Kupang, 26 Maret 2026 – Kinerja APBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 28 Februari 2026 menunjukkan perkembangan yang baik. Penerimaan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, dan penyaluran dana transfer ke daerah terus berjalan untuk mendukung layanan publik serta menjaga pembangunan di Provinsi NTT.
Realisasi Pendapatan Negara dan Capaian Belanja
Hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara dan hibah di NTT terealisasi sebesar Rp449,40 miliar atau 11,74 persen dari target, tumbuh 14,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp299,35 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp150,06 miliar. Dari sisi perpajakan, penerimaan terutama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp190,22 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp156,00 miliar. Sementara itu, PNBP didukung terutama dari PNBP BLU layanan pendidikan sebesar Rp64,52 miliar dan PNBP Fungsional layanan fasilitas kesehatan sebesar Rp17,52 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi serta layanan publik di NTT masih memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan negara.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara di NTT sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp5,30 triliun atau 17,96 persen dari pagu, tumbuh 17,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pada awal tahun mulai berjalan lebih kuat. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp932,02 miliar atau 10,01 persen dari pagu. Nilai ini terdiri atas belanja pegawai Rp608,80 miliar, belanja barang Rp220,52 miliar, belanja modal Rp102,69 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp0,01 miliar. Kenaikan belanja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan kementerian dan lembaga di NTT mulai bergerak lebih baik pada awal tahun 2026. Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa hingga akhir Februari 2026 telah tersalur sebesar Rp4,37 triliun atau 21,63 persen dari pagu, tumbuh 14,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyaluran ini terutama ditopang oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp3.250,86 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp1.105,82 miliar. DAK Fisik tersalur sebesar Rp4,23 miliar. Dana Desa juga mulai tersalur sebesar Rp8,79 miliar kepada 340 desa pada 3 pemerintah daerah.
Dukungan UMKM dan Perlindungan Sosial
Dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat, penyaluran kredit program menunjukkan pertumbuhan positif:
• Kredit Usaha Rakyat (KUR): Mencapai Rp483,0 miliar untuk 9.455 debitur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyerap terbesar (47,17%), dengan Kota Kupang sebagai wilayah penyaluran tertinggi (Rp62,90 miliar).
• Pembiayaan Ultra Mikro (UMi): Telah disalurkan sebesar Rp35,20 miliar kepada 6.036 debitur. Penyaluran terbesar dilakukan oleh PT. PNM (Rp25,03 miliar) dengan jangkauan terluas di Kabupaten Manggarai Timur (Rp3,36 miliar)
APBN juga terus hadir untuk mendukung masyarakat. Hingga 28 Februari 2026, bantuan sosial telah SIARAN PERS tersalurkan sebesar Rp589,15 miliar, antara lain melalui Program Keluarga Harapan Rp329,89 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai Rp257,44 miliar, Permakanan Disabilitas Rp1,1 miliar, Bantuan Sosial Yatim Piatu Rp678,80 juta, dan Permakanan Lansia Rp41,76 juta.
Ke depan, Kanwil DJPb Provinsi NTT akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan APBN dan APBD semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Percepatan penyaluran dana ke daerah, peningkatan kualitas belanja, dan penguatan dukungan kepada masyarakat serta pelaku usaha akan terus menjadi fokus bersama pada tahun 2026.
