Tanjungpinang, 25 Juni 2022 – Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 di Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan adanya kelanjutan proses pemulihan ekonomi. Pada triwulan I tahun 2022. Pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan yang positif dengan capaian 2,83% (y-on-y) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi sebesar 0,81 persen mengalami kenaikan dibanding bulan April yang mengalami inflasi sebesar 1,09 persen.
APBN tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Di sisi lain, kasus Covid-19 global dan domestik relative melandai dan terus mengalami perbaikan, namun masih perlu diwaspadai munculnya varian baru. "“Saya berharap situasi yang baik masih bisa kita jaga, walaupun kondisi global sangat dinamis bahkan cenderung volatile. Kita akan terus mewaspadai pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi kondisi tersebut. Semoga APBN kita akan semakin kuat dan sehat untuk bisa menjaga perekonomian ke depan" kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Bulan Juni 2022. Pertanggal 31 Mei 2022 telah terkonfirmasi sebanyak 65.203 kasus positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau dengan kasus aktif sejumlah 3 kasus. Sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19, masyarakat telah divaksinasi dosis 1 di Provinsi Kepri sebanyak 1,76 juta orang (97,71%), vaksin dosis 2 mencapai 1,50 juta orang (84,13%), sedangkan dosis 3 sudah mulai mencapai 607.790 (44,26%) jumlah tersebut cenderung meningkat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk melakukan vaksin booster.
Di sisi lain, tekanan harga global dan perbaikan permintaan telah mendorong tren kenaikan harga hingga Mei 2022 di dalam negeri. Ke depan, pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global. Di bulan Mei 2022, APBN Provinsi Kepulauan Riau telah berperan penting, realiasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2022, mencapai Rp4.581,79 miliar atau 31,75% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,712,13 miliar yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp2.869,66 miliar. Total belanja pemerintah pusat diperiode ini mengalami penurunan sebesar 1,35 persen dibandingkan dengan capaiannya ditahun 2021. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi realisasi belanja modal s.d Mei 2022.
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp2.869,66 miliar atau 38,66% dari pagu APBN 2022, berupa penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Hampir dari keseluruhan realisasi komponen belanja TKDD masih pada on track sesuai jadwal penyaluran. Namun growth -9,09% diakibat DAK Nonfisik masih sangat rendah dibandingan tahun sebelumnya karena belum dilakukan penyaluran Dana BOS Tahap II yang masih menunggu rekomendasi salur. Untuk Realisasi DAK Fisik sebesar Rp12,28 miliar atau 2,07 persen dari pagu, DAK Non Fisik sebesar Rp357,90 miliar atau 31,89 persen dari pagu dan Dana Desa Rp104,70 miliar atau 50,06 persen dari pagu. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Mei 2022 sebesar Rp2,87 triliun atau 66,52% dari total pendapatan APBD. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Mei 2022 sebesar Rp4,31 triliun didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer, sedangkan realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3,48 triliun didominasi oleh komponen Belanja Operasi. Pemerintah terus Melakukan percepatan penyaluran DAK Fisik agar kegiatan kontrak tersebut dapat segera dilaksanakan dalam rangka mendorong perekonomian di Kepulauan Riau. selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan Pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output & outcome kepada masyarakat di daerah serta mendorong penyerapan atas belanja APBD guna mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Riau
Dari sisi penerimaan, sampai dengan akhir Mei 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan riau mencapai Rp4.432,02 miliar atau 62,18% dari target yang ditetapkan. Total pendapatan negara pada periode ini melebihi total di periode yang sama pada tahun 2021. Kinerja Penerimaan negara yang semakin membaik yakni meningkat Rp0,71 triliun (19,20%) selain dikarenakan keberhasilan program PPS juga dibantu dan didorong oleh kenaikan harga komoditas. Penerimaan Pajak tercapai sebesar Rp3.372,00 miliar. Penerimaan Bea dan Cukai per 31 Mei 2022 mencapai Rp584,12 miliar. Sementara itu, Realisasi PNBP sampai dengan akhir Mei 2022 mencapai Rp475,90 miliar.
Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau diantaranya terkait Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR dan UMi di Kepri s.d 31 Mei 2022 sebesar Rp963,47 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR Skema Mikro yang mencapai Rp503,57 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi di Kota Batam dengan total Rp462,53 miliar. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp29,64 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 48,06% diikuti 31 Mei 2022, Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Selain itu, Program PC-PEN tahun 2022 akan dimonitor secara intensif oleh pemerintah. Pelaksanaan program PEN di Kepulauan Riau per 03 Juni 2022 mencapai Rp283,3 miliar. Dengan rincian : cluster Perlindungan Sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp65,91 miliar yang terdiri dari 87.529 KPM, Program Sembako sebesar Rp66,96 miliar yang terdiri dari 65.913 KPM, dan Program BLT minyak goreng sebesar Rp19,77 miliar terdiri dari 65.913 KPM. Selain itu juga terdapat cluster Kesehatan dengan klaim pasien sebesar Rp130,66 miliar pada 22 rumah sakit dan 3.092 pasien.
Efektivitas penanganan pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah melakukan pelonggaran PPKM di beberapa daerah sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat meningkat. Leading indicators yang menggambarkan aktivitas konsumsi dan produksi di pertengahan triwulan II tahun 2022 terus melanjutkan perkembangan positif. Dari sisi konsumsi, belanja masyarakat masih terus meningkat. Pemerintah akan tetap mewaspadai 3 risiko global dan domestic yaitu (1) kenaikan implasi, (2) kenaikan cost of fund serta (3) perlambatan ekonomi sebagai ancaman pemulihan ekonomi akibat dari eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat. APBN harus menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global. Ke depan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN. khususnya pada Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
