“Ekonomi Kalimantan Timur Tetap Stabil Dengan Pertumbuhan yang Berkelanjutan”

Samarinda, 26 Januari 2026

A. Kinerja Fiskal Kalimantan Timur s.d. 31 Desember 2025

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar Rp25,25 triliun, dengan Belanja Negara sebesar Rp63,40 triliun.

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan 31 Desember 2025, Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp22,29 triliun. Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp19,50 triliun. Beberapa jenis pajak yang realisasinya maksimal antara lain PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, & PPN Impor. ​

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp2,96 triliun. Capaian PNBP di Kalimantan Timur diperoleh dari jenis PNBP Lainnya sebesar Rp2,26 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan. Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur, berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp698,57 miliar, yang utamanya ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) / Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp63,40 triliun atau 95,77 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp16,04 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp3,86 triliun, belanja barang terealisasi sebesar Rp3,30 triliun dan bantuan sosial tercatat telah mencapai Rp10,74 miliar.

4. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp40,20 triliun, atau 95,05 persen dari pagu sebesar Rp42,30 triliun. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30,74 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun , Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp2,41 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp148,78 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp59,48 miliar , serta Dana Desa sebesar Rp657,67 miliar.

B. Ekonomi Kerakyatan Kalimantan Timur s.d. 31 Desember 2025

Dalam rangka meningkatkan UMKM di Kalimantan Timur, Pemerintah menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 31 Desember 2025 sebanyak Rp75,07 miliar dengan jumlah debitur 13.727 sebanyak debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 31 Desember 2025 sebanyak Rp4,14 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 66.616 debitur.

C. Monitoring Program Pemerintah s.d. 31 Desember 2025

Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi.

a. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Timur telah menjangkau 145 SPPG atau 34 persen dari target, tersebar di 9 kabupaten/kota dengan 316.752 penerima manfaat. Pelaksanaan program didukung 4.736 petugas dan 269 supplier, serta tetap berjalan selama libur Nataru dengan penyesuaian pola distribusi.

b. Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program FLPP di Kalimantan Timur mencatat penyaluran 2.075 unit rumah senilai Rp269,52 miliar di 9 kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbesar di Samarinda dan wilayah penyangga IKN. Penyaluran didominasi oleh BTN Group, sementara penerima manfaat mayoritas berasal dari pekerja sektor swasta berpenghasilan menengah.

c. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Hampir seluruh koperasi desa dan kelurahan di Kalimantan Timur telah mengadopsi sistem digital melalui Simkopdes. Dari total 1.037 koperasi, sebanyak 1.033 koperasi atau 99,61 persen telah terdigitalisasi. Pengembangan gerai koperasi terus menunjukkan peningkatan, yang didukung oleh pemetaan lahan yang telah mencapai 62,58 persen serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pengurus koperasi.

d. Sekolah Rakyat (SR)

Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur telah berjalan di beberapa lokasi di Samarinda dengan pendanaan APBN, didukung alokasi pagu Kementerian PUPR Tahun 2025 sebesar Rp69,20 miliar yang telah terealisasi Rp60,33 miliar (87,18 persen) untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi sarana pendidikan, menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem (Desil 1–2), disertai penugasan tenaga pendidik oleh Kemendikdasmen, pemanfaatan BMN sebagai lokasi pembelajaran, serta dukungan APBD untuk pematangan lahan, dengan Kota Samarinda menjadi daerah pertama yang disetujui karena kesiapan lahan dan ditetapkan sebagai percontohan Sekolah Rakyat terintegrasi.

e. Revitalisasi Sekolah

Program revitalisasi sekolah dan madrasah dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota dengan dukungan pendanaan APBN, mencakup kegiatan rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendidikan dasar dan menengah. Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp77,19 miliar dengan realisasi mencapai Rp55,02 miliar. Progres fisik pembangunan telah berjalan, disertai pendampingan aktif dari Kementerian Agama dan kementerian terkait guna memastikan mutu dan kelayakan sarana pendidikan.

f. SMA Unggul Garuda

SMA Negeri 10 Samarinda resmi ditetapkan sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur melalui kerja sama dengan Kemendiktisaintek, sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah dan pengembangan sumber daya manusia unggul daerah.

g. Ketahanan Pangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah pusat mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian, intervensi pasar, serta pembangunan irigasi dan bendungan. Penyerapan anggaran ketahanan pangan telah mencapai lebih dari 91 persen, dengan fokus mendukung swasembada pangan dan stabilitas harga.

h. Ketahanan Energi

Kalimantan Timur memiliki potensi besar energi baru terbarukan dengan 23 pembangkit dan potensi EBT mencapai 16.898,1 MWh. Pengembangan energi bersih terus didorong untuk mendukung transisi energi, peningkatan kebutuhan listrik, serta ketahanan energi jangka panjang seiring pembangunan IKN.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.