“Ekonomi Tetap Risilien, Mendorong Pertumbuhan Lewat Belanja Berkualitas dan Penerimaan yang Kuat”

Samarinda, 21 November 2025

A. Kondisi Ekonomi Regional dan Indikator Kesejahteraan s.d. Oktober 2025

• Kondisi Makroekonomi: Perekonomian Kaltim menunjukkan stabilitas yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi positif, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta indikator kesejahteraan yang terus membaik seperti NTP, IPM, dan tingkat kemiskinan yang menurun.
• Pertumbuhan Ekonomi: PDRB Kaltim Triwulan III-2025 mencapai Rp218,19 triliun (ADHB) dan Rp149,27 triliun (ADHK), tumbuh 4,26% (y-on-y) dan 0,88% (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi berasal dari industri pengolahan (13,96%) dan ekspor barang/jasa dari sisi pengeluaran (5,73%). Secara kumulatif, ekonomi Kaltim tumbuh 4,35%.
• Inflasi: Inflasi Oktober 2025 tercatat 1,94% (y-on-y), terutama didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau (3,74%) serta perawatan pribadi (12,13%). Inflasi m-to-m hanya 0,01% dan y-to-d sebesar 1,55%.
• Kesejahteraan Petani dan Nelayan: NTP Oktober 2025 naik menjadi 148,98 (+1,45% m-to-m), tetap jauh di atas rata-rata nasional. NTN juga meningkat menjadi 101,84 (+1,06% m-to-m), menandakan pendapatan nelayan masih relatif lebih tinggi dari biaya, meski kesejahteraan nelayan tetap memerlukan perhatian.
• Ekspor: Nilai ekspor September 2025 sebesar US$1.678,36 juta, turun 8,23% m-to-m akibat fluktuasi harga komoditas utama seperti batu bara dan migas. Namun secara kumulatif, Kaltim mencatat surplus besar sebesar US$11.723,30 juta.
• Impor: Nilai impor September 2025 mencapai US$438,38 juta, naik signifikan 41,21% m-to-m, mencerminkan meningkatnya kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

B. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 31 Oktober 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 31 Oktober 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp18,71 triliun (52,08 persen dari target) dengan Belanja Negara sebesar Rp48,25 triliun (73,47 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp29,53 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan 31 Oktober 2025, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp16,24 triliun atau terkontraksi 18,69%. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp13,87 triliun. Kontraksi ini disebabkan oleh penurunan pada sebagian besar komponen pajak dalam negeri. Faktor penekan lainnya adalah tingginya restitusi pajak yang mencapai Rp7,26 triliun. Sektor Administrasi Pemerintahan masih menjadi kontributor terbesar dengan kontribusi 31,45%. Pajak Perdagangan Internasional berhasil Mencatatkan kinerja positif dengan realisasi Rp2,37 triliun atau tumbuh 90,70%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh signifikan sebesar 272,06% akibat kenaikan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Sebaliknya, Bea Masuk mengalami penurunan 5,81% karena berkurangnya aktivitas impor mesin.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp2,48 triliun, atau 105,90 persen dari target. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp1,89 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp580,94 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp16,48 triliun atau 70,40 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp11,22 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Peningkatan belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp3,15 triliun dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu serta meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,09 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,24 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp31,77 triliun, atau 75,17 persen dari pagu sebesar Rp42,26 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24,41 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,76 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,87 triliun , Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp41,08 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp568,73 miliar.

C. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 31 Oktober 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 31 Oktober 2025 sebanyak Rp60,34 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 11.505 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 31 Oktober 2025 sebanyak Rp3,43 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45.011 debitur.

D. Monitoring Program Pemerintah s.d. 31 Oktober 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

a. Makan Bergizi Gratis

Realisasi pembentukan SPPG di Kalimantan Timur telah mencapai 115 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan melibatkan 2.948 petugas. Saat ini terdapat 196 supplier MBG yang aktif dan 274.106 penerima yang telah terlayani.

b. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Kinerja program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Timur hingga 31 Oktober 2025 telah menyalurkan pembiayaan untuk 2.075 unit rumah yang tersebar di 97 lokasi pada 9 kabupaten/kota, dengan total penyaluran mencapai Rp269,52 miliar.

c. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Timur, sebanyak 1.030 koperasi telah memiliki akun Simkopdes (microsite). Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menurunkan DIPA Tahun 2025 pada bulan Oktober kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan pemberdayaan koperasi di daerah dengan alokasi sebesar Rp9,36 miliar.

d. Sekolah Rakyat (SR)

Pemerintah Pusat mengalokasikan pagu belanja  untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Satker K/L Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69.2 miliar dan telah realisasi sebesar Rp 9.05,- miliar atau 13,08%.

e. Revitalisasi Sekolah

Sebanyak 23 dari 29 unit madrasah yang diusulkan telah direhabilitasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,28 miliar dari Kementerian PUPR dan Rp107,79 juta dari Kementerian Agama. Kanwil Kemenag Kaltim juga telah melakukan monitoring terhadap bangunan yang direhabilitasi serta ruang kelas baru yang dibangun. Selain itu, sebanyak delapan sekolah di Penajam Paser Utara menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.

f. Ketahanan Pangan

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp352,64 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui lima kementerian/lembaga, yaitu Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPUPR. Hingga saat ini, realisasi penyerapan mencapai 44,31 persen atau Rp156,26 miliar.

g. Ketahanan Energi

Investasi Pertamina dalam proyek RDMP Balikpapan senilai USD 7,4 miliar (Rp126 triliun) menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang menjadi 360 ribu barel per hari setara 22–25 persen kebutuhan nasional serta berpotensi menurunkan impor 10–15 persen. Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan BBM dalam negeri, tetapi juga menghasilkan produk petrokimia seperti propylene dan ethylene untuk substitusi impor.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.