Rapat Komite ALCo Regional Sumatera Selatan Periode s.d. 31 Juli 2025 (15/8/2025)
Palembang, 15 Agustus 2025 - Kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) hingga akhir Juli 2025 menunjukkan capaian positif dari sisi pendapatan negara, meskipun belanja negara masih mengalami kontraksi. Penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendorong aktivitas ekonomi di Sumsel.
Pendapatan negara Sumsel tercatat sebesar Rp7,92 triliun atau 44,30% dari target, tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan mencapai Rp6,10 triliun (40,08%), terdiri dari PPN & PPnBM Rp3,25 triliun (tumbuh 22,1%) dan PPh Non Migas Rp2,79 triliun (terkontraksi -5,2%). Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp271,47 miliar (105,18%), tumbuh 61,06% (yoy), didorong oleh peningkatan volume ekspor CPO dan produk turunannya serta kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE). PNBP tercatat Rp1,55 triliun (64,42%), dengan kontribusi utama dari PNBP Lelang dan Pelayanan Kepelabuhanan.
Belanja negara Sumsel mencapai Rp23,78 triliun atau 48,08% dari pagu, mengalami kontraksi -9,86% (yoy). Belanja pemerintah pusat sebesar Rp6,43 triliun (40,67%) didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan modal tertekan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Belanja bantuan sosial tumbuh positif, terutama dari program KIP Kuliah dan ATENSI Kemensos.
Transfer ke Daerah (TKD) menjadi pilar penting pembangunan daerah, dengan realisasi mencapai Rp17,35 triliun atau 51,56% dari pagu, tumbuh 3,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran DBH sebesar Rp5.35 triliun (48,10%), DAU Rp7,97 triliun (56,88%), DAK Non Fisik Rp2,49 triliun (49,56%), Dana Desa Rp1,45 triliun (58,05%), dan Dana Insentif Rp41,73 miliar (56,06%).
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat 5,42% (yoy), lebih tinggi dari nasional. Inflasi berada di angka 2,88% (yoy), menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Neraca perdagangan mencatatkan surplus USD3,53 miliar, didorong oleh ekspor batubara, pulp, dan bahan baku karet. Indeks Keyakinan Konsumen tetap berada di level optimis (113,90), sementara indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, dan Gini Ratio menunjukkan tren perbaikan.
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan terus berkomitmen mendukung pelaksanaan APBD di 18 Pemda wilayah Sumsel melalui optimalisasi penyaluran TKD sebagai instrumen pembangunan daerah. Kinerja APBN hingga Juli 2025 menjadi bukti nyata kontribusi fiskal terhadap penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.
Unduh dalam format PDF: Pendapatan Tumbuh, Transfer ke Daerah Menjadi Pilar Pembangunan
