Tanjungpinang, Oktober 2022 – Sampai dengan triwulan III 2022, APBN Kita menunjukkan kinerja positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan karena dampak positif pemulihan ekonomi yang makin kuat. Sementara, belanja negara tetap terkendali untuk melindungi masyarakat lewat subsidi, kompensasi, dan perlinsos. Pemulihan ekonomi juga semakin kuat sejalan dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal. Kinerja sektor eksternal Indonesia yang cukup kuat ikut mendukung. Neraca perdagangan kembali melanjutkan tren surplusnya. Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau triwulan II 2022 tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pada Bulan September 2022 Ekspor mencapai US$1,55 miliar, turun atau mengalami kontraksi sebesar 32,65 persen dibandingkan bulan Agustus 2022. Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh menurunnya ekspor sektor migas sebesar 13,29 persen dan sektor non-migas sebesar 36,66 persen. Demikian pula dengan impor pada bulan September senilai US$1,32 mengalami kontraksi sebesar 15,63 persen dibandingkan bulan Agustus 2022.
Sampai dengan tanggal 30 September 2022 terjadi penurunan kasus aktif Covid-19 sebanyak 37 kasus dari jumlah konfirmasi kumulatif sebanyak 66.021 kasus, angka tersebut memberikan sinyal bahwa kondisi Pandemi Covid-19 semakin terkendali dengan penurunan kasus infeksi yang menurun secara signifikan. Namun, upaya pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19 masih terus berlanjut. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, masyarakat Kepulauan Riau yang telah divaksinasi dosis 1 ada sebanyak 1,79 Juta orang (99,24%), vaksin dosis 2 sebanyak 1,53 juta orang (85,15%), dan vaksin dosis 3 sebanyak 734,704 orang (53,50%). Jumlah tersebut cenderung meningkat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk melakukan vaksin booster.
Pada akhir bulan September 2022, realisasi belanja APBN Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp9.43 triliun atau 64,15% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau, meningkat 2,09% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,68 triliun yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp5.75 triliun. Realisasi penyaluran Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kontraksi 6,60% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Hal tersebut dikarenakan realisasi belanja barang & modal yang belum mampu direalisasikan oleh stakeholder
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp5,75 triliun atau 76,54% dari pagu APBN 2022, meningkat 10,04% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi akibat tingginya realisasi penyaluran DBH dan DAK Fisik. TKDD tersebut terdiri atas penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Hampir dari keseluruhan realisasi komponen belanja TKDD masih pada on track sesuai jadwal penyaluran.
Dari sisi penerimaan, sampai dengan akhir September 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan riau mencapai Rp9,32 triliun atau telah mencapai 79,98%. Total pendapatan negara pada periode ini mengalami pertumbuhan dibandingkan di periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 15,96%. Kinerja Penerimaan negara yang semakin membaik selain dikarenakan keberhasilan program PPS juga dibantu dan didorong oleh kenaikan harga komoditas. Penerimaan perpajakan di Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami pertumbuhan yang positif yakni tumbuh sebesar 19,48% atau naik sebanyak 1,31 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, penerimaan Bea dan Cukai per 30 September 2022 mencapai Rp 1.280,53 miliar. Sementara itu, Realisasi PNBP dan Hibah mencapai Rp169,64 miliar.
Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 September 2022 sebesar Rp8,77 triliun masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer. Sedangkan Realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 September 2022 sebesar Rp7,74 triliun dimana pada bulan ini secara persentase didominasi oleh Belanja Transfer dan secara nominal oleh Belanja Operasi. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 September 2022 sebesar Rp5,75 triliun atau 77,48% dari total pendapatan APBD. Jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan per 30 September 2022 sebesar Rp285,13 miliar atau 48,14%, menjadi realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output & outcome kepada masyarakat di daerah serta mendorong penyerapan atas belanja APBD guna mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Kemudian, realisasi penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Kepulauan Riau Sebesar Rp172,55 miliar atau 82,50% dari pagu. Penyaluran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Dana Desa disalurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kanwil DJPb Kepri mendorong desa dan pemda untuk percepatan penyaluran Dana Desa agar dana tersebut dapat segera diterima dan digunakan untuk pengembangan desa di Provinsi Kepri.
Pada Triwulan III Tahun 2022, terdapat strategic issue terkait belanja pemerintah pusat dimana realisasi BPP di Kepri baru mencapai Rp3,68 triliun atau 51,33% dari pagu. Sementara itu berdasarkan data proyeksi yang telah dibuat seharusnya realisasi diproyeksikan sebesar Rp3,86 triliun atau 53,84%. Masih terdapat Gap 2,51% sehingga terdapat understated realisasi dibandingkan proyeksinya, hal tersebut dapat berpotensi pada penumpukan realisasi belanja di bulan Desember 2022.
Kemudian, salah satu strategic issues di regional Provinsi Kepulauan Riau yaitu terkait perkembangan PEN s.d 16 September 2022 sebesar Rp793,02 miliar. Program tersebut terdiri atas: cluster Perlindungan Sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp103,71 miliar yang terdiri dari 136.674 KPM, Program Sembako sebesar Rp106,80 miliar yang terdiri dari 275.016 KPM, Program BLT minyak goreng sebesar Rp19,90 miliar terdiri dari 198.978 KPM, dan Program BLT BBM sebesar Rp24,16 miliar dengan 161.066 KPM. Juga terdapat cluster Kesehatan dengan klaim pasien sebesar Rp190,04 miliar pada 30 rumah sakit (4.220 pasien) serta Insentif Nakes sebesar Rp22,24 miliar pada 57 faskes (4.481 pasien). Selain itu terdapat cluster program prioritas yang terdiri dari program padat karya tunai PUPR dengan realisasi Rp65,64 miliar (2.695 orang), program ketahanan pangan PUPR dengan realisasi Rp6,60 miliar, dan program infrastruktur konektivitas PUPR dengan realisasi Rp42,96 miliar.
Di tengah masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang semakin terkendali, persepsi dan outlook perekonomian Kepulauan Riau tumbuh pada kisaran 4,10%-4,90% yang secara keseluruhan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ekonomi tersebut didukung oleh kinerja lapangan usaha bidang pariwisata yang diperkirakan mengalami perbaikan pasca pelonggaran syarat perjalanan bagi wisatawan asing oleh pemerintah dan bidang konstruksi yang menguat sejalan dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta yang sebelumnya tertunda pada tahun 2021.
Namun, tantangan perekonomian tetap muncul melalui perkembangan inflasi yang terjadi dan kebijakan kenaikan BBM tentu berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat, salah satunya adalah dengan adanya potensi risiko kelangkaan barang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,06 (mtm) atau meningkat sebesar 1,56% dibandingkan bulan Agustus 2022. Kenaikan inflasi juga dipicu oleh kenaikan BBM yang secara langsung memengaruhi kestabilan harga komoditas yang bergantung pada transportasi. Pada akhir September 2022, diperoleh hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Kepulauan Riau bahwa terdapat penurunan jumlah permintaan bahan pangan (minyak goreng, beras, cabai rawit merah, dan bawang merah), meskipun jumlah penyediaannya masih sama dengan periode sebelum kenaikan BBM. Melalui pemantauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko terjadinya kelangkaan barang di masyarakat masih belum terlalu signifikan.
Dengan adanya inflasi yang terus melaju, penerapan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau terus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, dan Lembaga terkait. Contohnya adalah dengan dilaksanakannya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan (penanaman cabai), perluasan kerjasama antar daerah, dan operasi pasar murah yang dilakukan secara rutin di tiap kota/kabupaten di Kepulauan Riau.
Selanjutnya, terkait penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, pemerintah pusat telah melakukan penebalan perlindungan sosial melalui bansos bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan wawancara, bantuan sosial berupa subsidi BBM tersebut hanya dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, karena bantuan yang diberikan hanya satu kali setelah penyesuaian harga BBM. Dalam pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan bantuan sosial dengan proporsi 2% dari DTU yang diberikan sebesar Rp300.000/KK untuk 99.153 KK sebagai bantuan akibat dampak kenaikan tarif BBM. Selain itu, pemda juga memberikan BLT kepada penerima yang belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, juga kepada nelayan yang disalurkan melalui PT.Pos.
Selain mempengaruhi konsumsi rumah tangga, kenaikan BBM dan turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada UMKM dengan terjadinya penurunan penjualan dan omset. Sektor UMKM yang terdampak antara lain adalah sektor kuliner, jasa transportasi darat dan laut, pedagang pasar/kaki lima, sembako, dan sektor lainnya. Dengan terjadinya kondisi tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan berupa keringanan pajak UMKM, promosi UMKM di berbagai event dan membentuk distributor centre agar tercipta stabilitas harga bahan pokok.
Secara keseluruhan, sampai akhir September 2022, kinerja APBN telah tercapai dengan baik melalui akselerasi belanja khususnya di bidang TKDD yang akan meningkatkan perekonomian daerah. Meskipun prospek perekonomian yang masih fluktuatif akibat lonjakan inflasi dan kenaikan harga BBM yang menyebabkan volatilitas harga komoditas, pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan masih akan kuat, didukung dengan konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang meningkat. Dengan dukungan kinerja APBN sebagai shock absorber. APBN menjadi faktor untuk menghadapi ancaman dan risiko ekonomi global yang ada, dengan terus memperhatikan dan memitigasi potensi risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu. Dengan Pendapatan APBN yang juga tumbuh semakin kuat, optimalisasi belanja negara dalam menjaga kondisi fiskal diharapkan dapat mendorong perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.
