Sinergi APBN untuk Sulawesi Selatan: Kinerja Positif Sampai Juli 2025
Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Juli 2025 yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Agustus 2025 di Terminal Keberangkatan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar dan dapat disaksikan melalui Live Youtube melalui tautan t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2025
Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan pajak s.d. 31 Juli 2025 mencapai Rp5,38 Triliun atau 40,54% dari target 2025 sebesar Rp13,27 Triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari PPh sebesar Rp2,5 Tiliun, PPN sebesar Rp2,3 Triliun, PBB sebesar Rp17,3 Miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp494 Miliar.
Kepabeanan & Cukai – Realisasi s.d. 31 Juli 2025 sebesar Rp200 Miliar atau 37,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp351,5 Miliar yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp109 Miliar, Bea Keluar sebesar Rp44 Miliar, dan Cukai sebesar Rp47 Miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak – Sampai dengan 31 Juli 2025, Penerimaan PNBP mencapai Rp2 Triliun atau 64,52% dari target sebesar Rp3,1 Triliun, yang berasal dari PNBP BLU sebesar Rp1,3 Triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp722 Miliar.
Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp10,2 Triliun atau sebesar 45,7% dari pagu sebesar Rp22,3 Triliun. Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.
Sampai dengan 31 Juli 2025, Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp6,4 Triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Adapun Belanja Barang terealisasi sebesar Rp3,2 Triliun yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 763 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel. Khusus Belanja Barang satker di sekitar Bandara digunakan untuk pembelian alat komunikasi di sekitar bandara, bahan bakar patroli, thermal scanner, bahan disenfektan, transport perjalanan dinas, dan lain-lain.
Untuk Belanja Modal terealisasi sebesar Rp470 Miliar yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri, Wajo, Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian, Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin. Khusus Belanja Modal di sekitar Bandara digunakan untuk pembangunan Menara Pengawasan, Gedung Observasi Cuaca, Laboratorium Kesehatan, dan Ambulans.
Selain itu, Belanja Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi sebesar Rp63 Miliar kepada 5 ribu Penerima pada 11 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) - TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp18,1 Triliun atau 55,01% dari pagu sebesar Rp32,9 Triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp13,1 Triliun, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp3,2 Triliun, Dana Desa sebesar Rp1,3 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp415,6 MIliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp116,4 Miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah digunakan untuk pengembangan Wisata Dolli Maros dan Wisata Kampung Galung Sinjai (menggunakan Dana Desa), serta rehabilitasi Ruang Kelas SDN 122 Mangottong, Sinjai dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Majauleng, Wajo (menggunakan DAK Fisik).
Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja? Belanja Pemerintah, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Umum, Pendidikan, Ketertiban dan Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Kesehatan, Agama, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, dan Perlindungan Sosial.
Hasil Uang Pajak Kita digunakan untuk pengembangan proyek Kereta Api Makassar - Parepare, Bandara Sultan Hasanuddin, Flyover Tompo Ladang, Irigasi Baliase Luwu Utara, Bendungan Karalloe Gowa, Bendungan Pamukkulu Takalar, dan Bendungan Paselloreng Wajo.
Selain dari Pajak, beberapa proyek juga dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti Asrama Haji Makassar, Gedung Lab. Terpadu IAIN Parepare, dan Penyidik PNS dan Pengawas, Hutan dan Urusan Terpadu (PLHUT) Kementerian Agama Barru.
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak Ke Daerah
Pemerintah telah menyalurkan Rp1,7 Triliun untuk Tunjangan Profesi Guru kepada 71.009 guru. Selain itu, tersalurkan juga Rp1,46 Triliun yang digunakan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebanyak 11.686 Unit. Koperasi Merah Putih juga telah terbentuk sebanyak 3.059 koperasi, yang mana setiap desa/kelurahan telah memiliki 1 Koperasi Merah Putih.
Belanja pemerintah juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp9,36 Triliun kepada 163.776 debitur di bidang Pertanian (Rp4,6 Triliun), Perdagangan (Rp3,02 Triliun), dan Jasa Rp646 Miliar). Untuk program Makan Bergizi Gratis, telah disalurkan Rp147 Miliar untuk 299.972 penerima manfaat pada 90 SPPG dan 731 sekolah.
Jejak APBN di Bandara Sultan Hasanuddin - APBN hadir melalui belanja negara pada 9 Satuan Kerja di Bandara Sultan Hasanuddin sebesar Rp351,9 Miliar. Pemerintah turut memperoleh manfaat melalui penerimaan pajak sebesar Rp54,4 Miliar, Pendapatan Kepabeanan Rp1,23 Miliar, PNBP Satuan Kerja Rp41,6 Miliar, diikuti penerimaan pajak Pemerintah Daerah Rp32,1 Miliar. Dari sisi korporasi aktivitas Pendapatan Operasional Rp653,5 Miliar, Parkir Pesawat Rp72,8 Miliar, Aviobridge (Garbarata) Rp14,2 Miliar dan Pelayanan Jasa Penumpang Rp334,5 Miliar. Masyarakat turut merasakan manfaat langsung dari berbagai sektor pendukung seperti pendapatan pegawai bandara Rp121,8 Miliar, pendapatan tenant Rp19,5 Miliar, dan pergerakan kendaraan Rp19,7 Miliar.
Bandara Sultan Hasanuddin turut memberikan kontribusi fiskal yang cukup signifikan bagi penerimaan negara dan daerah. Saat pertama kali masuk ke bandara, kita berkontribusi langsung pada pendapatan bandara melalui ongkos parkir kendaraan. Tahun 2023 mencatat pendapatan dari aktivitas parkir kendaraan mencapai Rp43,8 Miliar, dan menopang retribusi Pemda yang diproyeksikan sebesar Rp13,5 Miliar.
Seluruh aktivitas di bandara, baik melalui jalur penerbangan, aktivitas penumpang, lalu lintas di bandara, pembelian tiket pesawat, pembelian barang dari luar negeri, bahkan secangkir kopi di resto bandara membawa manfaat bagi negara dan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.
Kesimpulan
Kinerja fiskal Sulawesi Selatan hingga Juli 2025 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR. Namun, tingginya ketergantungan pada dana pusat menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Pemateri:
1. Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bapak Wibawa Pram Sihombing
2. Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Bapak Djaka Kusmartata
3. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Bapak Supendi
4. Kepala Bidang PPIP, Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Muhammad Sukri Subki
Moderator:
Widyaiswara BDK Makassar, Bapak Arfin
Narahubung Media:
Sumin – 08114331974
