Tanjungpinang, 28 September 2022 – Sampai dengan triwulan III 2022, APBN Kita menunjukkan kinerja positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan karena dampak positif pemulihan ekonomi yang makin kuat. Sementara, belanja negara tetap terkendali untuk melindungi masyarakat lewat subsidi, kompensasi, juga perlinsos. Pemulihan ekonomi juga semakin kuat sejalan dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal. Kinerja sektor eksternal Indonesia yang cukup kuat ikut mendukung. Neraca perdagangan kembali melanjutkan tren surplusnya. Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen. Pada Bulan Agustus 2022 Ekspor mencapai US$1.570,39 juta atau kontraksi 1,48% dibanding Juni 2022. Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh menurunnya ekspor sektor non-migas sebesar 6,07 persen. Demikian pula dengan impor mengalami kontraksi sebesar 2,62 persen, yang disebabkan oleh kontraksi impor migas sebesar 27,94 persen.
Perkembangan kasus Covid-19 global cenderung meningkat didorong oleh munculnya varian baru namun secara umum tidak memberikan tekanan terhadap sistem kesehatan. Upaya peningkatan vaksinasi secara global terus dilakukan untuk memperkuat penanganan pandemi Covid-19. Per tanggal 31 Agustus 2022 telah terkonfirmasi sebanyak 65.798 kasus positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau dengan kasus aktif sejumlah 102 kasus. Sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19, masyarakat telah divaksinasi dosis 1 di Provinsi Kepri sebanyak 1,78 juta orang (98,70%), vaksin dosis 2 mencapai 1,54 juta orang (85,34%), sedangkan dosis 3 sudah mulai mencapai 716.431 (52,17%). Jumlah tersebut cenderung meningkat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk melakukan vaksin booster.
Di bulan Agustus 2022, APBN Provinsi Kepulauan Riau telah berperan penting, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Agustus 2022, mencapai Rp7.989,15 miliar atau 55,11% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.194,82 miliar yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp4.794,32 miliar. Realisasi penyaluran Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 45,58%. Secara persentase mengalami kontraksi 17,91 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu pada periode yang sama dengan belanja yang masih berdampak positif terdapat pada belanja pegawai.
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Agustus 2022 mencapai Rp4.794,32 miliar atau 64,04% dari pagu APBN 2022. Berupa penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Hampir dari keseluruhan realisasi komponen belanja TKDD masih pada on track sesuai jadwal penyaluran. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama terdapat kontraksi realisasi sebanyak 1,22 persen. Kontraksi terbesar terjadi pada DID sebesar 70,44 persen.
Dari sisi penerimaan, sampai dengan akhir Agustus 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan riau mencapai Rp8.328,57 miliar atau 116,85 persen dan telah melebihi target yang ditetapkan. Total pendapatan negara pada periode ini melebihi total di periode yang sama pada tahun 2021. Kinerja Penerimaan negara yang semakin membaik selain dikarenakan keberhasilan program PPS juga dibantu dan didorong oleh kenaikan harga komoditas. Penerimaan perpajakan di Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami pertumbuhan yang positif yakni 53,57 persen atau naik sebanyak 2,54 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pajak penghasilan menjadi penyumbang dan memiliki pertumbuhan terbesar sebanyak 65,25b persen pada postur pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau. Penerimaan Bea dan Cukai per 31 Agustus 2022 mencapai Rp 1.165,88 miliar. Sementara itu, Realisasi PNBP mencapai Rp1,04 triliun.
Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp7,38 triliun masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer. Sedangkan Realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp6,65 triliun dimana pada bulan ini secara persentase didominasi oleh Belanja Transfer dan secara nominal oleh Belanja Operasi. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp4,79 triliun atau 64,92% dari total pendapatan APBD. Jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan per 31 Agustus 2022 sebesar Rp191,40 miliar atau 32,31%, menjadi realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output & outcome kepada masyarakat di daerah serta mendorong penyerapan atas belanja APBD guna mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau diantaranya terkait Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR dan UMi di Kepri s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp1.568,45 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR Skema Kecil yang mencapai Rp772,40 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi di Kota Batam dengan total Rp780,15 miliar. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp46,10 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 48,94%. Diikuti 31 Agustus 2022, Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Realisasi penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Kepulauan Riau Sebesar Rp154.80 miliar atau 74,01 persen dari pagu. Penyaluran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Dana Desa disalurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kanwil DJPb Kepri mendorong desa dan pemda untuk percepatan penyaluran Dana Desa agar dana tersebut dapat segera diterima dan digunakan untuk pengembangan desa di Provinsi Kepri.
Selain itu, Program PC-PEN tahun 2022 akan dimonitor secara intensif oleh pemerintah. Pelaksanaan program PEN di Kepulauan Riau per 19 Agustus 2022 mencapai Rp449,94 miliar. Dengan rincian: cluster Perlindungan Sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp103,71 miliar yang terdiri dari 45.847 KPM, Program Sembako sebesar Rp90,65 miliar yang terdiri dari 196.248 KPM, dan Program BLT minyak goreng sebesar Rp19,90 miliar terdiri dari 66.326 KPM. Juga terdapat cluster Kesehatan dengan klaim pasien sebesar Rp157,27 miliar pada 25 rumah sakit (3.608 pasien) serta Insentif Nakes sebesar Rp18,81 miliar pada 57 faskes (3.843 pasien). Selain itu terdapat cluster program prioritas yang terdiri dari program padat karya tunai PUPR dengan realisasi Rp65,64 miliar (2.225 orang), program ketahanan pangan PUPR dengan realisasi Rp4,05 miliar, dan program infrastruktur konektivitas PUPR dengan realisasi Rp39,91 miliar.
Pada Agustus 2022 terdapat tekanan inflasi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, juga terdapat sebagian besar daerah mengalami deflasi bulanan karena penurunan harga pangan. Namun inflasi year-on-year sebagian besar masih di atas 4%, diperlukan upaya bersama untuk terus mengendalikan inflasi secara nasional. Secara bulan ke bulan (m-t-m), pada Agustus 2022 tercatat 79 kota mengalami deflasi dari 90 kota IHK. Inflasi tertinggi terjadi di Ambon (Maluku) dan deflasi terdalam di Tanjung Pandan (Bangka-Belitung).
Hingga Agustus 2022, Rata-rata inflasi wilayah Sumatera 6,1%, lebih tinggi dibandingkan kawasan-kawasan lain. Jambi merupakan provinsi dengan inflasi tertinggi di nasional dan Kawasan Sumatera, yaitu sebesar 7,70%. Kepulauan Riau berada pada peringkat 5 wilayah regional dan peringkat ke 10 secara nasional dengan angka inflasi sebesar 6,00%. Tekanan inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang dimulai sejak awal tahun 2022. Perkembangan inflasi di Kepulauan Riau berdasarkan komponen didominasi oleh kebutuhan pangan seperti cabai merah dan minyak goreng. Dan disusul dengan penyesuaian airport tax atau PSC pada Bandara Hang Nadim.
Dalam menghadapi dampak terjadinya inflasi, Kepulauan Riau memiliki program pengendalian yang dapat menjawab kebutuhan konektivitas untuk menciptakan harga yang lebih stabil. Diantaranya adalah dengan peningkatan konektivitas dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, mengembangkan pengelolaan pemasaran hasil pertanian, dan optimalisasi program pengembangan produksi cabai merah integrasi dengan program stabilisasi harga melalui gerai pangan.
APBN Kita posisinya relatif sehat, atau pulih kembali sesudah bekerja sangat keras, dan masih bekerja sangat keras. APBN akan tetap menjalankan fungsi shock absorber. Kenaikan Inflasi Domestik yang terjadi di Indonesia pada triwulan III tahun 2022 juga dinilai lebih moderat apabila dibandingkan dengan beberapa Negara, dengan perkembangan inflasi secara global hingga akhir Juli berada pada 4,7%. APBN akan terus dijaga agar dapat menjadi jangkar terjaganya kenaikan inflasi. Kesehatan APBN menjadi faktor untuk menciptakan sentimen positif sehingga pemulihan ekonomi terus berlangsung di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
