“Ekonomi Kalimantan Timur Tetap Stabil Dengan Pertumbuhan yang Berkelanjutan”

Samarinda, 22 Desember 2025

A. Kondisi Ekonomi Regional dan Indikator Kesejahteraan s.d. November 2025

• Kondisi Makroekonomi: Perekonomian Kaltim menunjukkan stabilitas yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi positif, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta indikator kesejahteraan yang membaik, meski NTP mengalami penurunan namun masih diatas NTP Nasional.
• Pertumbuhan Ekonomi: PDRB Kaltim Triwulan III-2025 mencapai Rp218,19 triliun (ADHB) dan Rp149,27 triliun (ADHK), tumbuh 4,26% (y-on-y) dan 0,88% (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi berasal dari industri pengolahan (13,96%) dan ekspor barang/jasa dari sisi pengeluaran (5,73%). Secara kumulatif, ekonomi Kaltim tumbuh 4,35%.
• Inflasi: Inflasi November 2025 tercatat 2,28% (y-on-y), tingkat inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 2,76 persen dan terendah terjadi di Kota Samarinda sebesar 2,10 persen.
• Kesejahteraan Petani dan Nelayan: NTP November 2025 turun 0,43 persen m-to-m menjadi 148,33, meski begitu NTP Kaltim masih di atas rata-rata nasional. NTN meningkat 0,16% m-to-m menjadi 102,00, menandakan pendapatan nelayan masih relatif lebih tinggi dari biaya, meski kesejahteraan nelayan tetap memerlukan perhatian.
• Ekspor: Nilai ekspor Oktober 2025 sebesar US$1.886,84 juta, meningkat 11,23% m-to-m akibat naiknya nilai ekspor migas dan nonmigas masing-masing sebesar 36,50% dan 8,82%.
• Impor: Nilai impor Provinsi Kalimantan Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$472,68 juta, atau naik sebesar 7,82 persen m-to-m, mencerminkan meningkatnya kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

B. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 30 November 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 30 November 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp20,73 triliun (57,70 persen dari target) dengan Belanja Negara sebesar Rp55,56 triliun (84,13 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp34,82 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Hingga November 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat menurun 22,02% (Rp40,9 miliar) dibandingkan tahun 2024. Meski demikian, sejumlah jenis pajak tetap menunjukkan kinerja positif, antara lain PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta PPN Impor. Penerimaan pajak masih didominasi oleh PPh Nonmigas sebesar Rp6,7 triliun dengan sektor Administrasi Pemerintahan sebagai kontributor terbesar (31,45%). Penurunan penerimaan dipengaruhi oleh pergeseran belanja pemerintah dan tingginya restitusi pajak yang mencapai Rp7,61 triliun. Penerimaan kepabeanan tumbuh sebesar 79,30%, didorong lonjakan Bea Keluar sebesar 148,19% seiring kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya. Sementara itu, realisasi PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang di wilayah Kaltimtara mencapai Rp50,24 miliar atau 85,41% dari target 2025, yang didominasi oleh PNBP Aset sebesar Rp30,26 miliar (91,06% dari target).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp2,67 triliun, atau 114,10 persen dari target. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp2,07 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp607,81 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp18,12 triliun atau 76,24 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp12,21 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Peningkatan belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp3,46 triliun dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu serta meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. Belum selesainya proses integrasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pada Januari 2026 Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,44 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,73 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp37,43 triliun, atau 88,58 persen dari pagu sebesar Rp42,26 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp29,10 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,25 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,39 triliun , Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp59,48 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp626,55 miliar.

C. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 30 November 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 30 November 2025 sebanyak Rp73,96 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 13.649 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 30 November 2025 sebanyak Rp3,78 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 49.046 debitur.

D. Monitoring Program Pemerintah s.d. 30 November 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

1. Makan Bergizi Gratis

Realisasi pembentukan SPPG di Kalimantan Timur telah mencapai 115 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan melibatkan 2.948 petugas. Saat ini terdapat 196 supplier MBG yang aktif dan 274.106 penerima yang telah terlayani.

2. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Kinerja program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Timur hingga 31 Oktober 2025 telah menyalurkan pembiayaan untuk 2.075 unit rumah yang tersebar di 97 lokasi pada 9 kabupaten/kota, dengan total penyaluran mencapai Rp269,52 miliar.

3. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Timur, sebanyak 1.030 koperasi telah memiliki akun Simkopdes (microsite). Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menurunkan DIPA Tahun 2025 pada bulan Oktober kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan pemberdayaan koperasi di daerah dengan alokasi sebesar Rp9,36 miliar.

4. Sekolah Rakyat (SR)

Pemerintah Pusat mengalokasikan pagu belanja  untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Satker K/L Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69.2 miliar dan telah realisasi sebesar Rp 9.05,- miliar atau 13,08%.

5. Revitalisasi Sekolah

Sebanyak 23 dari 29 unit madrasah yang diusulkan telah direhabilitasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,28 miliar dari Kementerian PUPR dan Rp107,79 juta dari Kementerian Agama. Kanwil Kemenag Kaltim juga telah melakukan monitoring terhadap bangunan yang direhabilitasi serta ruang kelas baru yang dibangun. Selain itu, sebanyak delapan sekolah di Penajam Paser Utara menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.

6. Ketahanan Pangan

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp352,64 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui lima kementerian/lembaga, yaitu Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPUPR. Hingga saat ini, realisasi penyerapan mencapai 44,31 persen atau Rp156,26 miliar.

7. Ketahanan Energi

Investasi Pertamina dalam proyek RDMP Balikpapan senilai USD 7,4 miliar (Rp126 triliun) menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang menjadi 360 ribu barel per hari setara 22–25 persen kebutuhan nasional serta berpotensi menurunkan impor 10–15 persen. Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan BBM dalam negeri, tetapi juga menghasilkan produk petrokimia seperti propylene dan ethylene untuk substitusi impor.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.