Samarinda, Februari 2024 – Pertumbuhan ekonomi Kaltim Triwulan IV 2023 mencapai 5,76% yoy, pertumbuhan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode Triwulan III 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5,29%. Faktor domestik yang mempengaruhi kinerja ekonomi Kalimantan Timur yaitu peningkatan belanja pemerintah dan peningkatan aktivitas konstruksi (IKN, Refinery Development Master Plan/RDMP, dan konstruksi lainnya). Pada Januari 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 2,95% yoy didorong oleh indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan andil utama inflasi. Berbeda dengan sebelumnya, bulan Januari 2024 inflasi Kalimantan Timur didasarkan pada 2 kota dan 2 kabupaten  yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Berau. Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2023 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur konsisten mendominasi perekonomian di Kalimantan. Pada Triwulan IV 2023, Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Pulau Kalimantan, yaitu dengan share sebesar 48,38%.

Kinerja fiskal APBN di Kaltim pada porsi Pendapatan Negara mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -3,72% yoy, sementara pada porsi Belanja Negara mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2022 yang tumbuh mencapai 26,86% yoy yang disebabkan oleh besarnya alokasi belanja untuk pembangunan IKN. Realisasi pendapatan negara s.d. bulan Januari 2024 sebesar Rp3,11 triliun atau 6,40% dari target, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2,56 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,55 triliun. Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar 5,47% dari target dan mengalami penurunan sebesar 16,61% yoy. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya penerimaan perpajakan karena penurunan harga CPO di pasar global dan penurunan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan akibat dampak dari harga komoditas batubara yang menurun. Hal yang sama terjadi pada Pajak Perdagangan Internasional yang mengalami pertumbuhan negatif atau perlambatan dimana penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar mengalami penurunan masing-masing sebesar -9,97% yoy dan -82,42% akibat koreksi harga referensi komoditas CPO di pasar global. Dari sisi PNBP, kinerja penerimaan s.d. bulan Januari 2024 mencapai Rp0,55 triliun atau 31,61% dari target Rp1,74 triliun dan mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 245,42% yoy. Peningkatan drastis tersebut didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen PNBP yaitu PNBP lainnya dan Pendapatan BLU khususnya pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan.

Sementara kinerja belanja s.d. bulan Januari 2024 telah terealisasi sebesar Rp6,14 triliun atau 7,32% dari pagu sebesar Rp83,83 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga yang terealisasi sebesar Rp0,37 triliun atau 0,83% dari pagu sebesar Rp44,82 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah yang terealisasi sebesar Rp5,78 triliun atau 14,82% dari pagu sebesar Rp39 triliun. Kinerja pelaksanaan anggaran di Kaltim sangat dipengaruhi oleh masifnya pelaksanaan pembangunan IKN. Sementara itu, realisasi TKD Kaltim didominasai oleh penyaluran DBH dan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik daerah.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur s.d. bulan Januaari 2024 sebesar Rp6,89 triliun atau 10,52% dari target APBD 2024. Pendapatan APBD didominasi dari Dana Transfer/TKD dan PAD. Pendapatan dari Dana Transfer s.d. bulan Januari 2024 sebesar Rp5,78 triliun atau 11,49% dari target. Pendapatan dari Dana Transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 83,89% dan 15,97% terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kaltim. Sementara itu, realisasi belanja APBD s.d. bulan Januari 2024 sebesar Rp0,77 triliun atau 1,10% dari pagu sebesar Rp70,19 triliun.

Progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2023, anggaran pembangunan IKN mendominasi 70,96% pagu belanja K/L Kalimantan Timur. Pada Januari 2024, DIPA pembagunan IKN mencapai Rp36,01 triliun atau sebesar 80,35% dari pagu belanja K/L senilai Rp44,82 triliun. Salah satu dampak signifikan dari pembangunan IKN adalah kenaikan belanja infrastruktur konektivitas di Kalimantan Timur sebesar 642% pada periode 2021-2023, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai leading sector. Alokasi belanja infrastruktur terkonsentrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Balikpapan, dengan fokus pada pembangunan jalan dan transportasi darat di wilayah IKN.

Selain itu, Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi hijau, antara lain melalui program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) dan Green Climate Fund (GCF). FCPF-CF merupakan salah satu program pendanaan multilateral yang dikelola World Bank yang memberikan pendanaan dibayarkan berbasis kinerja kepada Provinsi Kalimantan Timur atas prestasinya dalam menurunkan emisi GRK dari sektor Forestry and Other Land Use (FOLU). Nominal komitmen dana hibah FCPF-CF yang dibayarkan kepada Kalimantan Timur yaitu sejumlah USD 110 juta. Tahun 2023, World Bank telah menyalurkan advice payment USD 20,9 juta yang masih menunggu verifikasinya hingga tahun ini, dan memiliki sisa nominal komitmen FCPF-CF sebesar USD 89,1 juta s.d. tahun 2026. Untuk program Green Climate Fund (GCF), pada tahun 2024 ini Provinsi Kalimantan Timur menerima pendanaan sejumlah USD 4,6 juta. GCF merupakan pendanaan multilateral yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam merespon tantangan climate change dengan mendanai proyek mitigasi dan adaptasi seperti energi terbarukan, pengelolaan hutan, dan infrastruktur yang tahan terhadap iklim. Program GCF tersebut didirikan dibawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Indonesia menjadi salah satu negara penerima dana GCF. Adapun BKF Kementerian Keuangan bertindak sebagai National Designated Authority yang memiliki kewenangan dalam menominasikan proyek-proyek untuk pendanaan GCF.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

KETERANGAN PERS

PERKEMBANGAN APBN DAN APBD REGIONAL KALIMANTAN TIMUR

REALISASI S.D. 30 NOVEMBER 2023

Samarinda, Desember 2023 – Pertumbuhan ekonomi Kaltim Triwulan III 2023 mencapai 5,29% yoy, pertumbuhan ini sedikit mengalami koreksi apabila dibandingkan dengan periode Triwulan II 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,84%. Hal ini disebabkan karena penurunan harga komoditas unggulan Kaltim yaitu batubara dan CPO. Pada November 2023, inflasi di Kaltim sebesar 3,30% yoy didorong oleh meningkatnya indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau; jasa; transportasi; pakaian; dan perumahan. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2023 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 45,90%.

Sejalan dengan peningkatan kinerja pemulihan ekonomi tersebut, kinerja fiskal APBN di Kaltim juga terus melanjutkan kinerja yang positif. Pendapatan negara tumbuh 12,41% yoy diimbangi dengan belanja negara yang tumbuh mencapai 33,72% yoy yang disebabkan oleh tambahan alokasi belanja untuk pembangunan IKN. Realisasi pendapatan negara s.d bulan November 2023 sebesar Rp36,49 triliun atau 105,16% dari target, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp34,54 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,95 triliun. Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar 104,04% dari target dan mengalami peningkatan sebesar 12,77% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh pendapatan pajak terutama pada kegiatan ekspor khususnya batubara, perdagangan, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta kepatuhan pembayaran pajak. Namun demikian, penerimaan pajak sedikit tertahan akibat perlambatan Pajak Perdangangan Internasional dimana penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan sebesar -64,42% akibat koreksi harga referensi komoditas batubara serta CPO. Dari sisi PNBP, kinerja penerimaan s.d. bulan November 2023 telah mencapai Rp1,95 triliun atau 117,47% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,39% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen PNBP yaitu PNBP lainnya dan Pendapatan BLU.

Sementara kinerja belanja s.d. bulan November 2023 telah terealisasi sebesar Rp49,71 triliun atau 72,35% dari pagu sebesar Rp68,71 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/ Lembaga yang terealisasi sebesar Rp20,19 triliun atau 56,37% dari pagu sebesar Rp35,82 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah yang terealisasi sebesar Rp29,52 triliun atau 89,75% dari pagu sebesar Rp32,89 triliun. Peningkatan belanja Kementerian/ Lembaga umumnya didorong oleh masifnya pelaksanaan pembangunan IKN tahun 2023 yang sebagian besar merupakan belanja modal. Sementara itu, realisasi TKD digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur s.d. bulan November 2023 sebesar Rp43,05 triliun atau 95,82% dari target APBD 2023. Pendapatan APBD didominasi dari Dana Transfer/TKD dan PAD. Pendapatan dari Dana Transfer s.d. bulan November 2023 sebesar Rp30,61 triliun atau 91,70% dari target. Pendapatan dari Dana Transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 71,10% dan 28,90% terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kaltim. Sementara itu, realisasi belanja APBD s.d. bulan November 2023 sebesar Rp37,33 triliun atau 75,78% dari pagu sebesar Rp49,26 triliun.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

PRESS RELEASE : PERKEMBANGAN APBN DAN APBD REGIONAL KALIMANTAN TIMUR

REALISASI S.D. 30 SEPTEMBER 2023

Samarinda, Oktober 2023 – Pertumbuhan ekonomi Kaltim Triwulan II 2023 mencapai 6,84% yoy, pertumbuhan ini sedikit mengalami koreksi apabila dibandingkan dengan periode Triwulan I 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,95%. Hal ini disebabkan karena penurunan harga komoditas unggulan Kaltim yaitu batubara dan CPO. Pada September 2023, inflasi di Kaltim sebesar sebesar 3,07% yoy didorong oleh meningkatnya indeks harga kelompok makanan minuman, dan tembakau, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2023 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 47,14%.

Sejalan dengan peningkatan kinerja pemulihan ekonomi tersebut, kinerja fiskal APBN di Kaltim juga terus melanjutkan kinerja yang positif. Pendapatan negara tumbuh 24,99% yoy diimbangi dengan belanja negara yang tumbuh mencapai 60,30% yoy yang disebabkan oleh tambahan alokasi belanja untuk pembangunan IKN. Realisasi pendapatan negara s.d bulan September 2023 sebesar Rp30,34 triliun atau 85,08% dari target, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp28,72 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,62 triliun. Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar 84,07% dari target dan mengalami peningkatan sebesar 14,01% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh pendapatan pajak terutama pada kegiatan ekspor khususnya batubara, perdagangan, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta kepatuhan pembayaran pajak. Namun demikian, penerimaan pajak sedikit tertahan akibat perlambatan penerimaan Bea Keluar karena penurunan pada harga referensi komoditas batubara serta CPO. Dari sisi PNBP, kinerja penerimaan s.d. bulan September 2023 telah mencapai Rp1,62 triliun atau 108,00% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 8,00% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen PNBP yaitu PNBP lainnya dan Pendapatan BLU.

Sementara kinerja belanja s.d. bulan September 2023 telah terealisasi sebesar Rp36,60 triliun atau 53,52% dari pagu sebesar Rp68,39 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/ Lembaga yang terealisasi sebesar Rp14,51 triliun atau 40,56% dari pagu sebesar Rp35,77 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah yang terealisasi sebesar Rp22,09 triliun atau 67,72% dari pagu sebesar Rp32,62 triliun. Peningkatan belanja Kementerian/ Lembaga umumnya didorong oleh masifnya pelaksanaan pembangunan IKN tahun 2023 yang sebagian besar merupakan belanja modal. Sementara itu, realisasi TKD digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur s.d. bulan September 2023 sebesar Rp29,79 triliun atau 66,31% dari target APBD 2023. Pendapatan APBD didominasi dari Dana Transfer/TKD dan PAD. Pendapatan dari Dana Transfer s.d. bulan September 2023 sebesar Rp2,38 triliun atau 64,06% dari target. Pendapatan dari Dana Transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 71,77% dan 29,23% terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kaltim. Sementara itu, realisasi belanja APBD s.d. bulan September 2023 sebesar Rp25,40 triliun atau 51,56% dari pagu sebesar Rp49,26 triliun.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Samarinda, Januari 2024 – Pertumbuhan ekonomi Kaltim Triwulan III 2023 mencapai 5,29% yoy, pertumbuhan ini sedikit mengalami koreksi apabila dibandingkan dengan periode Triwulan II 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,84%. Hal ini disebabkan karena penurunan harga komoditas unggulan Kaltim yaitu batubara dan Crude Palm Oil (CPO). Pada Desember 2023, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 3,46% yoy didorong oleh indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau; perawatan pribadi dan jasa lainnya; dan transportasi yang memberikan andil utama inflasi di bulan Desember. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2023 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 45,90%.

Sejalan dengan peningkatan kinerja pemulihan ekonomi tersebut, kinerja fiskal APBN di Kaltim juga terus melanjutkan kinerja yang positif. Pendapatan negara tumbuh 23,27% yoy diimbangi dengan belanja negara yang tumbuh mencapai 58,48% yoy yang disebabkan oleh tambahan alokasi belanja untuk pembangunan IKN. Realisasi pendapatan negara s.d. bulan Desember 2023 sebesar Rp44,12 triliun atau 107,49% dari target, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp40,93 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,19 triliun. Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar 103,93% dari target dan mengalami peningkatan sebesar 21,19% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh pendapatan pajak terutama pada kegiatan ekspor khususnya batubara, perdagangan, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta kepatuhan pembayaran pajak. Namun demikian, penerimaan pajak sedikit tertahan akibat perlambatan Pajak Perdangangan Internasional dimana penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan sebesar -63,08% yoy akibat koreksi harga referensi komoditas batubara serta CPO. Dari sisi PNBP, kinerja penerimaan s.d. bulan Desember 2023 telah mencapai Rp3,19 triliun atau 191,82% dari target dan mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 58,14% yoy. Peningkatan drastis tersebut didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen PNBP yaitu PNBP lainnya dan Pendapatan BLU di akhir tahun.

Sementara kinerja belanja s.d. bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp86,15 triliun atau 98,72% dari pagu sebesar Rp87,27 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/ Lembaga yang terealisasi sebesar Rp34,14 triliun atau 97,23% dari pagu sebesar Rp35,12 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah yang terealisasi sebesar Rp52,01 triliun atau 99,72% dari pagu sebesar Rp52,16 triliun. Peningkatan belanja Kementerian/ Lembaga umumnya didorong oleh masifnya pelaksanaan pembangunan IKN di akhir tahun 2023 yang sebagian besar merupakan belanja modal. Sementara itu, realisasi TKD digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur s.d. bulan Desember 2023 sebesar Rp44,45 triliun atau 98,93% dari target APBD 2023. Pendapatan APBD didominasi dari Dana Transfer/TKD dan PAD. Pendapatan dari Dana Transfer s.d. bulan Desember 2023 sebesar Rp31,50 triliun atau 94,37% dari target. Pendapatan dari Dana Transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 70,86% dan 28,07% terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kaltim. Sementara itu, realisasi belanja APBD s.d. bulan Desember 2023 sebesar Rp46,38 triliun atau 94,15% dari pagu sebesar Rp49,26 triliun.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

KETERANGAN PERS : PERKEMBANGAN APBN DAN APBD REGIONAL KALIMANTAN TIMUR

REALISASI S.D. 31 OKTOBER 2023

Samarinda, November 2023 – Pertumbuhan ekonomi Kaltim Triwulan III 2023 mencapai 5,29% yoy, pertumbuhan ini sedikit mengalami koreksi apabila dibandingkan dengan periode Triwulan II 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,84%. Hal ini disebabkan karena penurunan harga komoditas unggulan Kaltim yaitu batubara dan CPO. Pada Oktober 2023, inflasi di Kaltim sebesar sebesar 3,09% yoy didorong oleh meningkatnya indeks harga kelompok transportasi, Kesehatan, makanan, minuman dan tembakau, rekreasi, dan pakaian.. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2023 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 45,90%.

Sejalan dengan peningkatan kinerja pemulihan ekonomi tersebut, kinerja fiskal APBN di Kaltim juga terus melanjutkan kinerja yang positif. Pendapatan negara tumbuh 14,13% yoy diimbangi dengan belanja negara yang tumbuh mencapai 33,17% yoy yang disebabkan oleh tambahan alokasi belanja untuk pembangunan IKN. Realisasi pendapatan negara s.d bulan Oktober 2023 sebesar Rp33,75 triliun atau 97,26% dari target, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp31,95 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,80 triliun. Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar 96,23% dari target dan mengalami peningkatan sebesar 14,80% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh pendapatan pajak terutama pada kegiatan ekspor khususnya batubara, perdagangan, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta kepatuhan pembayaran pajak. Namun demikian, penerimaan pajak sedikit tertahan akibat perlambatan Pajak Perdangangan Internasional dimana penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan sebesar -65,39% akibat koreksi harga referensi komoditas batubara serta CPO. Dari sisi PNBP, kinerja penerimaan s.d. bulan Oktober 2023 telah mencapai Rp1,80 triliun atau 120,11% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 7,14% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen PNBP yaitu PNBP lainnya dan Pendapatan BLU.

Sementara kinerja belanja s.d. bulan Oktober 2023 telah terealisasi sebesar Rp45,89 triliun atau 66,85% dari pagu sebesar Rp68,66 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/ Lembaga yang terealisasi sebesar Rp18,34 triliun atau 51,24% dari pagu sebesar Rp35,79 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah yang terealisasi sebesar Rp27,55 triliun atau 83,84% dari pagu sebesar Rp32,62 triliun. Peningkatan belanja Kementerian/ Lembaga umumnya didorong oleh masifnya pelaksanaan pembangunan IKN tahun 2023 yang sebagian besar merupakan belanja modal. Sementara itu, realisasi TKD digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur s.d. bulan Oktober 2023 sebesar Rp30,89 triliun atau 68,75% dari target APBD 2023. Pendapatan APBD didominasi dari Dana Transfer/TKD dan PAD. Pendapatan dari Dana Transfer s.d. bulan Oktober 2023 sebesar Rp22,28 triliun atau 66,75% dari target. Pendapatan dari Dana Transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 72,13% dan 27,87% terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kaltim. Sementara itu, realisasi belanja APBD s.d. bulan Oktober 2023 sebesar Rp28,58 triliun atau 58,02% dari pagu sebesar Rp49,26 triliun.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Halo sobat #Intress ! 👋🏼

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur Nomor ND-717/WPB.20/2023 hal Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan I s.d. III di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur wajib:

1. Melaksanakan Rangkaian Proses Evaluasi Perilaku Kerja Pegawai pada aplikasi Satu Kemenkeu di bulan Oktober 2023 (mulai dari usulan evaluator, penetapan evaluator, s.d. pelaksanaan penilaian perilaku kerja)

2. Mengisi Capaian Kinerja s.d. Triwulan III pada aplikasi e-performance dan mengunggah dokumen kinerja yaitu Laporan Capaian Kinerja Triwulan III dan Bukti Dukungnya pada aplikasi INTENSE DJPb paling lambat 20 Oktober 2023

3. Apabila mengalami kendala, pegawai dapat berkonsultasi kepada Subbagian Kepegawaian dan Subbagian Penilaian Kinerja selaku Administrator Kinerja Pegawai dan Organisasi

#DJPbKaltim
#DJPbHAnDAL
#InTress
#KemenkeuRI