Samarinda, Januari 2025 – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) Triwulan IV-2024 mencapai 6,12 persen y-on-y. Ekonomi Triwulan IV-2024 tumbuh positif secara y-on-y pada seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, dengan Kaltim menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 47,29 persen. Dari sisi produksi, kontribusi PDRB Kaltim terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran Triwulan IV-2024 ada pada komponen Konsumsi Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur salah satunya dipengaruhi oleh kinerja ekonomi negara mitra dagang yang masih tumbuh positif di tengah pertumbuhan ekonomi global yang penuh tantangan. Pada bulan Januari 2025 harga acuan batubara sebesar USD 124,01 mengalami kenaikan dari periode bulan Desember 2024. Sementara harga CPO bulan Januari 2025 cenderung mengalami penurunan yang terlihat dari harga acuan CPO bulan Februari 2025 sebesar USD 955,44 dari sebelumnya USD1.059,54 pada Januari 2025.

Pertumbuhan ekonomi yang positif di Kaltim sejalan dengan dinamika harga barang dan jasa. Pada Januari 2025, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 0,21 persen y-on-y didorong oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok penyumbang utama inflasi y-on-y Januari 2025 adalah: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Realisasi APBN Kalimantan Timur sampai dengan 31 Januari 2025 mencatatkan Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp2,96 triliun terkontraksi 5,47 persen (yoy) sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp3,72 triliun (6,52% dari pagu tahunan Rp57,02 triliun) mengalami penurunan sebesar 39,51 persen (yoy).

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp2,80 triliun. Capaian ini sedikit mengalami kenaikan secara y-on-y sebesar minus 8,17 persen. Penerimaan pajak dalam negeri di Kaltimtara masih didominasi oleh PPh Non Migas, PPN dan PPnBM. Di lain sisi, Pajak Perdagangan Internasional berhasil mencapai realisasi sebesar Rp0,27 triliun (17,34% dari target), hal ini didorong peningkatan bea keluar akibat kenaikan harga referensi CPO pada bulan Januari 2025.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan Januari 2025 mencapai Rp0,16 triliun (7,69% dari target), mengalami penurunan sebesar 70,24% yoy. Penurunan PNBP yang signifikan disebabkan realisasi pengembalian belanja modal tahun 2024 melalui mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) mengalami penurunan.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan akhir Januari 2025 mencapai Rp0,27 triliun (1,46% dari pagu Rp18,61 triliun), turun sebesar 26,06% yoy. Realisasi belanja K/L terdiri dari Belanja Pegawai Rp0,23 triliun, Belanja Barang Rp0,03 triliun dan Belanja modal sebesar Rp0,002 triliun. Sedangkan belanja bantuan sosial belum terdapat penyaluran sampai akhir Januari 2025. Belanja Bantuan Sosial tersebut disalurkan melalui Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam bentuk bantuan Pendidikan tinggi.

Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp3,45 triliun (8,97% dari pagu Rp38,41 triliun). Realisasi TKD didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp2,35 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp0,60 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp0,50 triliun. Sedangkan Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Insentif Daerah sampai dengan akhir Januari 2025 belum terdapat penyaluran.

APBD Kalimantan Timur

Capaian Pendapatan APBD secara agregat pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur hingga bulan Januari 2025 sebesar Rp5,23 triliun didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Januari 2025 sebesar Rp4,37 triliun. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi Belanja APBD s.d. bulan Januari 2025 sebesar Rp0,52 triliun.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Halo sobat #InTress Kaltim 👋🏼

Berikut disampaikan Jadwal Manajemen Kinerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur Periode Triwulan IV Tahun 2024.
Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan ya sobat!😉

#DJPbKaltim
#InTress
#ManajemenKinerja

 Samarinda, November 2024 – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) Triwulan III-2024 mencapai 5,55 persen yoy, lebih rendah dibandingkan periode Triwulan II-2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,85 persen yoy. Dari sisi produksi, kontribusi PDRB terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran Triwulan III-2024 terbesar ada pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 secara y-on-y yang positif terjadi di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 47,03 persen. Pada Oktober 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 1,75 persen y-on-y yang didorong oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, sebagai berikut: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok Kesehatan dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Realisasi APBN Kalimantan Timur sampai dengan 31 Oktober 2024 mencatatkan Pendapatan Negara telah sebesar Rp30,75 triliun (64,65% dari target Rp47,57 triliun), terkontraksi 8,30 persen (yoy) sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp65,25 triliun (70,57% dari pagu tahunan Rp92,46 triliun) atau tumbuh sebesar 44,79 persen (yoy).

Perpajakan

Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp28,55 triliun (74,97% dari target). Capaian ini sedikit mengalami penurunan secara y-on-y sebesar minus 10,43 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batubara dan CPO, di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar. Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan Oktober 2024 mencapai Rp2,72 triliun (154,90% dari target), tumbuh signifikan sebesar 52,63% yoy. Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan akhir Oktober 2024 mencapai Rp32,16 triliun (60,25% dari pagu Rp53,38 triliun), tumbuh sebesar 82,94% yoy. Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN. Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain IKN 1 & 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara. Sementara Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung program Pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh KemenPUPR. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan realisasi yang stabil, dengan Belanja Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Kementerian Agama melalui UIN Sultan Aji Muhammad Idris.

Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp33,09 triliun (84,67% dari pagu Rp39,08 triliun). Akumulasi realisasi TKD tumbuh 20,39% secara y-on-y. Realisasi TKD tersebut terutama didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

APBD Kalimantan Timur

Realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp41,33 triliun (63,10% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp33,25 triliun (66,22% dari pagu 50,31 triliun). Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD s.d. bulan Oktober 2024 sebesar Rp36,52 triliun (52,03% dari pagu Rp70,19 triliun).

Ibu Kota Negara Baru (IKN)

Progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan Oktober 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 78,14% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp41,70 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,56%); Kemenhub (0,24%); KLHK (0,16%); serta POLRI (0,04%).

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Samarinda, Januari 2025 – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) Triwulan III-2024 mencapai 5,52 persen y-on-y. Ekonomi Triwulan III-2024 tumbuh positif secara y-on-y pada seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, dengan Kaltim menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 47,03 persen. Dari sisi produksi, kontribusi PDRB Kaltim terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran Triwulan III-2024 terbesar ada pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur salah satunya dipengaruhi oleh kinerja ekonomi negara mitra dagang yang masih tumbuh positif, serta tingginya permintaan batu bara global sepanjang tahun 2024. Tercatat, permintaan impor batu bara China dan India mengalami peningkatan sebesar 11 persen (yoy). Peningkatan kebutuhan batu bara tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan akan pasokan listrik.

Pertumbuhan ekonomi yang positif di Kaltim sejalan dengan dinamika harga barang dan jasa. Pada Desember 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 1,47 persen y-on-y didorong oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok penyumbang utama inflasi y-on-y Desember 2024 adalah: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman.

Realisasi APBN Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2024 mencatatkan Pendapatan Negara telah sebesar Rp42,69 triliun (100,49% dari target Rp42,69 triliun), terkontraksi 3,25 persen (yoy) sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp92,55 triliun (97,23% dari pagu tahunan Rp95,18 triliun) atau tumbuh sebesar 5,89 persen (yoy).

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp39,25 triliun (97,40% dari target). Capaian ini sedikit mengalami penurunan secara y-on-y sebesar minus 4,13 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas terutama batubara di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar. Di lain sisi Pajak Perdagangan Internasional berhasil mencapai realisasi sebesar Rp2,23 triliun (100,98% dari target), hal ini didorong peningkatan bea keluar akibat kenaikan harga komoditas CPO di penghujung tahun ini.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan Desember 2024 mencapai Rp3,44 triliun (156,82% dari target), tumbuh signifikan sebesar 7,94% yoy. Peningkatan positif capaian tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, dengan didominasi oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai Rp50,62 triliun (95,61% dari pagu Rp52,94 triliun), tumbuh sebesar 43,04% yoy. Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN. Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain: IKN 1 & 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara. Sementara Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung program Pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh KemenPUPR. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan realisasi yang stabil, dengan Belanja Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Kementerian Agama melalui UIN Sultan Aji Muhammad Idris.

Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp41,93 triliun (99,27% dari pagu Rp42,24 triliun). Akumulasi realisasi TKD mengalami penurunan 19,39% secara y-on-y dikarenakan penurunan kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan yang ikut terkoreksi akibat penurunan harga komoditas batubara. Pada akhir tahun 2024 terdapat penyaluran Dana Bagi Hasil melalui skema Treasury Depsoit Facility (TDF) sebesar Rp3,14 triliun.

APBD Kalimantan Timur

Capaian Pendapatan APBD secara agregat pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur hingga bulan Desember 2024 sebesar Rp44,17 triliun (67,45% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Desember 2024 sebesar Rp35,12 triliun (69,81% dari pagu 50,31 triliun). Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi Belanja APBD s.d. bulan Desember 2024 sebesar Rp42,86 triliun (61,06% dari pagu Rp70,19 triliun).

Ibu Kota Negara Baru (IKN)

Progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan akhir Desember 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 77,32% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp40,89 triliun yang terealisasi sebesar Rp39,62 triliun dan tersebar pada Kementerian PUPR (99,56%); Kemenhub (0,24%); KLHK (0,16%); serta POLRI (0,04%).

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Samarinda, Desember 2024 – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) Triwulan III-2024 mencapai 5,52 persen y-on-y. Ekonomi Triwulan III-2024 tumbuh positif secara y-on-y pada seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, dengan Kaltim menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 47,03 persen. Dari sisi produksi, kontribusi PDRB Kaltim terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran Triwulan III-2024 terbesar ada pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur salah satunya dipengaruhi oleh kinerja ekonomi negara mitra dagang yang masih tumbuh positif, serta tingginya permintaan batu bara global sepanjang tahun 2024. Tercatat, permintaan impor batu bara China dan India mengalami peningkatan sebesar 11 persen (yoy). Peningkatan kebutuhan batu bara tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan akan pasokan listrik.

Pertumbuhan ekonomi yang positif di Kaltim sejalan dengan dinamika harga barang dan jasa. Pada November 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 1,54 persen y-on-y didorong oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok penyumbang utama inflasi y-on-y November 2024 adalah: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok Kesehatan; serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Realisasi APBN Kalimantan Timur sampai dengan 30 November 2024 mencatatkan Pendapatan Negara telah sebesar Rp35,09 triliun (73,10% dari target Rp48,10 triliun), terkontraksi 3,68 persen (yoy) sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp72,65 triliun (78,80% dari pagu tahunan Rp92,19 triliun) atau tumbuh sebesar 46,16 persen (yoy).

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp35,09 triliun (70,24% dari target). Capaian ini sedikit mengalami penurunan secara y-on-y sebesar minus 6,67 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas terutama batubara dan CPO di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar. Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan November 2024 mencapai Rp2,91 triliun (132,72% dari target), tumbuh signifikan sebesar 49,20% yoy. Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, dengan didominasi oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan akhir November 2024 mencapai Rp37,74 triliun (71,06% dari pagu Rp53,11 triliun), tumbuh sebesar 86,94% yoy. Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN. Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain: IKN 1 & 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara. Sementara Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung program Pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh KemenPUPR. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan realisasi yang stabil, dengan Belanja Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Kementerian Agama melalui UIN Sultan Aji Muhammad Idris.

Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp34,91 triliun (89,32% dari pagu Rp39,08 triliun). Akumulasi realisasi TKD tumbuh 18,26% secara y-on-y. Realisasi TKD tersebut terutama didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

APBD Kalimantan Timur

Capaian sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan November 2024 sebesar Rp43,46 triliun (66,36% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan November 2024 sebesar Rp35 triliun (69,57% dari pagu 50,31 triliun). Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD s.d. bulan November 2024 sebesar Rp41,64 triliun (59,32% dari pagu Rp70,19 triliun).

Ibu Kota Negara Baru (IKN)

Progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan November 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 77,81% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp41,33 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,56%); Kemenhub (0,24%); KLHK (0,16%); serta POLRI (0,04%).

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Redesain Penilaian Best Employee merupakan Rencana Aksi Perubahan yang diimplementasikan Kepala Subbagian Penilaian Kinerja, Indra Sulistyo beserta tim. Ide Rencana Aksi Perubahan tersebut dipicu oleh Duta Transformasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur yang ingin mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam Penilaian Best Employee yang dilaksanakan secara triwulanan. Selain itu terdapat dua latar belakang yang mendorong segera dilakukannya redesain tersebut yaitu peningkatan beban kerja dikarenakan peningkatan belanja IKN dan penilaian Best Employee hanya dilakukan melalui polling/voting (sampai dengan triwulan I 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat gap antara kondisi seharusnya dengan kondisi sekarang yaitu:

1. Peningkatan ABK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur implikasi peningkatan alokasi pagu belanja pembangunan IKN belum dipertimbangkan dalam Penilaian Best Employee;
2. Pemilihan Best Employee belum mencerminkan kompetensi yang dipersyaratkan KemenpanRB dan Nilai-Nilai Kemenkeu;
3. Kurang optimalnya komponen pemilihan Best Employee ketika hanya menggunakan metode polling/voting;
4. Tidak terdapat juknis/metode standar untuk pemilihan Best Employee, hanya diuraikan pelaksanaanya pada matriks SFO.

Redesain Penilaian Best Employee dilakukan dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural. Adapun perbandingan Metode Penilaian Best Employee antara yang lama dengan yang baru disajikan dalam gambar berikut:

Adapun perubahan yang coba diusulkan sebagai solusi/inovasi/terobosan dalam Rencana Aksi Perubahan ini yang memperhatikan peningkatan beban kerja (baik IKU maupun data penggunaan Aplikasi Kemenkeu Satu, MS Teams, dan Collaboration Tools), kompetensi ASN (Mansoskul), serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Tahapan metode Pemilihan Best Employee baru hampir sama dengan metode lama yaitu:

Permintaan Usulan Best Employee dari Bagian Umum kepada Bagian/Bidang Teknis. Pada tahapan ini Kepala Subbagian Penilaian Kinerja menyampaikan ND Pengusulan Kandidat The Best Employee kepada Kepala Bagian Umum untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bagian/Bidang Teknis. Dalam nota tersebut diuraikan tahapan, ketentuan, dan jadwal Pemilihan Best Employee. Perbendaan metode lama dan baru pada tahapan ini adalah Bagian Umum menyampaikan data:

• Data Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang bersumber dari Seksi Kepatuhan Internal, Bidang SKKI.
• Data Kehadiran Pegawai, yang bersumber dari Subbagian Kepegawaian, Bagian Umum.
• Data Penggunaan Aplikasi Kemenkeu Satu, MS Teams, dan Collaboration Tools yang berasal Pokja Aplikasi II, Pusintek.

Pada tahapan ini mencerminkan Nilai Integritas dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta Penggunaan data digital dalam pengambilan keputusan (Data Analytics).

Tahapan ini menghasilkan dokumen berupa Nota Dinas permintaan usulan beserta lampiran tabel yang berisi data di atas.

b. Penyampaian Usulan dari Bagian/Bidang Teknis kepada Bagian Umum. Pada tahapan ini, Bagian/Bidang Teknis melaksanakan tahapan:

1. Screening/Penyaringan Awal

Pada tahap ini Bagian/Bidang Teknis melaksanakan penyaringan awal kandidat Best Employee yang akan diusulkan dengan memperhatikan data:

1. Data Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
2. Data Kehadiran Pegawai;
3. Data Penggunaan Aplikasi Kemenkeu Satu, MS Teams, dan Collaboration Tools.

Ketiga data tersebut, masing-masing dirangking untuk mendapatkan kandidat yang akan diusulkan.

2. Pengusulan

Setelah mendapatkan kandidat yang akan diusulkan hasil dari tahapan Screening/Penyaringan Awal. Selanjutnya Kepala Bagian/Bidang Teknis menyusun Nota Dinas usulan yang terdiri dari satu orang kandidat kategori pejabat pengawas dan satu orang kandidat kategori pelaksana dengan mencantumkan:

1. Data Pegawai;
2. Data Kontribusi/Output berupa daftar IKU Unit atau IKU Kepala Bagian/Bidang Teknis yang dikontribusikan oleh kandidat;
3. Data Prestasi/Inovasi yang diinisiasi oleh kandidat;
4. Data Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang merupakan kolaborasi dengan pihak lain. Terdapat 3 level yaitu internal Unit Kanwil, internal Unit Eselon I (Kanwil dan KPPN), dan lingkup Kemenkeu (antar UE I). Indikator Kinerja Tambahan (IKT) mencerminkan kemampuan kandidat dalam berkolaborasi dengan pihak lain baik internal maupun eksternal dalam sebuah tim, serta seluruh kinerja tambahan yang dilakukan oleh kandidat.

Pada tahapan ini mencerminkan Nilai Pelayanan, Nilai Sinergi, dan Nilai Profesionalisme dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

 Tahapan ini menghasilkan dokumen berupa Nota Dinas usulan beserta tabel lampiran yang berisi data di atas. Selanjutnya data tersebut di atas akan divalidasi oleh Subbagian Penilaian Kinerja.

c. Berdasarkan usulan masing-masing Bagian/Bidang Teknis kemudian ditetapkan lima orang kandidat kategori pejabat pengawas dan lima orang kandidat kategori pelaksana Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur untuk dinominasikan dalam tahap polling/voting dan penilaian pimpinan unit. Kedua tahapan ini menggunakan kriteria berdasarkan kompetensi Mansoskul ASN yaitu: (1) Integritas, (2) Kerjasama, (3) Komunikasi, (4) Orientasi pada hasil, (5) Pelayanan publik, (6) Pengembangan diri dan orang lain, (7) Mengelola perubahan, (8) Pengambilan keputusan, dan (9) Sosio Kultural. Tahapan ini mencerminkan Nilai Kesempurnaan dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Setelah dilakukan penilaian pimpinan unit maupun dari penilaian seluruh pegawai, selanjutnya dilakukan tabulasi penilaian oleh Subbagian Penilaian Kinerja. Pada tahap akhir dilakukan penggabungan nilai dari masing-masing komponen dengan proporsi/persentasi bobot yang telah ditentukan.  Dari tabulasi nilai tahap akhir tersebut, kandidat dengan nilai tertinggi merupakan pemenang Best Employee.

Pada tahap ini menghasilkan dokumen tabulasi nilai akhir, Nota Dinas penyampaian, Surat Keputusan Penetapan Best Employee, serta piagam penghargaan untuk triwulan berkenaan.

Optimalisasi komponen pemilihan Best Employee dengan metode baru yang terdiri dari 5 (lima) komponen penilaian, yaitu:

1. Nilai Kontribusi/Output berupa daftar IKU Unit atau IKU Kepala Bagian/Bidang Teknis yang dikontribusikan oleh kandidat;
2. Nilai Prestasi/Inovasi yang diinisiasi oleh kandidat;
3. Nilai Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang merupakan kolaborasi dengan pihak lain. Nilai ini berbanding lurus dengan kolaborasi serta tugas tambahan yang dilaksanakan oleh kandidat. Semakin banyak penugasan (tugas tambahan) serta kolaborasi yang dilaksanakan oleh kandidat maka nilainya akan semakin besar.
4. Nilai polling/voting seluruh pegawai menggunakan kompetensi mansoskul;
5. Nilai polling/voting pimpinan unit menggunakan kompetensi mansoskul.

Optimalisasi tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan fairness pada pemilihan Best Employee serta menghindari bias pada komponen penilaian polling/voting seluruh pegawai. Bias yang terjadi akibat ketimpangan jumlah sumber daya manusia dalam satu Bidang/Bagian yang dapat diarahkan suaranya untuk mendukung salah satu kandidat tertentu. Selain itu bias dapat diminimalisir dari besaran persentase bobot Nilai polling/voting seluruh pegawai yang ditetapkan tidak terlalu besar sehingga pengaruh pada nilai total juga tidak terlalu besar.