Gedung Keuangan Negara II Makassar lantai 2-3
Jalan Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar

Uncategorised

APBN Hadir Sepenuhnya untuk Sulawesi Selatan

Pendapatan Tetap Solid, Belanja Produktif, Transfer Daerah Menjaga Pemerataan

 

Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 (posisi s.d. 31 Desember 2025). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 26 Januari 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.

Manfaat APBN

Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di Sulawesi Selatan tercermin dalam realisasi Belanja Negara sebesar Rp54,09 triliun atau 95,61% dari pagu. Realisasi belanja tersebut mencakup pelaksanaan fungsi pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, pertahanan, agama, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam kinerja belanja sektoral APBN.

Kinerja APBN Anging Mammiri

Penerimaan Negara

Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan hingga akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp11,3 triliun atau 84,59% dari target. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp4,9 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp5,3 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp76,4 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp1,1 triliun.

Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp392,7 miliar atau 122,33% dari target, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp233,7 miliar, Bea Keluar sebesar Rp51,2 miliar, dan Cukai sebesar Rp107,2 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, penerimaan PNBP terealisasi Rp4,0 triliun atau 121,89% dari target, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2,8 triliun dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,2 triliun.

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan hingga akhir Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp22,8 triliun atau 93,25% dari pagu. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp10,9 triliun atau 98,58% dari pagu, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, guru, dosen, dan PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp9,1 triliun atau 87,99% dari pagu, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 767 satuan kerja di 52 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan. Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp2,8 triliun atau 91,46% dari pagu, digunakan antara lain untuk pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, serta sarana dan prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin. Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi sebesar Rp101,1 miliar atau 99,90% dari pagu.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) - Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan hingga akhir Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp31,3 triliun atau 97,42% dari pagu Rp32,1 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp1,2 triliun dengan realisasi Rp1,0 triliun atau 85,29%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp21,4 triliun dengan realisasi Rp21,1 triliun atau 98,47%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja pegawai ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, administrasi pemerintahan, serta pekerjaan fasilitas umum.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp825,4 miliar dengan realisasi Rp789,7 miliar atau 95,67%. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,4 triliun dengan realisasi Rp6,3 triliun atau 98,70%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).

Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal memiliki pagu sebesar Rp281,0 miliar dengan realisasi Rp281,0 miliar atau 100,00%. Dana Insentif Fiskal digunakan untuk pengendalian inflasi daerah dan penurunan angka stunting.

Dana Desa

Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp2,0 triliun dengan realisasi Rp1,8 triliun atau 89,94%. Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan Tematik

Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi pada Tahun Anggaran 2025 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:

  • fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp32,5 triliun dengan capaian output 106,92%;
  • fungsi Pendidikan sebesar Rp5,7 triliun dengan capaian output 95,79%;
  • fungsi Ekonomi sebesar Rp5,2 triliun dengan capaian output 100,06%;
  • fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp3,8 triliun dengan capaian output 101,77%;
  • fungsi Pertahanan sebesar Rp3,3 triliun dengan capaian output 81,71%;
  • fungsi Kesehatan sebesar Rp1,9 triliun dengan capaian output 97,41%; 
  • fungsi Agama sebesar Rp686 miliar dengan capaian output 100,00%;
  • fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp394 miliar dengan capaian output 102,72%;
  • fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp299 miliar dengan capaian output 95,73%;
  • fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp181 miliar dengan capaian output 103,37%.

Pelaksanaan belanja menurut fungsi tersebut antara lain tercermin pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Jalan Irigasi Gilireng Kiri Wajo, pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, penyediaan sarana dan prasarana Gedung UIN Alauddin Makassar, serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Kalatoa di Selayar, sebagaimana tercantum dalam capaian output belanja pemerintah pusat pada masing-masing fungsi.

Selain itu, pelaksanaan belanja pemerintah pusat juga tercermin pada kegiatan yang dibiayai melalui SBSN, antara lain pembangunan Gedung Pusat Informasi Kemahasiswaan Terpadu UIN Alauddin, penyediaan sarana dan prasarana Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, pemeliharaan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Urip Sumoharjo, serta penyediaan prasarana perkeretaapian di Makassar, sebagaimana tercantum dalam capaian belanja menurut fungsi.

Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:

  • penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.477.131 penerima manfaat melalui 588 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;
  • penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.225 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 863 permohonan proposal bisnis;
  • penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur pada sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya;
  • realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan;
  • penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun; dan
  • penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 23.255 unit rumah senilai Rp2,90 triliun.

Kesimpulan

  • Kinerja fiskal 2025 menunjukkan arah yang tetap terjaga dan adaptif. Capaian pendapatan negara Rp15,7 triliun (92,52% dari target) tetap solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. PPh dan PPN mendominasi penerimaan perpajakan (Rp10,2 triliun) dan penerimaan BLU mendominasi PNBP dengan Rp2,48 triliun.
  • Belanja negara Rp54,09 triliun (95,61% pagu) terus diarahkan secara produktif dan tepat sasaran, memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
  • Transfer ke Daerah dengan realisasi Rp31,27 triliun (97,42%), didominasi penyaluran DAU Rp21,05 triliun, menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah.
  • Penyaluran KUR mencapai Rp16,83 triliun dengan subsidi bunga Rp1,52 triliun didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kabupaten Bone, diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
  • Berbagai program pemerintah telah berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,48 juta penerima, pendirian 1.225 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP 23.255 unit rumah senilai Rp2,90 triliun, penyaluran Tunjangan Profesi Guru Rp3,43 triliun, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.
  • Menutup tahun 2025, APBN terbukti menjadi instrumen yang bekerja, responsif, dan berpihak pada rakyat. Dengan fondasi fiskal yang semakin kuat dan sinergi pusat-daerah yang terus berjalan, pemerintah optimistismelangkah ke tahun berikutnya untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

 

Uncategorised

Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK)

Lahir di Bontotangnga pada tanggal 7 Juli 1973. Menyelesaikan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1996 lalu melanjutkan studi Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Tahun 2021.

Riwayat Jabatan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (sebagai Eselon III) :

  1. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (masa jabatan 2024-sekarang)
  2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (masa jabatan 2021-2024)
  3. Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (masa jabatan 2017-2021)

Prestasi/Penghargaan :

  • Prestasi Kategori Luar Biasa Baik tahun dari Direktur Jenderal Bea Cukai  Tahun 2020
  • Satya Lancana Karya Satya XX Tahun (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2018)
  • Satya Lancana Karya Satya X Tahun (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2013)
Uncategorised

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Lahir di Kuningan pada tanggal 6 Februari 1967. Menyelesaikan Pendidikan Dimploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1988 Lalu melanjutkan studinya di jurusan Akuntansi STIA YAI dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1996.

Melaksanakan tugas pertamanya di Kementerian Keuangan tepatnya di Inspektorat Jenderal pada tahun 1988.  Riwayat Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

  1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (masa jabatan 2022-sekarang)
  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi (masa jabatan 2019-2022)
  3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Bangka Belitung (masa jabatan 2017-2019)
  4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Barat (masa jabatan 2014-2017)

Prestasi/Penghargaan :

  • Satyalancana Karya Satya XXX Tahun / SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2018)
  • Satyalancana Karya Satya XX Tahun / Lancana Karya Satya XX Tahun (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2008)
Uncategorised

Kepala Bagian Umum

Lahir di Bogor pada tanggal 31 Mei 1972. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Prodip Kementerian Keuangan pada tahun 1995 lalu melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi pada Universtas Narotama tahun 2001 kemudian melanjutkan lagi studi Magister Teknologi Informasi pada Institute Teknologi Bandung tahun 2009.

Riwayat Jabatan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (sebagai Eselon III):

  1. Kepala Bagian Bagian Umum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (masa jabatan 2023-sekarang)
  2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Timika, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (masa jabatan 2021-2023)

Prestasi/Penghargaan :

  • Satya Lancana Karya Satya XX Tahun / Satya Lancana Karya Satya XX Tahun (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2016)
Uncategorised

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I)

Lahir di Plumbon pada tanggal 7 Mei 1980. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Prodip Kementerian Keuangan pada tahun 2001 lalu melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi pada Universtas Terbuka tahun 2005 kemudian melanjutkan lagi studinya Magister Manajemen pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2010.

Riwayat Jabatan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (sebagai Eselon III) :

  1. Kepala Bidang Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (masa jabatan 2024-sekarang)
  2. Kepala Bidang Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provins Papua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (masa jabatan 2022-2024)

Prestasi/Penghargaan :

  • Satya Lancana Karya Satya XX Tahun (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2022)
  • Satya Lancana Karya Satya X Tahun (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2019)
Uncategorised

Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI)

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 1969. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana di jurusan Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1994.

Riwayat Jabatan (sebagai Eselon III) :

  1. Kepala Bidang Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (masa jabatan 2022-sekarang)
  2. Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan BarangMilik Negara Semarang, PusatSistem Informasi dan Teknologi Keuangan,Sekretariat Jenderal (masa jabatan 2011-2022)
  3. Kepala Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal (masa jabatan 2009-2011)

Prestasi/Penghargaan :

  • Satyalancana KaryaSatya XX Tahun /SATYA LANCANA KARYA SATYA XX TAHUN (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2016)
  • Satyalancana KaryaSatya X Tahun / SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (Presiden Republik Indonesia diberikan tahun 2006)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Provinsi Sulawesi Selatan 
Gedung Keuangan Negara II Lt. 2-3 Jl. Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar 90232
Call Center HAI DJPb : 14090
Tel : 0411-

IKUTI KAMI

Search