Tanjungpinang, 15 Desember 2022 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan konferensi pers mengenai perkembangan APBN regional Provinsi Kepulauan Riau periode 30 November Tahun 2022, di Gedung Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Rilis data disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kanwil DJBC Provinsi Kepulauan Riau, Kepala KPU BC Tipe B Batam, serta Kepala KPKNL Batam.
Ditengah potensi perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh perang dagang dan geopolitik serta kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan III 2022 berhasil tumbuh sebesar 6,03% (yoy). Sampai dengan akhir Oktober 2022, ekspor di Kepulauan Riau mencapai US$1.636,78 juta, mengalami kenaikan sebesar 5,89% dibandingkan dengan bulan September 2022. Peningkatan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh meningkatnya ekspor sektor non-migas sebesar US$ 89,95 juta atau tumbuh 7,46% dibandingkan bulan September 2022.
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan adanya kelanjutan proses pemulihan ekonomi, sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat serta kegiatan usaha. Di sisi lain, kasus Covid-19 global dan domestik relatif landai dan terus mengalami perbaikan.
Pada akhir November 2022, realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp11.492,28 miliar atau 98,59% dari target yang ditetapkan. Nilai tersebut meningkat 19,57% dari capaian penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp9.501,03 miliar (82,67%) dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp2.161.43 miliar (17,33%). Peningkatan penerimaan negara pada akhir November 2022 didorong oleh keberhasilan program PPS (Program Pengungkapan Sukarela), extra effort pemungutan perpajakan, serta kenaikan harga komoditas.
Di sisi Belanja Negara, realisasi belanja APBN sampai dengan akhir November 2022, mencapai Rp13.004,08 miliar (88,25%) dari target APBN Provinsi Kepulauan Riau, meningkat 6,15% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5.098,73 miliar (70,93%) dari pagu anggaran sebesar Rp7.187,91 miliar. Belanja yang belum terealisasikan secara seutuhnya tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, terdapat pekerjaan yang masih dalam tahap lelang atau gagal lelang, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi mundur dari rencana awal, kemudian terdapat proyek pekerjaan yang terkendala oleh cuaca sehingga proses penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat, serta terdapat beberapa proyek yang termin pembayarannya jatuh tempo pada akhir bulan Desember sehingga belanja belum terbayarkan/terealisasi.
Selanjutnya penyaluran TKDD sampai dengan akhir November 2022 mencapai Rp7.905,35 miliar atau 104,73% terhadap target APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut meningkat sebesar 16,46% dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2021. TKDD tersebut terdiri atas penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Hampir keseluruhan realisasi komponen belanja TKDD masih pada on track sesuai jadwal penyaluran.
Untuk capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 November 2022, Pendapatan APBD telah terealisasikan sebesar Rp11,75 Triliun (85,91%) yang masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp7,90 Triliun dari total pendapatan. Sedangkan realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 November 2022 sebesar Rp10,32 Triliun yang masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp7,90 triliun atau 79,95% dari total belanja.
TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 November 2022 sebesar Rp7,90 Triliun atau 67,23% dari total pendapatan APBD. Jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan per 30 November 2022 sebesar Rp451,51 Miliar atau 76,23% dan menjadi realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output & outcome kepada masyarakat di daerah serta mendorong penyerapan atas belanja APBD guna mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Kemudian, realisasi penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Kepri telah mencapai Rp205,07 Miliar atau 98,05% dari pagu anggaran 2022. Penyaluran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Dana Desa disalurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi Strategic Issues di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir November 2022. Pertama, terkait Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR dan UMi di Kepulauan Riau s.d 30 November 2022 sebesar Rp2.156,33 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR Skema Kecil yang mencapai Rp1.062,28 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi di Kota Batam dengan total Rp1.085,62 miliar dan penyaluran terendah ada di Kabupaten Natuna dengan total penyaluran Rp63,48 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 49,62% diikuti sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perdagangan lainnya sebesar 14,89%. Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Kedua, terkait perkembangan kondisi Covid-19, hingga 30 November 2022 terdapat peningkatan kasus aktif Covid-19 sebanyak 56 kasus dari jumlah kumulatif sebanyak 66.620 kasus. Data tersebut menggambarkan bahwa infeksi penularan Covid-19 kembali meningkat yang diperkirakan terjadi karena adanya sub-variant Covid-19.
Strategic Issue yang ketiga, yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah terus menjalankan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pelaksanaan program PEN di Kepulauan Riau per 25 November 2022 mencapai Rp805,43 miliar. Program tersebut terbagi atas 3 (tiga) cluster utama yaitu: (1) Cluster Kesehatan dengan klaim pasien sebesar Rp215,93 Miliar pada 31 rumah sakit (6,267 pasien) serta Insentif Nakes sebesar Rp22,24 Miliar pada 57 faskes (4.481 pasien); (2) Cluster Perlindungan Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp104,02 Miliar yang diperuntukkan bagi 137.111 KPM, Program Sembako sebesar Rp116,32 Miliar untuk 322.572 KPM, Program BLT minyak goreng sebesar Rp19,90 Miliar untuk 198.978 KPM, Program BLT BBM sebesar Rp24,16 Miliar untuk 161.066 KPM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp107,19 Miliar; dan (3) Cluster Program Prioritas yang terdiri dari program Padat Karya Tunai (PKT) PUPR dengan realisasi Rp101,56 Miliar (4.453 orang), Program Ketahanan Pangan PUPR dengan realisasi Rp8,27 Miliar, dan Program Infrastruktur Konektivitas PUPR dengan realisasi Rp85,84 Miliar.
Perkembangan ekonomi regional Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan III Tahun 2022 telah mengalami ekspansi ekonomi pada angka 6,03% (yoy). Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera 4,71% (yoy), dan bahkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut disumbang oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 42,52% yang berkontribusi sebesar 1,85% pada pertumbuhan ekonomi di Triwulan III Tahun 2022. Selanjutnya, pada bulan November 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) menunjukkan deflasi sebesar 0,2% (mtm).
Seiring dengan selesainya Tahun Anggaran 2022, capaian fiskal di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan kinerja yang positif dan bahkan relatif meningkat dengan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi regional Sumatera dan Nasional. Namun demikian, pemerintah akan tetap waspada dan berkomitmen dalam menjaga perkembangan berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global. APBN harus menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global. Melalui capaian kinerja APBN yang positif, kita perlu bersama mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta memperkuat koordinasi global yang dapat mendorong perekonomian di Kepulauan Riau.
