Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 16 bulan mengakibatkan resesi ekonomi dan kenaikan defisit fiskal di tahun 2020. Kondisi ini merupakan suatu akibat yang tidak dapat dihindari oleh hampir semua negara di dunia. Upaya pencegahan penyebaran dan menjamin keselamatan masayarakat melalui pembatasan interaksi dan kegiatan masyarakat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau pelambatan. Namun demikian, dampak pelambatan ekonomi akan jauh lebih besar jika Pemerintah tidak melakukan langkah penanganan (countercyclical) melalui kebijakan luar biasa. Kerja keras APBN dalam rangka pelaksanaan kewajiban melindungi keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan melindungi keterpurukan dunia usaha akibat resesi ekonomi dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan akselerasi belanja. Dengan berbagai upaya penanganan yang dilakukan, Indonesia masih mampu menahan dampak Covid-19 relatif moderat dibanding dengan negara-negara di kelompok G20 ataupun ASEAN.
Memasuki tahun 2021, semua negara berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat kondisi pandemi. Arah pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat di 2021 melalui APBN yang tetap countercyclical, program vaksinasi yang efektif, dan PEN yang diperkuat. Pada 2021, APBN dan kebijakan fiskal melanjutkan perannya sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan belanja pada APBN Kepri diselaraskan dengan kebijakan nasional yang diarahkan untuk melanjutkan penguatan langkah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi Kepri, melanjutkan kebijakan di tahun 2020. Peran APBN begitu kuat dalam menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. APBN diharapkan mampu untuk menahan laju pelambatan ekonomi, bahkan secara nasional diharapkan akan membalikkan arah menuju pertumbuhan positif di tahun 2021 yang ditargetkan tumbuh 4,5% hingga 5.3%
Mengakhiri triwulan II Tahun 2021, Belanja APBN Kepri telah menunjukan kinerja yang baik. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2021 sebesar Rp 2.8 triliun (40.44% persen dari pagu APBN 2021 diluar pagu BLU sebesar Rp.6.8 trilyun), meningkat 3.92 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.2.trilyun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 570 milyar.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir semester I 2021 tumbuh sebesar 7.1 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi belanja barang yang mencapai Rp 903 milyar (tumbuh 9.61 persen, yoy), belanja modal sebesar Rp365 milyar (tumbuh 17.54 persen, yoy), dan belanja pegawai sebesar Rp 915 milyar (tumbuh 4.20persen, yoy) .
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Juni 2021 mencapai Rp 570 milyar atau 34.48 persen dari pagu APBN 2021 yang meliputi DAK Fisik sebesar Rp 62 milyar atau 7,75 persen, DAK Non Fisik (Dana BOS) sebesar Rp 388 milyar atau 68,56 persen dan Dana Desa Rp 119 milyar atau 43,2 persen.
Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir Juni 2021 sebesar Rp 119 milyar atau 43,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 276 milyar. Realisasi tersebut terdiri dari Penyaluran Dana Desa Tahap I dan II (Non BLT) sebesar Rp81 milyar, Earmarked 8% Penanganan Covid-19 sebesar Rp 7 milyar dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 31 miliar untuk 25.511 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT Desa digunakan sebagai jaring pengaman sosial di desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan masing- masing KPM mendapat 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibayarkan selama 12 bulan. Realisasi TKDD terdiri dari DAK Non Fisik khususnya untuk Dana BOS sebesar Rp. 388 milyar atau 68,56 persen dari pagu yang disalurkan langsung ke sekolah agar dapat segera digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga semester I 2021 sebesar Rp747,69 miliar rupiah untuk 14.289 debitur, yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 54,69%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai 7,34 miliar rupiah untuk 2.193 debitur .
Salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 bagi UMKM adalah dengan pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam rangka program PEN baik untuk kredit program KUR maupun non-KUR. Sampai dengan triwulan II, subsidi bunga/subsidi margin untuk KUR dan non-KUR di Provinsi Kepulauan Riau belum terdapat realisasi karena peraturan terkait petunjuk teknis pemberian subsidi bunga/subsidi margin baru diterbitkan di akhir semester I tahun 2021.
Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat bencana pandemi covid-19, Pemerintah telah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program PEN yang dimulai dari tahun 2020 dan dilanjutkan kebijakannya di tahun 2021, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Klaim pasien dan Rumah Sakit serta Program Padat Karya yang secara keseluruhan realisasi Program PEN hingga akhir Triwulan II telah disalurkan sejumlah Rp. 657 miliar.
Sementara itu, untuk membiayai belanja Negara tersebut, dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan, hingga akhir semester I berjumlah sebesar Rp 3.5 trilyun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berjumlah sebesar Rp 800 milyar sehingga total penerimaan Negara dari Kepri berjumlah sebesar Rp4.3 trilyun .
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri terus mengawal APBN Kepri agar misi dan program- program pemerintah di Provinsi Kepri dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi Kepri. Kegiatan supervisi, pembinaan, dan monitoring agar belanja dapat segera diakselerasi agar output dan outcomenya dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Akselerasi belanja menunjukkan bahwa program-program pemerintah mampu dilaksanakan oleh satuan kerja meskipun terdapat kendala karena kondisi pandemi. Akselerasi belanja selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan efek multiplayer diantaranya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi Kepri.