APBN KiTa

Provinsi Kepulauan Riau

”APBN 2025 Berfokus pada Pemerataan Pembangunan Daerah dan

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”

-Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau-

Tanjungpinang, 27 Agustus 2025 – Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh positif sebesar 7,14 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan perekonomian Nasional yang tumbuh 5,12 persen (yoy). Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut menempatkan Kepri pada peringkat pertama di regional Pulau Sumatera dan peringkat ke-3 dari 38 provinsi secara nasional. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mendominasi komponen PDRB Kepri dari sisi pengeluaran pada triwulan II 2025. Berbeda dengan profil PDRB pada provinsi lain maupun nasional yang mayoritas ditopang oleh konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga, Kepri justru ditopang dari sisi investasi yang menunjukkan Kepri bergerak melalui sektor-sektor yang produktif.

Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu akibat perang dagang dan ketegangan geopolitik di berbagai negara, peran fiskal hadir sebagai penggerak utama roda perekonomian. Melalui belanja negara dan daerah, stimulus ekonomi diwujudkan secara nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan aktivitas ekonomi lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di berbagai lapisan.

Inflasi Provinsi Kepri di bulan Juli 2025 tercatat sebesar 1,97% (yoy) dan sebesar 0,19% (mtm). Tingkat inflasi terbesar di bulan Juli 2025 didominasi oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 10,74% (yoy). Sementara, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan terbesar adalah kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang turun sebesar 1,84% (yoy).

Neraca perdagangan Kepri juga terus mencatat kinerja yang baik. Pada bulan Juni 2025, telah mencatat surplus perdagangan sebesar US$29,67 Juta. Surplus perdagangan terjadi akibat komponen ekspor yang mampu tumbuh positif dibandingkan dengan komponen impor. Surplus tersebut mampu memberikan dukungan bagi ekonomi Kepri untuk tetap tumbuh melalui kegiatan ekspor di Kepri, khususnya mesin/peralatan listrik.

Nilai ekspor pada Juni 2025 tercatat sebesar US$1.902,37 Juta. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan 16,79% (yoy). Peningkatan nilai ekspor Juni 2025 disebabkan oleh naiknya ekspor sektor nonmigas sebesar 12,69 (yoy) sebagai komoditas yang mendominasi ekspor Kepri. Sementara untuk nilai impor Provinsi Kepulauan Riau pada Juni 2025 tercatat sebesar US$1.872,70 Juta, nilai Impor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 35,81% (yoy) yang dipengaruhi adanya peningkatan nilai impor nonmigas sebesar 36,70% (yoy).

 Kinerja APBN Tetap On Track

Dalam Rapat ALCo Regional Deputies Provinsi Kepri bulan Agustus 2025, disampaikan bahwa s.d 31 Juli 2025, Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp7.689,25 miliar atau mencapai 42,59% dari target yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp6.629,27 miliar atau 81,01% dari total Pendapatan Negara dengan pertumbuhan minus 4,49% (yoy). Kinerja penerimaan tersebut pada APBN Kita didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan berkelanjutan.

Total Belanja APBN di Kepri sampai akhir Juli 2025 sebesar Rp7.353,39 miliar atau telah terealisasi 43,69% dari total Pagu Belanja tahun 2025. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami kontraksi hingga 28,80% (yoy) akibat efisiensi belanja pada satuan kerja. Komponen Belanja Modal mengalami kontraksi tertinggi mencapai 76,52% (yoy) dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran. Sementara realisasi tertinggi ada pada Belanja Pegawai sebesar Rp1.414,69 miliar atau 62,19% dari pagu dengan pertumbuhan 3,75% (yoy).

Selanjutnya, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Kepri sebesar Rp4.287,62 miliar atau 50,03% dari pagu. Sampai dengan akhir Juli 2025, Belanja TKD turut mengalami kontraksi sebesar 4,77% (yoy) dipengaruhi oleh belum optimalnya penerimaan daerah termasuk kebijakan efisiensi TKD sehingga OPD wait and see terhadap perubahan anggaran.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri), Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.

Narahubung Media: