Regional Chief Economist Sulteng / Kanwil DJPb Provinsi Sulteng
Palu, 27 Februari 2023 - Kasus Covid-19 di Sulteng pada awal Tahun 2023 semakin terkendali dengan baik, tren kasus penularan Covid-19 tidak lagi separah tahun sebelumnya. Sejak awal Tahun 2023 sampai dengan akhir Februari ini, jumlah kasus/penularan yang terjadi kurang lebih hanya sebanyak 126 kasus. Jauh membaik jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bahkan tercatat sepanjang bulan Februari belum terdapat penambahan kasus kematian akibat Covid-19 di Provinsi Sulteng. Dengan catatan data-data tersebut menunjukan bahwa pengendalian Covid-19 di Sulteng telah berjalan dengan baik, sehingga anacaman pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian Sulteng pada tahun 2022.
Resiko telah beralih dari degenarative disease kepada tantangan ekonomi yang dipenuhi oleh ketidakpastian akibat kondisi geopolitik antar negara. Perekonomian global pada awal Tahun 2023 masih dibayangi berbagai risiko, antara lain ketegangan geopolitik, menyempitnya ruang fiskal, suku bunga yang masih tinggi, dan tekanan sektor properti Tiongkok.
Optimisme Penguatan Ekonomi Terjaga
Ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) Triwulan IV Tahun 2022 tumbuh kuat dan solid sebesar 18,96% (yoy). Keberlanjutan pemulihan ekonomi ini menjadi landasan kuat untuk menghadapi risiko eksternal jangka pendek, sehingga di awal tahun 2023 optimisme pemulihan dan penguatan ekonomi tetap terjaga. Kinerja ekonomi yang kuat tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi domestik yang semakin membaik, pertumbuhan investasi, serta kinerja positif perdagangan internasional Sulteng yang konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 48 bulan terakhir. Perbaikan ekonomi regional juga tercermin pada kinerja berbagai lapangan usaha yang tumbuh positif khususnya Sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Meski beberapa waktu ke belakang ekonomi dihadapkan pada persoalan inflasi, kenaikan harga komoditas pangan dan energi, serta pelemahan rupiah, itu tidak menggerus potensi pertumbuhan ekonomi Sulteng. Sebab, keduanya diyakini masih di level yang cukup terkendali, namun demikian dampak perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 masih tetap diwaspadai.
Surplus neraca perdagangan Sulteng pada Januari 2023 mencatatkan sejarah tertingginya. Berdasarkan data Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Januari tercatat sebesar USD1354,31 juta, tumbuh 75,3% dibandingkan bulan Desember 2022. Capaian ini didukung dari kinerja Ekspor yang tercatat sebesar USD1548,81 juta dan kinerja Impor senilai USD194,5 juta. Dengan perkembangan ekspor-impor tersebut, neraca perdagangan bulan Desember 2022 mencatatkan surplus sebesar USD772,71 juta melanjutkan tren surplus selama 48 bulan berturut-turut sejak bulan Januari 2019. Ke depan perlu diwaspadai risiko penurunan permintaan ekspor dari negara mitra utama dagang seperti Tiongkok, Taiwan, Uni Eropa, Korsel dan Jepang. Di sisi lain secara paralel juga terus mengembangkan ekspor ke negara lain seperti India dan negara-negara ASEAN, serta meningkatkan pemanfaatan dan penyerapan bahan baku agar dapat diolah di dalam negeri.
Pembangunan manusia pada Tahun 2022 semakin membaik sebagai dampak positif pertumbuhan ekonomi Sulteng. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng pada tahun 2022 tercatat sebesar 70,28, angka tersebut menunjukan Sulteng telah berhasil naik kelas dari daerah dengan kategori sedang menjadi daerah dengan kategori IPM tinggi. Kenaikan IPM Sulteng didorong oleh kenaikan pada tiga dimensi pembentuk IPM yang direpresentasikan kedalam beberapa indikator. Adapun indikator pendorong kenaikan tersebut ialah kenaikan UHH (Umur Harapan Hidup) dari sebelumnya 68,83 pada 2021 naik menjadi 68,93 pada 2022, kemudian HLS (Harapan Lama Sekolah) yang naik 0,09 menjadi 13,32 pada tahun 2022, serta kenaikan pada standar hidup layak Sulteng, yang pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Sulteng mencapai Rp9,7 juta per tahun. Angka tersebut meningkat 3,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19 berlalu, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.
Tingkat kemiskinan Sulteng pada September 2022 tercatat sebesar 12,3% atau sebanyak 389,71 ribu orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari September 2021 (12,18%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada Maret 2022 (12,33%). Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp557.183 naik 5,08% dari sebelumnya Rp530.251 pada Maret 2022. Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 6,73% pada bulan September 2022. Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun dan juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan.
Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulteng (Rasio Gini) pada September 2022 tercatat sebesar 0,305, menurun (red: membaik) 0,003 poin dari Maret 2022 (0,308). Penurunan Rasio Gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan, yang menurun tipis 0,006 dari posisi Maret 2022. Perbaikan mobilitas dan upaya Pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan. Bahkan, ketimpangan baik di perkotaan dan perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi.
Inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,5% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya (Des 22: 5,96% (yoy). Hal ini didukung oleh kebijakan stabilisasi serta berfungsinya peran APBN sebagai shock absorber. Inflasi Januari sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah Ikan Cakalang (0,13%), Beras (0,09%), serta Ikan Selar (0,04%). Selain dari komoditas pada kelompok tersebut, kenaikan harga pada komoditas Buku Tulis Bergaris juga turut mendorong inflasi dengan andil 0,05%. Kenaikan pada komoditas ini memang bersifat seasonal, khususnya terjadi saat memasuki awal masuk sekolah Semester Baru.
Kenaikan harga komoditas ikan laut pada Januari ini cukup mendominasi andil inflasi, hal ini terjadi dikarenakan cuaca buruk yang melanda wilayah Sulteng pada bulan Januari menghambat proses melaut atau penangkapan ikan nelayan di Sulteng. Untuk komoditas Beras pada bulan Januari berdasarkan pemantauan mandiri memang mengalami kenaikan harga jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh pasokan beras yang menipis akibat daerah-daerah penyuplai beras seperti Parigi Moutong, Poso, dan Sigi belum memasuki masa panen. Komoditas pangan utama yang juga mengalami kenaikan harga pada bulan Januari yaitu Bawang Merah, Minyak Goreng, dan Gula Pasir. Kemudian untuk komoditas yang menghambat kenaikan inflasi adalah Angkutan Udara, Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Bawang Merah. Dari hasil pemantauan terhadap komoditas yang menahan inflasi, memang pada bulan Januari harga komoditas yang disebutkan sebelumnya tercatat mengalami penurunan harga.
Terkait dengan belanja perlinsos pengendalian dampak inflasi khususnya yang berasal dari belanja wajib 2% DTU/APBD, tercatat dari total 14 Pemda yang ada di Sulteng total realisasi belanja wajib perlindungan sosial telah mencapai Rp124,63 miliar atau 89,25% dari alokasi sebesar Rp139,65 miliar. Dari ke- 14 Pemda, terdapat 1 (satu) Pemda, yakni Kab. Buol yang memiliki realisasi 51,66%, sedangkan 13 Pemda lainnya tercatat telah memiliki capaian realisasi di atas 60%, dengan penyaluran tertinggi terdapat pada Kab. Tolitoli dan Kab. Sigi yang telah terealisasi keseluruhan (100%).
Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan harga komoditas energi dan ketersediaan pasokan BBM, menjaga supply dan distribusi kebutuhan pangan, termasuk dari subsidi dan kompensasi energi dan pangan. Pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian Presiden dan telah disampaikan dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 pada 17 Januari 2023 lalu. Upaya pengendalian inflasi terus ditempuh melalui berbagai kebijakan, antara lain stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan dan cadangan domestik, antisipasi gejolak harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sinergi dan bauran kebijakan Kemenkeu bersama pemda terus dilakukan bersama Bank Indonesia untuk menjaga agar sasaran inflasi kembali pada sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
Kinerja Baik APBN Berlanjut di Awal Tahun 2023
Realisasi belanja negara per 31 Januari mencapai Rp1,4 triliun atau mencapai 5,6% tumbuh 24,6% dibanding akhir Januari 2022, begitupun Pagu APBN 2023 juga tumbuh 3,6% (yoy). Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp219 miliar (2,5% dari Pagu). Belanja K/L terutama untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/ bangunan, dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos, dan termasuk kegiatan operasional K/L.
Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Januari 2023 mencapai Rp1,2 triliun (7,3% Pagu), tumbuh 24,1% (yoy), didorong tingginya penyaluran DAU khususnya Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaanya yang disalurkan, juga penyaluran DBH terutama dari DBH Minerba. Sementara itu, komponen TKD lainnya seperti DAK Non-Fisik dan Dana Desa mulai dilakukan penyaluran pada bulan Februari sedangkan DAK Fisik paling cepat dilakukan pada bulan Maret. Secara spasial realisasi TKDD terbesar berasal dari Kabupaten Morowali dengan realisasi sebesar Rp130 miliar (10,4% Pagu) yang ditopang dari realisasi DBH Minerba
Kinerja Baik Pendapatan Negara di Awal Tahun
Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik di tahun 2023 dan tumbuh 14,1% (yoy). Hingga akhir Januari 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp830 miliar atau 9,3% target APBN.
Mengawali tahun 2023, pertumbuhan pajak sangat baik, di mana per akhir Januari 2023, penerimaan pajak mencapai Rp787 miliar, atau 9,3% dari target, tumbuh 13,8% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik didukung oleh peningkatan aktivitas akhir tahun sejalan dengan libur Nataru dan implementasi UU HPP. Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak ditopang pertumbuhan PPh Final, dan PPh Pasal 23, serta PPN Dalam Negeri tumbuh didorong peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP. Sementara berdasarkan sektornya, seluruh sektor utama tumbuh positif pada bulan Januari 2023 sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada bulan Desember 2022.
Hingga akhir Januari 2023, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami sedikit penurunan namun tetap on-track, dipengaruhi turunnya penerimaan Bea Keluar dan Bea Masuk. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp74,7 miliar (3,5% dari target, turun 127,9% yoy). Penerimaan Cukai mampu mencatatkan penerimaan di awal tahun setelah periode sebelumnya belum terdapat penerimaan cukai di awal tahun, tumbuh 4,9% (yoy), dipengaruhi kebijakan tarif dan efektifitas pengawasan. Sementara kinerja Bea Keluar menurun disebabkan harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas.
Kinerja PNBP hingga akhir Januari 2023 tumbuh signifikan, mencapai 21,6% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp43 miliar (8,5% dari target). Capaian positif tersebut terutama didorong dari realisasi pendapatan PNBP lainnya (Rp 43,2 miliar atau 16,9% dari target), khususnya yang berasal dari pendapatan izin keimigrasian di Satker Kemenkumham, pendapatan jasa kepelabuhan pada Satker Kemenhub, dan pendapatan biaya pendidikan pada UIN Datokarama Palu. Pendapatan BLU (0,1% dari target) juga mencatatkan kinerja positif jika dibandingkan tahun sebelumnya yang belum terdapat realisasi penerimaan di awal tahun.
Perekonomian Sulteng pada Tahun 2022 yang tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko di tahun 2023 yang masih tinggi. Secara keseluruhan, kinerja APBN di awal tahun 2023 mencatatkan capaian yang positif, sehingga mampu menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun demikian, tantangan dan ketidakpastian masih harus terus diantisipasi dan diwaspadai agar pemulihan ekonomi yang dilakukan terus dapat dijaga momentumnya serta lebih kokoh. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN dalam membiayai program-program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, antara lain melalui belanja kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial.
TELAH RILIS – KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUNAN 2022 PROVINSI SULAWESI TENGAH
KFR ini merupakan salah satu bagian dari output pelaksanaan fungsi Kanwil DJPb Sulteng sebagai Regional Chief Economist (RCE). Pada KFR tahunan ini kami menyajikan informasi dan hasil analisis terkait dengan sasaran pembangunan dan tantangan daerah, analisis makro kesra regional, analisis kinerja fiskal regional, sektor unggulan dan potensial regional, serta analisis tematik yang khusus membahas terkait harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yuk simak secara lengkap summary dan infografis tersebut pada KFR TAHUNAN 2022 PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang dapat diunduh melalui pada tautan: bit.ly/KFR22
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.
