“Kinerja APBN Tetap Solid: Menopang Agenda Pembangunan dan Pertumbuhan Nasional”

Samarinda, 27 Oktober 2025

A. Kondisi Ekonomi Regional dan Indikator Kesejahteraan s.d. September 2025

Ekonomi Kaltim berada dalam kondisi makroekonomi yang solid dengan pertumbuhan yang stabil, stabilitas harga yang sangat baik (inflasi rendah), dan surplus perdagangan yang besar. Indikator kesejahteraan, seperti IPM, NTP, dan TPT, menunjukkan tren positif.

1. Dikutip dari salah satu laman media lokal, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan bahwa perekonomian Kalimantan Timur akan mengalami perbaikan signifikan pada Triwulan III tahun 2025 setelah sempat melambat pada dua triwulan sebelumnya berdasarkan perkembangan Likert Scale (LS). Peningkatan pertumbuhan tersebut didorong oleh kinerja sektor utama, yaitu Pertambangan dan Penggalian, serta kontribusi positif dari sektor Industri Pengolahan, khususnya CPO dan kayu olahan. Selain itu, aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Akomodasi dan Makanan Minuman, juga diperkirakan mengikuti tren pertumbuhan yang positif.
2. Pada September 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,58. Inflasi y-on-yterjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sedangkan Tingkat inflasi month to month (m-to-m) September 2025 sebesar 0,04 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2025 sebesar 1,54 persen.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2025 sebesar 146,50 atau naik 1,27 persen dibandingkan dengan NTP pada Agustus 2025. Kenaikan NTP disebabkan karena Indeks Harga yang Diterima Petani naik sebesar 0,98 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani  hanya turun sebesar 0,29 persen. Nilai Tukar Nelayan (NTN) September 2025 sebesar 100,77 persen atau naik 0,95 persen dibandingkan dengan NTN pada Agustus 2025 disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan . Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) September 2025 sebesar 152,45 atau naik 0,95 persen.
4. Neraca Perdagangan Akumulatif surplus sebesar US$ 10.483,32 Juta, surplus yang sangat besar, menunjukkan posisi Kaltim sebagai eksportir netto (pengekspor bersih) yang kuat. Ekspor Akumulatif sebesar US$ 1.828,97 Juta. Angka ekspor jauh lebih tinggi dari pada impor, yang menunjukkan Kaltim sebagai produsen komoditas, khususnya energi dan mineral (batu bara) serta CPO. Impor Akumulatif sebesar US$ 310,45 Juta, impor yang lebih rendah dibandingkan ekspor menegaskan ketergantungan Kaltim pada pasar internasional.

B. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 30 September 2025

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan Total Pendapatan Rp16,32 triliun (45,68 persen dari target) dengan Total Belanja Rp44,42 triliun (68,18 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp28,09 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan
   Hingga akhir September 2025, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp14,06 triliun. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp11,98 triliun. Pajak Perdagangan Internasional berhasil mencapai Rp2,07 triliun. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan Bea Keluar/Pungutan Ekspor (y-on-y) akibat peningkatan harga komoditas CPO sejak akhir tahun 2024. Penerimaan pajak didominasi oleh jenis pajak PPh Non Migas dengan nominal Rp.4,7 T.​ serta Sektor Administrasi Pemerintahan merupakan kontributor terbesar dengan kontribusi Rp3,67 triliun (30,68 persen dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
   Realisasi PNBP hingga akhir September 2025 mencapai Rp2,26 triliun, atau 105,43 persen dari target. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari PNBP Lainnya yang mencapai Rp1,71 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp541,36 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)
   Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) hingga September 2025 mencapai Rp13,72 triliun atau 59,95% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp9,14 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Peningkatan belanja pegawai sebesar Rp2,84 triliun dipengaruhi oleh perpindahan ASN ke satker di IKN serta pembayaran gaji PPPK dan tenaga kontrak baru di beberapa K/L. Sementara itu, belanja barang dan bantuan sosial menurun secara nominal akibat adanya efisiensi dan realokasi anggaran BPP.​ Realisasi Belanja menurut Fungsi Pemerintah 2025 didominasi peningkatan sektor pelayanan umum (naik 12,74 persen dari September 2024), sementara sebagian besar sektor lainnya, terutama perlindungan lingkungan hidup mengalami kontraksi signifikan -64,88 persen dan perumahan serta fasilitas umum -63,39 persen dari September 2024 (yoy).

4. Transfer ke Daerah
   Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2025 mencapai Rp30,70 triliun, atau 72,65 persen dari pagu sebesar Rp42,26 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24,09 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,23 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,72 triliun (termasuk Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp573,70 miliar, BOK Puskesmas sebesar Rp64,28 miliar dan BOSP sebesar Rp1,05 triliun) dan Insentif Fiskal sebesar Rp29,74 miliar serta Dana Desa sebesar Rp544,50 miliar.

C. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 30 September 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 30 September 2025 sebanyak Rp42 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 8.469 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 30 September 2025 sebanyak Rp3,05 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 39.104 debitur.

D. Monitoring Program Pemerintah s.d. 30 September 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

1. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
   Percepatan realisasi yang signifikan, namun dengan konsentrasi yang tinggi pada wilayah dan segmen demografi tertentu. Hingga periode ini, program telah berhasil merealisasikan pembangunan 1.674 unit rumah di 9 lokasi dengan nilai total mencapai Rp304,66 miliar.
   
   
2. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
   Perkembangan KDKMP pada fase kedua menunjukkan kemajuan kelembagaan yang solid, dengan seluruh 1.037 koperasi telah terbentuk dan berbadan hukum, serta 887 koperasi sudah memiliki akun Simkopdes (microsite). Dari sisi usaha, 65 koperasi yang memiliki gerai fisik dengan total 80 gerai aktif. Dari sisi kemitraan, tercatat sebanyak 23 koperasi telah mengajukan permohonan kemitraan ke BUMN dengan total 101.  Namun, belum ada koperasi yang mengajukan proposal bisnis atau pembiayaan ke Himbara.
   
   
3. Sekolah Rakyat (SR)
   Sekolah Rakyat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi pagu pada KemenPU sebesar Rp8.906.821.000 dan telah realisasi sebesar Rp6.441.009.536 atau 72,32%. Target lima Sekolah Rakyat di Kaltim ini berada di Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU) dan Berau. Saat ini, sudah berjalan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Samarinda (2 kelas SMP dan 2 kelas SMA) dan di SMAN 16 Samarinda (2 kelas SD dan 1 kelas SMA). Untuk yang di Balai Latihan Kerja Industri Prov Kaltim (2 kelas SD, 1 kelas SMP dan 1 kelas SMA) masih menunggu info tindak lanjut dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Untuk di SMAN 16 Samarinda sudah diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, 30 September 2025.
   
   Per 30 September 2025, sudah ada 5 kabupaten/kota yang mengajukan Sekolah Rakyat yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
   
   
4. SMA Unggul Garuda
   Kinerja Program SMA Unggul Garuda menunjukkan SMA Negeri 10 Samarinda yang ditunjuk sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur dan sudah dilakukan tanda tangan Mou dengan Kemendikti Ristek tanggal 18 September 2025.
   
   
5. Revitalisasi Sekolah
   Dilaksanakan pada 9 kab./kota: Samarinda, Kubar, Berau, Kukar, Kutim, Bontang, Balikpapan, Paser, serta Penajam Paser Utara (PPU). Terdapat 23 unit direhab dari 29 unit madrasah yang telah diusulkan oleh Ditjen Pendis Kementerian Agama. Rincian realisasi anggaran dari Kementerian PU Rp1,28 M dan Kementerian Agama Rp107,79 juta. Kanwil Kemenag Kaltim telah melakukan monitoring bangunan yang akan direhab dan RKB yang dibangun. Progress rehab madrasah masih menunggu arahan dari Kantor Pusat karna hingga saat ini paket rehab madrasah terdapat 5 paket (4 paket MYC dan 1 paket SYC).
   
   Sebanyak 8 sekolah di PPU tercatat mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 M untuk penunjang fasilitas pendidikan yang rusak, seperti ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, toilet dan UKS. BMN yang menjadi lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat: Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda. Instansi/Pemda pengusul ialah Kementerian Ketenagakerjaan dengan jumlah 4 rombel, 100 siswa, jenjang SD-SMP-SMA. 
   
   
6. Ketahanan Pangan
   Beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara berkomitmen menjadi lumbung pangan andalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota secara rutin melaksanakan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
   
   Alokasi pagu terbesar pada 5 KL (Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPU) sebesar Rp352,64 M, penyerapan anggaran mencapai 44,31% atau Rp156,26 M dan masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp25,35 M. Perubahan person in charge (PIC) satker yang memiliki alokasi anggaran dan pelaksana teknis yang berdampak pada keterlambatan proses PBJ dikarenakan DIPA PIC Satker terbaru belum terbit hingga triwulan II.  Hal ini terjadi pada Kementan atas sisa paket pekerjaan SID optimasi lahan, optimasi lahan, SID cetak sawah, dan cetak sawah sebelumnya di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dialihkan ke Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian. Satker tersebut baru terbit per 1 September 2025 dengan alokasi sebesar Rp83,40 M dan masih belum ada realisasi anggaran hingga saat ini. Sempat mengalami kendala dalam proses persyaratan administrasi anggaran berupa keterlambatan penerbitan SK KPA. 
   
   
7. Ketahanan Energi
   Kinerja Program Ketahanan Energi menunjukkan Menteri ESDM telah melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Hulu Mahakam Balikpapan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam memantau percepatan program produksi migas di Kaltim. Kaltim sebagai produsen minyak utama di Indonesia saat ini menghasilkan 9.044 bbl/d dan gas sebesar 28,784 juta MMCF. Kalimantan Timur juga sebagai salah satu basis produksi biodiesel Indonesia di refinery Pertamina di Balikpapan dengan kapasitas 360.000 bbl/d untuk pencampuran FAME dan solar menjadi B-40 dan direncanakan menjadi B-50 pada Januari 2026. Batubara sebagai komoditas unggulan Kaltim masih menjadi komoditas yang secara ekonomis belum menunjukkan potensi hilirisasi. 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.