Tanjungpinang, 22 Agustus 2022 – Sampai dengan triwulan II 2022, APBN Kita menunjukkan kinerja positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan karena dampak positif pemulihan ekonomi yang makin kuat. Sementara, belanja negara tetap terkendali untuk melindungi masyarakat lewat subsidi, kompensasi, juga perlinsos. Pemulihan ekonomi juga semakin kuat sejalan dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal. Kinerja sektor eksternal Indonesia yang cukup kuat ikut mendukung. Neraca perdagangan kembali melanjutkan tren surplusnya. Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,01 persen. Pada Bulan Juni 2022 Ekspor mencapai US$1.593,96 juta atau kontraksi 6,78% dibanding Mei 2022. Penurunan nilai ekspor Mei 2022 disebabkan oleh menurunnya ekspor sektor migas sebesar 19,67 persen, sedangkan impor mengalami pertumbuhan sebesar 16,47 persen, yang disebabkan oleh meningkatnya impor migas sebesar 36,14% dan impor non migas sebesar 11,68%.
Perkembangan kasus Covid-19 global cenderung meningkat didorong oleh munculnya varian baru namun secara umum tidak memberikan tekanan terhadap sistem kesehatan. Upaya peningkatan vaksinasi secara global terus dilakukan untuk memperkuat penanganan pandemi Covid-19. Pertanggal 31 Juli 2022 telah terkonfirmasi sebanyak 65.391 kasus positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau dengan kasus aktif sejumlah 86 kasus. Sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19, masyarakat telah divaksinasi dosis 1 di Provinsi Kepri sebanyak 1,77 juta orang (98,45%), vaksin dosis 2 mencapai 1,53 juta orang (85,02%), sedangkan dosis 3 sudah mulai mencapai 683.418 (49,76%) jumlah tersebut cenderung meningkat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk melakukan vaksin booster.
Di bulan Juli 2022, APBN Provinsi Kepulauan Riau telah berperan penting, realiasi belanja negara sampai dengan akhir Juli 2022, mencapai Rp6.752,03 miliar atau 46,58% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.650,45 miliar yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp4.101,59 miliar. Realisasi penyaluran Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 37,81%. Secara persentase mengalami kontraksi 4,73 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu pada periode yang sama dengan belanja yang masih berdampak positif terdapat pada belanja pegawai.
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp4.101,59 miliar atau 54,78% dari pagu APBN 2022. berupa penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Hampir dari keseluruhan realisasi komponen belanja TKDD masih pada on track sesuai jadwal penyaluran. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama terdapat peningkatan realisasi sebanyak 4,24 persen. Hanya pada komponen DAK Nonfisik yang mengalami penurunan persentase penyaluran dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 2,98%
Dari sisi penerimaan, sampai dengan akhir Juli 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan riau mencapai Rp7.319,92 miliar atau 102,70% telah melebihi target yang ditetapkan. Total pendapatan negara pada periode ini melebihi total di periode yang sama pada tahun 2021. Kinerja Penerimaan negara yang semakin membaik selain dikarenakan keberhasilan program PPS juga dibantu dan didorong oleh kenaikan harga komoditas. Penerimaan perpajakan di Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami pertumbuhan yang positif yakni 58,80% atau naik sebanyak 2,42 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pajak pengasilan menjadi penyumbang dan memiliki pertumbuhan terbesar sebanyak 72,83% pada postur pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau. Penerimaan Bea dan Cukai per 31 Juli 2022 mencapai Rp 1.165,03 miliar. Sementara itu, Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp783,36 miliar.
Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Juli 2022 sebesar Rp6,22 triliun masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer. Sedangkan Realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Juli 2022 sebesar Rp5,54 triliun dimana pada bulan ini secara persentase didominasi oleh Belanja Transfer dan secara nominal oleh Belanja Operasi. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Juli 2022 sebesar Rp4,10 triliun atau 65,91% dari total pendapatan APBD. Jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan per 31 Juli 2022 sebesar Rp151,41 miliar atau 25,56%, menjadi realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output & outcome kepada masyarakat di daerah serta mendorong penyerapan atas belanja APBD guna mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau diantaranya terkait Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR dan UMi di Kepri s.d 31 Juli 2022 sebesar Rp1.376,41 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR Skema Kecil yang mencapai Rp675,67 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi di Kota Batam dengan total Rp675,53 miliar. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp40,64 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 48,54% diikuti 31 Juli 2022, Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Realisasi penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Kepulauan Riau Sebesar Rp148,96 miliar atau 71,22 persen dari pagu. Penyaluran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Dana Desa disalurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kanwil DJPb Kepri mendorong desa dan pemda untuk percepatan penyaluran Dana Desa agar dana tersebut dapat segera diterima dan digunakan untuk pengembangan desa di Provinsi Kepri.
Selain itu, Program PC-PEN tahun 2022 akan dimonitor secara intensif oleh pemerintah. Pelaksanaan program PEN di Kepulauan Riau per 29 Juli 2022 mencapai Rp413,69miliar. Dengan rincian : cluster Perlindungan Sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp68,47 miliar yang terdiri dari 90.815 KPM, Program Sembako sebesar Rp66,96 miliar yang terdiri dari 194.068 KPM, dan Program BLT minyak goreng sebesar Rp19,90 miliar terdiri dari 66.329 KPM. Juga terdapat cluster Kesehatan dengan klaim pasien sebesar Rp150,63 miliar pada 23 rumah sakit (3.378 pasien) serta Insentif Nakes sebesar Rp16,11 miliar pada 57 faskes (3.305 pasien). Selain itu terdapat cluster program prioritas yang terdiri dari program padat karya tunai PUPR dengan realisasi Rp49,34 miliar (2.194 orang), program ketahanan pangan PUPR dengan realisasi Rp3,84 miliar, dan program infrastruktur konektivitas PUPR dengan realisasi Rp38,44 miliar.
APBN Kita posisinya relatif sehat, atau pulih kembali sesudah bekerja sangat keras, dan masih bekerja sangat keras. APBN akan tetap menjalankan fungsi shock absorber. surplus APBN akan terus dijaga, supaya kesehatan APBN menjadi faktor untuk menciptakan sentimen positif sehingga pemulihan ekonomi terus berlangsung di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja
