Sesuai amanat UU HKPD, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mandiri secara fiskal dengan peningkatan local taxing power. Berbagai upaya peningkatan local taxing power telah dilaksanakan pemerintah daerah. Salah satu langkah untuk peningkatan pendapatan adalah dengan menarik lebih banyak investasi.

Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi wilayah masing-masing dan Kanwil DJPb sebagai wakil Kementerian Keuangan bertugas menjembatani sesuai dengan fungsi sebagai Regional Chief Economist. Kanwil DJPb setiap tahunnya Menyusun Analisis Peluang Investasi Daerah yang merupakan hasil kajian terkait potensi daerah yang memiliki peluang untuk mendapatkan pendanaan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka penyusunan analisis peluang investasi daerah tahun 2025, Kanwil DJPb Prov. NTT melaksanakan FGD Peluang Investasi Daerah dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI). Hadir sebagai peserta adalah perwakilan dari masing-masing Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu (DPMPTS) pemerintah daerah dan OPD lainnya yang terkait.

Kolaborasi dan sinergi yang kuat diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi yang tepat sasaran. Bersama-sama kita wujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan!

Selengkapnya di FGD - Peluang Investasi Daerah

Selasa (14/01), Kanwil DJPb Provinsi NTT menggelar Diseminasi Regulasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Tenaga Pendamping Profesional, serta Kepala Desa dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait kebijakan terbaru pengelolaan dana desa guna mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Hadir sebagai narasumber, Deputi Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Pratyaksa Candraditya, menyampaikan materi tentang penguatan ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUM Desa. Program-program inovatif yang melibatkan BUM Desa diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kolaborasi yang kuat antara Kanwil DJPb NTT, pemerintah desa, dan mitra terkait, diseminasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan dana desa dan menciptakan tata kelola yang semakin baik. Semoga desa-desa di NTT semakin mandiri, sejahtera, dan berdaya saing!

Selengkapnya di Diseminasi Regulasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025

Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama KPPN di wilayah kerja menyelenggarakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan pertemuan Unit Pengelola Risiko (UPR) periode Triwulan IV tahun 2024 pada 10 dan 13 Januari 2024. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta meninjau pengelolaan risiko yang telah berjalan sepanjang tahun.

Dalam forum DKO, pembahasan difokuskan pada capaian kinerja tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi, serta strategi inovatif untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, pertemuan UPR menyoroti identifikasi risiko, mitigasi yang telah dilakukan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Sinergi dan kolaborasi antarunit di lingkup Kanwil DJPb NTT dan KPPN menjadi kunci dalam pengelolaan kinerja dan risiko yang tangguh. Forum ini diharapkan dapat membangun budaya kerja yang lebih adaptif, responsif, dan proaktif dalam menghadapi tantangan yang semakin dinamis di masa depan.

Selengkapnya di DKO & UPR Triwulan IV 2024

Kamis, 16 Januari 2025, Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo, bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Noldy Hosea Pellokila, bertemu untuk membahas langkah strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur.

Fokus utama pertemuan ini adalah penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal, sekaligus mendukung kreativitas dan inovasi untuk memajukan potensi wisata di NTT.

Semoga kolaborasi ini dapat memperkuat daya saing pariwisata NTT, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan NTT sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional maupun internasional!

Selengkapnya di Kunjungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT

Dengan semangat kebersamaan, Aksi Sasando yang menjadi wadah Aktivitas Saling Sapa, Motivasi, dan Doa ini menghadirkan sesi sharing bagi seluruh pegawai. Momen spesialnya diisi dengan penyampaian apresiasi dan penghargaan kepada individu yang telah berkontribusi positif atas prestasi dan juga teladan kerjanya.

Dalam kesempatan ini, Moh. Djafar Ym. Guhir meraih prestasi menjadi juara dalam sayembara logo Hari Bakti Perbendaharaan ke-21. Banyak selamat ya Kaka Djafar 👏. Suatu kebanggaan bersama dan semoga menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh insan treasury agar terus berinovasi dan mengharumkan nama instansi melalui prestasi di berbagai bidang.

Kegiatan Aksi Sasando ditutup dengan arahan dari Kepala Kanwil DJPb NTT yang kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek pekerjaan. Beliau menekankan bahwa menjaga nama baik instansi adalah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang penuh tanggung jawab, komitmen terhadap aturan, dan semangat pelayanan yang tulus.

Selengkapnya di Aksi Sasando - Sharing Session

Kamis (9/1) dilakukan diskusi strategis antara Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati. Fokus utama diskusi kali ini adalah pemetaan potensi kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas BUM Desa di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dari total 3.137 desa yang ada, 2.330 desa memiliki BUM Desa. Sebanyak 1.476 BUM Desa (atau 63%) berstatus aktif, sementara sisanya yaitu 854 BUM Desa berstatus tidak aktif. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung BUM Desa menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa dalam rangka pencapaian visi pemerataan ekonomi dan upaya konkret untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif.

Selengkapnya di Diskusi Peningkatan Peran Pemberdayaan BUM Desa bersama Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT