Tanjungpinang, November 2022 – Di tengah potensi perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh perang dagang dan geopolitik serta kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan III 2022 berhasil tumbuh sebesar 6,03% (yoy). Pada Bulan Oktober 2022, ekspor di Kepulauan Riau mencapai US$1.636,78 juta, mengalami kenaikan sebesar 5,89% dibandingkan dengan bulan September 2022. Peningkatan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh meningkatnya ekspor sektor non-migas sebesar US$ 89,95 juta atau tumbuh 7,46% dibandingkan bulan September 2022.
Pada akhir bulan Oktober 2022, realisasi belanja APBN Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp11,70 Triliun atau 79,58% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau, meningkat 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp4,27 Triliun yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp7,43 Triliun. Realisasi penyaluran Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kontraksi 5,95% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Faktor yang menyebabkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat belum terserap secara keseluruhan dikarenakan oleh adanya belanja modal yang belum dapat dilaksanakan.
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp7,43 Triliun atau 98,92% dari pagu APBN 2022, meningkat 19,71% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi akibat tingginya realisasi penyaluran DBH dan DAK Fisik. TKDD tersebut terdiri atas penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Hampir dari keseluruhan realisasi komponen belanja TKDD masih pada on track sesuai jadwal penyaluran.
Dari sisi penerimaan, sampai dengan akhir Oktober 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan riau mencapai Rp10,33 Triliun atau telah mencapai 88,64%. Total pendapatan negara pada periode ini mengalami pertumbuhan sebesar 36,70% dibandingkan di periode yang sama pada tahun 2021. Kinerja penerimaan negara yang semakin membaik selain dikarenakan keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela, juga dibantu dan didorong oleh kenaikan harga komoditas. Penerimaan perpajakan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan yang positif yakni tumbuh sebesar 44,34% atau naik sebanyak Rp2,7 Triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, realisasi PNBP mencapai Rp1,55 Triliun, tumbuh 5,12% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021.
Untuk capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Oktober 2022, Pendapatan APBD telah terealisasikan sebesar Rp10,54 Triliun masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer. Sedangkan realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Oktober 2022 sebesar Rp8,84 Triliun yang masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp6,94 triliun atau 70,22% dari total belanja. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Oktober 2022 sebesar Rp7,43 Triliun atau 70,49% dari total pendapatan APBD. Jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan per 31 Oktober 2022 sebesar Rp406,98 Miliar atau 68,71% dan menjadi realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output & outcome kepada masyarakat di daerah serta mendorong penyerapan atas belanja APBD guna mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Kemudian, realisasi penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Kepri telah mecapai Rp199,71 Miliar atau 95,49% dari pagu anggaran 2022. Penyaluran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Dana Desa disalurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kanwil DJPb Kepri mendorong desa dan pemda untuk percepatan penyaluran Dana Desa agar dana tersebut dapat segera diterima dan digunakan untuk pengembangan desa di Provinsi Kepri.
Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi strategic issues sampai dengan akhir Oktober 2022. Pertama, terkait optimalisasi Penerimaan Negara yang bersumber dari Perpajakan, Bea dan Cukai, serta PNBP yang dilakukan melalui Extra Effort di setiap bulannya dan telah diproyeksikan hingga akhir tahun 2022. Optimalisasi penerimaan perpajakan yang telah dilaksanakan berfokus pada penggalian potensi WP melalui kerjasama dengan pihak ketiga, melakukan pengamatan dan analisis Laporan Keuangan terhadap Wajib Pajak potensial, serta upaya-upaya lain yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Data Kanwil DJP menunjukkan 10 (sepuluh) WP dengan setoran perpajakan terbesar yang didominasi oleh Industri kimia, peralatan komunikasi, jaringan elektrikal, konstruksi bangunan pengolahan, industri mesin dan angkutan laut, serta konduktor komponen elektronik.
Untuk optimalisasi penerimaan Bea dan Cukai, extra effort dilakukan oleh KPU BC Tipe B Batam, dengan pengawasan peredaran rokok ilegal dan pemeriksaan dokumen impor. Kemudian, extra effort untuk optimalisasi penerimaan PNBP oleh KPKNL dilakukan dengan melakukan Crash Program Piutang Negara dan Kedai Lelang UMKM. Selanjutnya, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemda lingkup Kepulauan Riau telah melaksanakan penghapusan denda pajak, optimalisasi pendampingan hukum, pemasangan tapping box WP hotel dan restoran yang bekerja sama dengan Bank dan Vendor Tapping Box, pelaksanaan sosialisasi dengan OPD retribusi, serta integrasi data pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional.
Terkait perkembangan kondisi Covid-19, hingga 31 Oktober 2022, terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 sebanyak 20 kasus dari jumlah konfirmasi kumulatif sebanyak 66.165 kasus. Data tersebut menggambarkan bahwa infeksi penularan Covid-19 kembali meningkat yang diperkirakan terjadi karena adanya sub-varian Covid-19.
Kemudian, strategic issues terkait perkembangan PEN s.d 14 Oktober 2022 telah mencapai realisasi sebesar Rp699,64 Miliar. Program tersebut terbagi atas 3 (tiga) cluster utama yaitu: (1) Cluster Kesehatan dengan klaim pasien sebesar Rp202,64 Miliar pada 31 rumah sakit (5.412 pasien) serta Insentif Nakes sebesar Rp22,24 Miliar pada 57 faskes (4.481 pasien); (2) Cluster Perlindungan Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp103,71 Miliar yang diperuntukkan bagi 136.674 KPM, Program Sembako sebesar Rp116,32 Miliar untuk 322.572 KPM, Program BLT minyak goreng sebesar Rp19,90 Miliar untuk 198.978 KPM, Program BLT BBM sebesar Rp24,16 Miliar untuk 161.066 KPM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp70,59 Miliar; dan (3) Cluster Program Prioritas yang terdiri dari program Padat Karya Tunai (PKT) PUPR dengan realisasi Rp85,17 Miliar (3.281 orang), Program Ketahanan Pangan PUPR dengan realisasi Rp6,72 Miliar, dan Program Infrastruktur Konektivitas PUPR dengan realisasi Rp48,09 Miliar.
Perkembangan ekonomi regional Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan III Tahun 2022 telah mengalami ekspansi ekonomi yang tumbuh pada angka 6,03% (yoy). Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera 4,71% (yoy), dan bahkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut disumbang oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 42,52% yang berkontribusi sebesar 1,85% pada pertumbuhan ekonomi di Triwulan III Tahun 2022. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menunjukkan deflasi sebesar 0,07% (mtm).
Sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, prospek ekonomi global yang mengalami resesi, khususnya yang dipengaruhi oleh faktor melemahnya outlook pertumbuhan ekonomi global, perang Rusia – Ukraina, dan perang dagang antara AS dan China menjadi sebuah tantangan bagi perekonomian nasional dan daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) merilis outlook pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 yang melemah di angka 2,7% dari 3,2% di tahun 2022. Perkembangan risiko ekonomi tersebut memberikan potensi turunnya PDB dan PDRB yang akan memengaruhi peningkatan PKH. Namun, kondisi perekonomian di Kepulauan Riau pada periode ini masih tumbuh pada angka 6,03% yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara keseluruhan, sampai dengan Oktober 2022, capaian fiskal di Provinsi Kepulauan Riau masih tetap terkendali dan bahkan relatif lebih baik dengan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi regional Sumatera dan Nasional. Namun demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap waspada dan terus berkomitmen dalam menjaga kestabilan perekonomian regional Provinsi Kepulauan Riau. Melalui capaian kinerja APBN yang positif, kita perlu bersama mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta memperkuat koordinasi global yang dapat mendorong perekonomian di Kepulauan Riau.
