Kinerja APBN Realisasi s.d. 31 Juli 2022 Provinsi Sulawesi Tengah

Irfa Ampri

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulteng (Ketua Komite)

Palu, Juli 2022 – Kasus harian dan kematian akibat Covid-19 dan varian barunya di Sulawesi Tengah terbilang rendah dengan hospitalisasi yang terkendali. Meski demikian perkembangan kasus Covid-19 harus terus diantisipasi dengan disiplin protokol kesehatan dan akselerasi  vaksinasi. Progres vaksinasi di Sulteng terus dikebut, hingga akhir Agustus 2022 vaksin­­­­­ dosis 1 telah diberikan kepada 1,89 juta orang (77,32% populasi), dosis 2 kepada 1,28 juta orang (52,59% populasi), dan vaksin booster kepada 294,1 ribu orang (12% populasi). Tidak hanya itu vaksin dosis 4 yang menjadi kebijakan baru vaksinasi, pasca munculnya subvarian omicron juga telah berjalan di Sulteng dengan jumlah penerima vaksin sebanyak 666 orang SDM Kesehatan (2,71% populasi).

Perekonomian Regional Triwulan II 2022 menguat signifikan didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi dan kinerja ekspor.

Rendahnya penularan Covid-19, juga mendorong perbaikan mobilitas yang semakin baik di Provinsi Sulteng, hal itu menjadi salah satu pendorong membaiknya kinerja perekonomian Sulteng pada triwulan II-2022. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulteng tercatat tumbuh tinggi di angka 11,17% (yoy) pada triwulan II ini. Angka ini menunjukan level perekonomian regional semakin menguat dan terus melaju melampaui level prapandemi. Saat ini level PDRB riil sudah 40% di atas PDRB riil pada periode TW II-2019. Mobilitas yang meningkat membuat aktivitas konsumsi masyarakat juga meningkat, tercatat konsumsi masyarakat tumbuh 3,21% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya sempat tersendat karena adanya varian Omicron dan PPKM.

Kondisi pertumbuhan konsumsi yang tetap stabil tidak terlepas dari peran APBN yang dioptimalkan dalam menyerap tingginya tekanan inflasi. Inflasi gabungan di Sulteng memang dalam tren yang meningkat, tercatat inflasi pada Juli 2022 sebesar 1,12% (mtm) naik 0,69% poin dari bulan Juni 2022. Secara tahunan, angka inflasi mencapai 6,21% (yoy) naik 4,56% dibandingkan periode Juli 2021. Komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi adalah Angkutan Udara (0,30%), Bawang Merah (0,24%), dan Ikan Selar (0,23%). Kenaikan pada komoditas Angkutan Udara didorong oleh naiknya harga bahan bakar pesawat serta biaya airport tax yang menyebabkan maskapai menaikan harga tiket pesawat mereka, hal ini juga ditambah dengan bertambahnya permintaan namun tidak dibarengi dengan jumlah penerbangan yang memadai. Sedangkan untuk komoditas bawang merah penyebab kenaikan karena terganggunya pasokan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga semakin baik sebagai dampak positif pertumbuhan ekonomi Sulteng. Hal tersebut dapat terlihat dari menurunnya angka persentase kemiskinan (P0) di Sulteng pada Maret 2022 yang tercatat 12,33%. Angka tersebut turun 0,67% poin dari sebelumnya 13% pada periode yang sama Tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan periode September 2021 angka P0 tersebut mengalami kenaikan 0,15% poin.Inflasi yang tinggi menjadi salah satu penyebab kenaikan persentase kemiskinan di Sulteng. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian menjadi tiga sektor yang menyerap lebih banyak pekerja, dan turut menopang perbaikan kondisi pendapatan di perkotaan dan perdesaan.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulteng yang diukur dengan Rasio Gini, juga mengalami perbaikan. Dari sebelum periode pandemi hingga masa pandemi tren Rasio Gini Sulteng terlihat mengalami penurunan, hal berbeda yang justru terjadi pada tren Rasio Gini Nasional. Tercatat Rasio Gini Sulteng pada Maret 2022 turun 0,008 poin dibanding Rasio Gini Maret 2021 (0,316) dan turun 0,018 poin dibanding Rasio Gini September 2021 (0,326). Hal tersebut menunjukan telah terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2021 - Maret 2022 ataupun pada periode September 2021 - Maret 2022. Angka Rasio Gini Sulteng pada Maret 2022 yang sebesar 0,308 masih berada di level tingkat ketimpangan sedang. Membaiknya tingkat ketimpangan di Sulteng tersebut salah satunya dipengaruhi oleh naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). UMP Sulteng Tahun 2022 tercatat naik 3,77% menjadi sebesar Rp2.390.739.

APBN sebagai shock absorber terus diupayakan untuk meredam kenaikan tekanan harga komoditas dan resiko perekonomian. Kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan dan ketimpangan penduduk. Jika tekanan harga komoditas global dibiarkan, maka transmisinya terhadap harga-harga domestik, akan mengakibatkan inflasi Indonesia dan khususnya Sulteng kemungkinan akan jauh lebih tinggi dan akan berdampak terhadap kenaikan tingkat kemiskinan penduduk.

Kinerja Baik Pendapatan Negara Tumbuh Signifikan.

Pendapatan Negara tumbuh signifikan didukung meningkatnya aktivitas ekonomi, dampak implementasi UU HPP, dan naiknya harga komoditas. Namun demikian, perlu kehati-hatian terhadap keberlanjutan harga komoditas ke depan. Hingga Juli 2022, Pendapatan Negara di Sulteng mencapai Rp5,3 triliun atau 85,94% dari Pagu tumbuh 69,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp4,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp429 miliar.

Realisasi penerimaan Pajak sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai sebesar Rp4,9 triliun (85,4% dari target) atau tumbuh 71,16% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari-Juli 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (i) Tren peningkatan harga komoditas; (ii) Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik (domestik dan luar negeri); (iii) Basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal; (iv) Dampak implementasi PPS ; dan (v) Kenaikan tarif PPN 11% . Dampak penerapan PPS di Sulteng memberikan sumbangsih sebesar Rp2,37 triliun terhadap total penerimaan pajak.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp1,4 triliun (309% dari target) atau tumbuh 31,1% (yoy). Penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai juga tumbuh sangat tinggi didorong penguatan harga komoditas (terutama nikel, bijih besi & baja) dan percepatan ekspor serta masih tingginya HPE (Harga Patokan Ekspor). Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp1,09 triliun didorong tren perbaikan kinerja impor regional terutama Sektor Industri Pengolahan yang semakin bertumbuh seiring pengembangan kawasan industri dan hilirisasi produksi. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp380 miliar atau tumbuh sebesar 45,1%, akibat tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit, dan kebijakan Flush Out (percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya).

Kinerja PNBP tumbuh double digit dibanding kinerja pada tahun sebelumnya. Capaian PNBP s.d 31 Juli 2022 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 55,86% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp429 miliar atau 92,89% dari target. Penerimaan PNBP tertinggi masih berasal dari jenis penerimaan pendapatan Jasa pelayanan Pendidikan senilai Rp147,77 miliar disusul dengan pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali. Untuk PNBP jasa layanan pendidikan merupakan kontribusi dari satker BLU Universitas Tadulako yang merupakan satker Lingkup Kemendikbudristek.  

APBN Sebagai Shock Absorber Dampak Peningkatan Risiko Perekonomian

APBN bekerja keras melalui Belanja Negara untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja Negara hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp11,3 triliun atau 50,43% dari pagu APBN di Sulteng.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) didorong belanja untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Barang Operasional, dan Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan. Realisasi BPP sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp3,02 triliun (45% dari Pagu). Hingga Juli realisasi belanja pegawai masih menjadi yang terbesar yakni Rp1,4 triliun (59,10% dari pagu), namun demikian realisasi belanja barang dan belanja modal masih terus diakselerasi.

Kinerja Penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 19 Agustus 2022 mencapai Rp1.085 miliar. Capaian ini berasal dari penyaluran PEN cluster Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari program PKH dengan realisasi Rp300 miliar kepada 133 ribu lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat),  program Bantuan Sembako sebesar Rp286,6 miliar kepada 207 ribu lebih KPM, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp62,3 miliar untuk 207 ribu KPM. Kemudian untuk cluster Penanganan Kesehatan khususnya klaim pasien Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp218,04 miliar kepada 4085 pasien di 21 Rumah Sakit, dan program Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah disalurkan kepada 587 nakes dengan nilai penyaluran Rp3,21 miliar. Serta PEN cluster penguatan pemulihan ekonomi yang terdiri dari program padat karya PUPR sbesar Rp141,9 miliar, program Infrastruktur Konektivitas PUPR Rp88,8 miliar, dan program ketahanan pangan PUPR sebesar Rp125,9 miliar.

Realisasi penyaluran TKDD sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp8,27 triliun atau 52,76% dari Pagu. TKDD masih terkontraksi tipis, namun membaik dibanding bulan lalu, ditopang kinerja positif dari sebagian besar TKDD karena kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik. Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi berada di Kabupaten Tojo Una-Una dengan serapan belanja Transfer sebesar 61,15%. Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Banggai yang baru mencapai 45,77%.

Situasi geopolitik, kenaikan harga komoditas, dan meningkatnya risiko perekonomian akan terus dimonitor, setiap pos dalam APBN juga akan tetap dikelola secara sangat hati-hati, sehingga tujuan-tujuan nasional dan regional tetap terjaga yaitu pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, kemudian penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat yang kemudian disertai dengan stabilitas dari sisi harga. Catatan defisit APBN bulan Juli 2022 yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, menjadi salah satu penopang bagi pemulihan ekonomi dan sentimen yang positif, serta menjaga kinerja ekonomi dengan melindungi masyarakat dari guncangan harga dan pelemahan ekonomi. APBN akan terus dipertahankan sebagai shock absorber dan pendukung konsolidasi fiskal 2023 dan akan kembali ke kebijakan defisit di bawah 3% PDB.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. Kanwil DJPb Sulteng juga menerbitkan publikasi triwulanan terkait informasi dan kinerja fiskal regional yang dimuat dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi (KFR) Sulawesi Tengah Triwulan II 2022. Publikasi tersebut dapat diakses pada link: bit.ly/KFRDJPBSULTENG.