Tanjungpinang, 29 Maret 2022 – Pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau pada tahun 2021 mengalami perkembangan yang baik dengan capaian pertumbuhan sebesar 3,43 persen, yang dimana jika dibandingkan dengan tahun 2020, pertumbuhan Kepri mengalami kontraksi sebesar 3,80 persen. Capaian pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepri ditahun 2021, tentunya menjadi semangat dan motivasi untuk meraih pertumbuhan yang lebih baik kedepannya.
Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh keadaan pandemi Covid-19. Pada awal tahun 2022, gelombang kasus baru Covid-19 terjadi akibat penyebaran varian Omicron. Pertanggal 28 Februari 2022 telah terkonfirmasi sebanyak 60.282 kasus positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau dengan kasus aktif sebesar 4.049. Upaya pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19, tercatat sebanyak 7,07% masyarakat telah mendapatkan vaksin booster, jika dibandingkan dengan per 31 Januari 2022, telah terjadi kenaikan vaksinasi sebesar 3,30% pada 28 Februari 2022. Pada periode yang sama, ditingkat nasional, pemberian vaksin booster telah mencapai 4,89% dengan total sebanyak 10.187.505 dosis capaian per tanggal 28 Februari 2022, meningkat 2,86% dibanding per 31 Januari 2022.
APBN sebagai instrumen fiskal, juga berperan penting dalam menjaga stabilisasi perekonomian secara makro. Selama pandemi, APBN telah bekerja sangat keras dalam menjalankan fungsinya. Kebijakan anti-siklus (countercyclical) APBN selama pandemi covid-19 berperan efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun regional. Di bulan Februari 2022, APBN Provinsi Kepulauan Riau telah berperan penting, realiasi belanja negara sampai dengan akhir Februari 2022, mencapai Rp 1.459,26 miliar atau 10,14% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp392,31 miliar yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp1.066,95 miliar. Total belanja pemerintah pusat diperiode ini mengalami penurunan sebesar 0,69 persen dibandingkan dengan capaiannya ditahun 2021. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi realisasi belanja modal s.d Februari 2022, yaitu 0,85% dari pagu.
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp1.066,95 miliar atau 14,37% dari pagu APBN 2022, berupa penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. TKDD tahun 2022 mengalami peningkatan 0,38 persen dibandingkan 2021 dikarenakan Pemda sudah mulai patuh dan terbiasa dengan tambahan syarat penyaluran Transfer Ke Daerah. Penyaluran Dana Desa sebesar Rp34,07 miliar atau 16,29 persen mengalami peningkatan yang disebabkan terdapat perbedaan kebijakan penyaluran di mana pada awal tahun 2021 BLT Desa disalurkan bulanan sedangkan pada tahun 2022 langsung disalurkan triwulanan.
Dari sisi penerimaan, sampai dengan akhir Februari 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan riau mencapai Rp1.233,33 miliar atau 18,22% dari target yang ditetapkan. Total pendapatan negara pada periode ini melebihi total di periode yang sama pada tahun 2021. Penerimaan Pajak tercapai sebesar Rp961,82 miliar, yang bersumber dari pajak penghasilan, PPN, PPNBM, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak lainnya. Penerimaan Bea dan Cukai per 28 Februari 2022 mencapai Rp270,88 miliar. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp139,66 miliar, penerimaan Bea Keluar mencapai Rp129,63 miliar, Penerimaan Cukai mencapai Rp1,49 miliar, dan penerimaan BC lainnya sebesar Rp0,11 miliar. Sementara itu, Realisasi PNBP sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp0,63 miliar.
Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau diantaranya terkait Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR di Kepri s.d 28 Februari 2022, sebesar Rp332,48 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh skema Mikro yang penyalurannya mencapai Rp171,52 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran tertinggi di Kota Batam dengan total Rp152,35 miliar. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp10,05 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 52,96% sampai dengan 28 Februari 2022, Kepri mendapatkan peringkat 29 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Selain itu, Program PC-PEN tahun 2022 akan dimonitor secara intensif oleh pemerintah. Pelaksanaan program PEN di Kepulauan Riau hingga akhir Desember 2021 mencapai Rp1,66 triliun. Terdiri dari penanganan cluster kesehatan sebesar Rp575,91 miliar berupa klaim Rumah Sakit dan pemberian Insentif Nakes. Cluster Perlindungan sosial sebesar Rp838,09 miliar berupa bansos tunai, program sembako, BLT Dana Desa, BPUM, PKH dan Kartu Prakerja. Serta cluster program prioritas dengan realisasi sebesar Rp243,92 miliar berupa program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Pada pertemuan Alco Regional Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau ini, digagas sebuah inovasi yang dinamakan Gurindam (Giat Kemenkeu Kepri untuk Pemberdayaan UMKM). Tujuan digagasnya inovasi adalah untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan instansi Kemenkeu lingkup Kepri yang saat ini sudah berjalan di masing-masing instansi. Beberapa kemudahan yang akan didapatkan melalui inovasi ini diantaranya memperkuat sinergi dalam rangka “Kemenkeu satu untuk UMKM”, kemudahan pelaporan kepada Menteri Keuangan (c.q. Setjen), dan mendukung komunikasi publik terkait kontribusi kemenkeu untuk pemberdayaan UMKM.
Pemulihan ekonomi ditahun 2022 tetap menjadi tujuan dan harapan bersama, melalui kolaborasi instansi vertikal kementerian keuangan di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan komunikasi dan koordinasi semakin kuat sehingga upaya mengawal APBN sebagai instrument fiskal menjadi optimal dan mampu melewati ujian pandemi yang sedang di hadapi bersama.
