Tanjungpinang, 26 Juli 2022 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan konferensi pers mengenai perkembangan APBN regional Provinsi Kepulauan Riau periode Semester I Tahun 2022, di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau. Rilis data disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kanwil DJBC Provinsi Kepulauan Riau, Kepala KPU BC Tipe B Batam, serta Kepala KPKNL Batam.
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan adanya kelanjutan proses pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat serta kegiatan usaha. Di sisi lain, kasus Covid-19 global dan domestik relatif melandai dan terus mengalami perbaikan.
Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Kepulauan Riau hingga akhir Juni 2022 mencapai Rp6.252,51 miliar atau 66,60% dari target yang ditetapkan. Nilai tersebut meningkat 24,16% dari capaian penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp5.527,22 miliar (75,79%) dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp725,29 miliar (34,62%). Peningkatan penerimaan negara pada semester I TA 2022, dikarenakan keberhasilan program PPS (Program Pengungkapan Sukarela) serta dibantu dan didorong oleh kenaikan harga komoditas.
Di sisi Belanja Negara, realiasi belanja negara sampai dengan akhir Juni 2022, mencapai Rp5.726,17 miliar atau 39,70% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Kepri tercapai 31,59% atau Rp2.200,65 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp6.965,80 miliar.Total belanja pemerintah pusat diperiode ini mengalami penurunan sebesar 4,50% dibandingkan dengan capaiannya ditahun 2021. Hal ini disebabkan Ada beberapa pekerjaan yang masih dalam tahap lelang, Gagal lelang pekerjaan sehingga perlu lelang ulang, beberapa termin pembayaran yang sudah jatuh tempo namun belum diajukan penagihan pembayarannya, gangguan kondisi cuaca yang menyebabkan proses penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah pusat.
Penyaluran TKDD sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp3.547,70 miliar atau 48,33% dari pagu APBN 2022. Sama halnya pada belanja Pemerintah Pusat, dalam belanja TKDD hanya pada komponen DAK Fisik dan Dana Desa yang dapat tumbuh positif dikarenakan penyalurannya berada di ranah KPPN daerah sehingga dapat dilakukan koordinasi untuk percepatan belanja sedangkan untuk komponen lainnya mengalami keterlambatan akibat belum dipenuhi persyaratan penyaluran TKDD. Berbagai Langkah strategis juga telah dilakukan oleh Pemda untuk percepatan penyaluran belanja TKDD.
Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau diantaranya terkait Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR dan UMi di Kepulauan Riau s.d 30 Juni 2022 sebesar Rp1.180,04 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR Skema Mikro yang mencapai Rp584,06 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi di Kota Batam dengan total Rp572,93 miliar. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp36,58 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 48,08% diikuti sector jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perdagangan lainnya sebesar 14,57%. Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Selain itu, dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah terus menajalankan Program PC-PEN. Pelaksanaan program PEN di Kepulauan Riau per 24 Juni 2022 mencapai Rp364,51 miliar. Dengan rincian: cluster Perlindungan Sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp68,47 miliar yang terdiri dari 90.815 KPM, Program Sembako sebesar Rp66,96 miliar yang terdiri dari 65.913 KPM, dan Program BLT minyak goreng sebesar Rp19,90 miliar terdiri dari 66.326 KPM. Cluster Kesehatan dengan klaim pasien sebesar Rp150,63 miliar pada 23 rumah sakit dan 3.378 pasien, Insentif Nakes sebesar Rp16,11 miliar pada 57 faskes dan 3.305 nakes. Selain itu juga terdapat Cluster Program Prioritas berupa Program Padat Karya Tunai PUPR dengan pagu Rp136,29 miliar telah terealisasi Rp38,60 miliar menyerap tenaga kerja sebanyak 1.899 orang dan Program Ketahanan Pangan PUPR dengan pagu Rp15 miliar telah terealisasi Rp3,84 miliar.
Selanjutnya, pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global. APBN harus menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global. Ke depan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN. khususnya pada Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
