinerja program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Timur hingga 31 Oktober 2025 telah menyalurkan pembiayaan untuk 2.075 unit rumah yang tersebar di 97 lokasi pada 9 kabupaten/kota, dengan total penyaluran mencapai Rp269,52 miliar.

c. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Timur, sebanyak 1.030 koperasi telah memiliki akun Simkopdes (microsite). Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menurunkan DIPA Tahun 2025 pada bulan Oktober kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan pemberdayaan koperasi di daerah dengan alokasi sebesar Rp9,36 miliar.

d. Sekolah Rakyat (SR)

Pemerintah Pusat mengalokasikan pagu belanja  untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Satker K/L Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69.2 miliar dan telah realisasi sebesar Rp 9.05,- miliar atau 13,08%.

e. Revitalisasi Sekolah

Sebanyak 23 dari 29 unit madrasah yang diusulkan telah direhabilitasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,28 miliar dari Kementerian PUPR dan Rp107,79 juta dari Kementerian Agama. Kanwil Kemenag Kaltim juga telah melakukan monitoring terhadap bangunan yang direhabilitasi serta ruang kelas baru yang dibangun. Selain itu, sebanyak delapan sekolah di Penajam Paser Utara menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.

f. Ketahanan Pangan

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp352,64 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui lima kementerian/lembaga, yaitu Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPUPR. Hingga saat ini, realisasi penyerapan mencapai 44,31 persen atau Rp156,26 miliar.

g. Ketahanan Energi

Investasi Pertamina dalam proyek RDMP Balikpapan senilai USD 7,4 miliar (Rp126 triliun) menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang menjadi 360 ribu barel per hari setara 22–25 persen kebutuhan nasional serta berpotensi menurunkan impor 10–15 persen. Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan BBM dalam negeri, tetapi juga menghasilkan produk petrokimia seperti propylene dan ethylene untuk substitusi impor.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.