Tanjungpinang, 24 Mei 2022 – Capaian Pertumbuhan Kepri pada tahun 2022 memberikan semangat dan motivasi untuk terus berusaha mengakselerasi pemulihan perekonomian negara. Pada Tahun 2022, Pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan yang positif dengan capaian 2,83% (y-on-y), tentunya capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
APBN tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Konsolidasi fiskal terus dilanjutkan di tahun 2022 untuk memuluskan normalisasi defisit APBN untuk kembali di bawah 3% PDB sesuai amanat UU 2/2020 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi Di sisi lain, kasus Covid-19 global dan domestik terus mengalami perbaikan. Akselerasi vaksinasi menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi. Terkendalinya pandemi semakin mendukung peningkatan mobilitas dan perekonomian, utamanya saat Idul Fitri di mana antusiasme mudik melonjak setelah dua tahun pembatasan. "APBN masih menjadi instrumen yang luar biasa penting, di dalam mengelola seluruh perekonomian kita, baik dalam situasi pandemi, walau sudah mulai bisa dikelola dengan baik, maupun instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi yang menghadapi tantangan baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Bulan Mei 2022. Pertanggal 30 April 2022 telah terkonfirmasi sebanyak 65.179 kasus positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau dengan kasus aktif sebesar 17. Sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19, tercatat sebanyak 40,37% masyarakat telah mendapatkan vaksin booster, jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022, telah terjadi kenaikan vaksinasi sebesar 11,47% pada 30 April 2022..
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Melalui kebijakan-kebijakan yang tercermin dari komposisi belanjanya, APBN diharapkan mampu melakukan ekspansi yang dapat menstimulus kegiatan ekonomi yang lebih produktif sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat selama pandemi covid-19 berperan efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun regional. Di bulan April 2022, APBN Provinsi Kepulauan Riau telah berperan penting, realiasi belanja negara sampai dengan akhir April 2022, mencapai Rp3.696,55 miliar atau 25,61 % dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,378,66 miliar yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp2.317,88 miliar. Total belanja pemerintah pusat diperiode ini mengalami penurunan sebesar 4,98 persen dibandingkan dengan capaiannya ditahun 2021. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi realisasi belanja modal s.d April 2022.
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp2.317,88 miliar atau 31,23% dari pagu APBN 2022, berupa penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. TKDD tahun 2022 mengalami pertumbuhan 15,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dikarenakan Pemda sudah mulai patuh dan terbiasa dengan tambahan syarat penyaluran transfer ke daerah. Untuk Realisasi DAK Fisik sebesar Rp1,35 miliar atau 0,23 persen dari pagu, DAK Non Fisik sebesar Rp349,03 miliar atau 31,10 persen dari pagu dan Dana Desa Rp92,70 miliar atau 44,34 persen dari pagu
Dari sisi penerimaan, sampai dengan akhir April 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan riau mencapai Rp3.314,93 miliar atau 46,51% dari target yang ditetapkan. Total pendapatan negara pada periode ini melebihi total di periode yang sama pada tahun 2021. Penerimaan Perpajakan tercapai sebesar Rp2.885,44 miliar, yang bersumber dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Bea dan Cukai per 30 April 2022 mencapai Rp486,12 miliar. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp286,56 miliar, penerimaan Bea Keluar mencapai Rp196,16 miliar, Sementara itu, Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp429,49 miliar.
Dari sisi penerimaan, Program pengungkapan pajak sementara (PPS) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu kebijakan yang berdapmpak pada peningkatan penerimaan negara khususnya dari komponen perpajakan. Program ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Sampai dengan bulan April 2022 wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan pajak sementara (PPS) di Wilayah Kepri sebanyak 574 Wajib pajak, dengan Nilai harta bersih Rp2.067,90 M dan jumlah PPh Rp200,29M
Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau diantaranya terkait Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR dan UMi di Kepri s.d April 2022, sebesar Rp749,92 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh skema Mikro yang penyalurannya mencapai Rp426,62 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran tertinggi di Kota Batam dengan total Rp333,41 miliar. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp25,45 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 48,30% sampai dengan 30 April 2022, Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Selain itu, Program PC-PEN tahun 2022 akan dimonitor secara intensif oleh pemerintah. Pelaksanaan program PEN di Kepulauan Riau per 31 Maret 2022 mencapai Rp95,66 miliar. Dengan rincian : cluster Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp34,16 miliar yang terdiri dari 45.981 KPM, cluster BLT Dana Desa mencapai Rp19,29 miliar yang terdiri dari 19.704 KPM, dan cluster Program Sembako yang mencapai Rp42,21 miliar kepada 23.452 KPM.
Pemulihan ekonomi ditahun 2022 terus berlanjut dan makin kuat seiring dengan terus terkendalinya pandemic Covid-19. Pemerintah akan tetap mewaspadai 3 risiko global dan domestic yaitu (1) kenaikan implasi, (2) kenaikan cost of fund serta (3) perlambatan ekonomi sebagai ancaman pemulihan ekonomi akibat dari eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat. APBN harus menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global. Ke depan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN. khususnya pada Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
