Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Makassar
Makassar, 11 Agustus 2025 – Komisi XI DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kunjungan kerja ini, Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh H. Fauzi Amro, M.Si dari Fraksi Partai Nasdem beserta 15 anggota Komisi XI bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan di di Jasmine Hall Hotel Claro Makassar.
Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Askolani dengan didampingi oleh Direktur Dana Transfer Umum, Bapak Sandy Firdaus, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Bapak Adriyanto, serta Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan, Wibawa Pram Sihombing, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Bapak YFR Hermiyana, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Bapak Djaka Kusmartata, dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Supendi, beserta pejabat/pegawai Kemenkeu lainnya.
Pembahasan dengan Kemenkeu berfokus pada strategi pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kunjungan kerja ini, Komisi XI ingin mendapatkan penjelasan beberapa informasi strategis mengenai kinerja, efektivitas realisasi dan dampak dari TKD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, diperlukan juga penjelasan mengenai kendala utama kebijakan pengelolaan TKD, khususnya dalam mendorong kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih jauh lagi, Komisi XI ingin mengetahui bagaimana strategi dan upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih responsif dan produktif dalam menggunakan dana transfer di tengah kebijakan efisiensi anggaran, serta bagaimana Kemenkeu, khususnya DJPK, membina dan mengawasi agar alokasi anggaran tersebut memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi lokal.
Pada paparannya, Kemenkeu menyampaikan bahwa TKD sebagai instrumen utama Desentralisasi Fiskal perlu diarahkan lebih sinergis dan antisipatif dalam mengamankan APBN. Besaran alokasi belanja negara, termasuk seluruh instrumen TKD, sangat bergantung pada penerimaan negara. Strategi fiskal kewilayahan juga diperlukan untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, dengan fokus utama yaitu ketahanan pangan untuk mendukung swasembada, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, percepatan investasi dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, Kemenkeu menyampaikan mengenai tantangan dan peluang yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan. Penguatan harmonisasi kebijakan Pusat dan Daerah diperlukan agar pertumbuhan ekonomi daerah yang dihasilkan semakin inklusif dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di region Sulawesi cenderung meningkat meskipun ada perlambatan. Tingkat kemiskinan di seluruh provinsi Sulawesi menunjukkan penurunan bertahap. Selain itu, walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan di Q1 2025, ketimpangan Pendapatan di pulau Sulawesi cenderung menurun perlahan, dengan beberapa pengecualian.
Sulawesi Selatan memiliki beberapa sektor alternatif yang dapat menjadi peluang pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis overlay, Sulawesi Selatan memiliki beberapa sektor yang dapat menjadi alternatif diversifikasi ekonomi yakni Jasa Pendidikan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya dan Jasa Perusahaan. Kebijakan Fiskal perlu diarahkan untuk mendorong penguatan potensi tersebut.
Pada kunjungan kerja ini juga hadir beberapa Bupati di Sulawesi Selatan. Para Bupati berkesempatan untuk berdialog dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai strategi peningkatan kinerja Pendapatan APBD untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah, strategi belanja produktif untuk akselerasi petumbuhan ekonomi daerah, serta strategi pengelolaan TKD yang optimal, terutama untuk output di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dan Lainnya.
Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian positif atas tercapainya target pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, melalui sinergi yang solid antar pemerintah, pengawalan terhadap kemajuan pembangunan dapat berjalan optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Narahubung Media:
Sumin – 08114331974
