Makassar, 6 Februari 2019.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Sudarmanto, hadir sebagai salah satu narasumber utama pada Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV TA. 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota Kepala Daerah serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian/lembaga se-Provinsi Sulawesi Selatan dan dilangsungkan di ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Prov. Sulsel dimulai dengan sambutan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan – Andi Sudirman Sulaiman yang dalam kesempatan kali ini mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Andi Sudirman menyampaikan poin-poin penting seperti pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh instansi vertikal. serta penggunaan DAK Fisik yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas disamping tingkat serapan yang selama ini menjadi tolok ukur keberhasilan. Selain sinergi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran di Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur juga menekankan penggunaan konten lokal dalam setiap proyek yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya untuk pekerja dan peralatan diambil dari wilayah setempat agar ekonomi daerah meningkat.
Pada sesi diskusi yang dilanjutkan tepat setelah pembukaan, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel berkesempatan menyampaikan capaian realisasi APBN T.A. 2018 termasuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta Capaian Program Prioritas Nasional pada Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam paparannya, Bapak Sudarmanto menyampaikan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengelola APBN serta masukan dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan APBN T.A. 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain segera menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran serta senantiasa melakukan reviu atas DIPA dan Rencana Kegiatan dalam rangka memastikan ketertiban dan ketepatan jumlah, waktu, serta sasaran yang akan dicapai.
Pada sesi berikutnya secara berurutan, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kondisi umum rekomendasi BPKP sebagai aparat pemeriksa fungsional dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta perkembangan indikator strategis sosial ekonomi di Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Rapat ini diharapkan dapat menjadi salah satu media bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan melalui pembangunan.