Tanjungpinang, 23 Februari 2022 - Perekonomian tahun 2022 masih diliputi ketidakpastian sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia. Awal tahun 2022 diwarnai dengan gelombang baru kasus Covid-19 akibat penyebaran varian Omicron yang menjadi tantangan bagi seluruh negara-negara di dunia dalam terus mengelola pemulihan ekonomi. Dari sisi penanganan Covid-19, jumlah kasus kumulatif Covid-19 meningkat meskipun angka kematian relatif rendah. Sampai dengan 31 Januari 2022 telah terkonfirmasi sebanyak 53.988 kasus postif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau dengan 69 kasus aktif. Di sisi lain, program vaksin booster mulai terus dijalankan. Tercatat sebanyak 3,77% sudah mendapatkan booster dengan total sebanyak 67,912 dosis telah diberikan kepada masyarakat dalam 3 tahap di seluruh Kab/Kota Kepulauan Riau. Pada periode yang sama, di  tingkat nasional pemberian  vaksin booster secara persentase sebesar 2,03% dengan total sebanyak 4.221.642 dosis. Vaksin tersebut diberikan kepada SDM faskes, pelayanan publik, lansia (≥ 60 Tahun), masyarakat umum & rentan, remaja, serta anak-anak.

APBN 2021 telah bekerja keras menangani dampak Covid-19 yang terjadi pada masyarakat dan ekonomi. Perekonomian Kepulauan Riau tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,43 (c-to-c). APBN melanjutkan kerja kerasnya di tahun 2022. Oleh karena itu, APBN 2022 didesain agar antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespon ketidakpastian pandemi Covid-19 yang belum berakhir dengan tetap mencerminkan optimisme dan aspek kehati-hatian. Kinerja ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh keberhasilan program penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional. Penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Di bulan Januari 2022, APBN Provinsi Kepulauan Riau melanjutkan kinerja yang baik. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp681,16 miliar atau 4,74% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kepulauan Riau. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp129,87 miliar yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp551,30 miliar.

Menteri Keuangan telah menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan K/L yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu: (1) Perbaikan Perencanaan; (2) Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek; (3) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa; (4) Percepatan Penyaluran Dana Bansos dan Banper yang tepat sasaran; dan (5) Peningkatan Monitoring dan Efektivitas Belanja. Belanja K/L terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, belanja non-KL utamanya digunakan dukung penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun/ jaminan kesehatan ASN. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi belanja K/L, pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp551,30 miliar atau 7,43% dari pagu APBN 2022 berupa penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sampai dengan akhir Januari 2022, belum terdapat penyaluran DAK Fisik, dan Dana Desa. Penyaluran DAK Fisik belum dapat dilakukan pada bulan Januari namun proses pengadaan barang/jasa sudah dilakukan pada masing-masing Pemda. Untuk Dana Desa belum terdapat penyaluran, dikarenakan rata-rata desa masih dalam proses penetapan APBDes dan KPM BLT Desa.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu, dan diharapkan berlanjut ke depan, seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan implementasi reformasi struktural. Sampai dengan akhir Januari 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan Riau tercapai sebesar Rp645,47 miliar. Penerimaan Pajak tercapai sebesar Rp480,92 miliar yang bersumber dari pajak penghasilan, PPN, PPNBM, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak lainnya. Penerimaan Bea dan Cukai per 31 Januari 2022 mencapai Rp164,30 miliar. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp95,78 miliar, penerimaan Bea Keluar mencapai Rp68,38 miliar, Penerimaan Cukai mencapai Rp0,12 miliar, dan penerimaan BC lainnya sebesar Rp15,11 juta.Sementara itu, Realisasi PNBP sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp0,25 miliar.

Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau diantaranya terkait Penyaluran KUR di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR di Kepri s.d 31 Januari 2022 sebesar Rp138,53 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR Skema Mikro yang mencapai Rp63,76 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran tertinggi di Kota Batam dengan total Rp67,60 miliar. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp3,56 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 52,9% diikuti dengan Jasa Kemasyarakatan 12,5%. Secara nasional per 31 Januari 2022, Kepri mendapatkan peringkat 29 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.

Selain itu, Program PC-PEN tahun 2022 akan dimonitor secara intensif oleh pemerintah. Pelaksanaan program PEN di Kepulauan Riau hingga akhir Desember 2021 mencapai Rp1,66 triliun. Terdiri dari penanganan cluster kesehatan sebesar Rp575,91 miliar berupa klaim Rumah Sakit dan pemberian Insentif Nakes. Cluster Perlindungan sosial sebesar Rp838,09 miliar berupa bansos tunai, program sembako, BLT Dana Desa, BPUM, PKH dan Kartu Prakerja. Serta cluster program prioritas dengan realisasi sebesar Rp243,92 miliar berupa program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap terjaga, didukung kinerja APBN di awal tahun yang cukup bagus. Kerja keras APBN terus dilanjutkan agar dapat berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai dan tetap sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal di 2022 Instansi vertikal Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Kepulauan Riau sebagai punggawa nagara dana rakca di daerah akan terus mengawal pelaksanaan APBN Kepulauan Riau agar misi dan program-program pemerintah di Provinsi Kepri dapat dilaksanakan dengan baik, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri.