FGD Ekonomi dan Fiskal Sumatera Selatan Periode s.d. 30 September 2025 (15/10/2025)
Palembang, 29 Oktober 2025 - Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga 30 September 2025 menunjukkan ketahanan fiskal yang solid. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara tetap terjaga, dan Transfer ke Daerah (TKD) meningkat signifikan, menjadi pilar utama pembangunan daerah.
Pendapatan negara mencapai Rp10,68 triliun atau 60,59% dari target, tumbuh 6,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak dalam negeri menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp8,25 triliun (55,33%), didorong oleh peningkatan setoran PPN dan PPh Badan dari komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet. Penerimaan pajak perdagangan internasional juga tumbuh signifikan sebesar 72,52% (yoy), mencapai Rp348,35 miliar (134,97% dari target), terutama dari bea keluar atas ekspor CPO dan produk turunannya.
Belanja negara mencapai Rp34,27 triliun atau 68,29% dari pagu, mengalami kontraksi 5,69% (yoy). Belanja pemerintah pusat tercatat Rp8,68 triliun (55,39%), didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan modal masih terpengaruh kebijakan efisiensi anggaran. Namun, belanja bantuan sosial menunjukkan pertumbuhan positif, terutama dari program KIP Kuliah dan ATENSI Kemensos.
Transfer ke Daerah menjadi motor penggerak utama pembangunan daerah, dengan realisasi mencapai Rp25,59 triliun atau 74,16% dari pagu, tumbuh 6,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp9,16 triliun (71,26%), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp10,60 triliun (77,66%), DAK Non Fisik Rp3,45 triliun (68,85%), Dana Desa Rp2,11 triliun (84,69%), dan Dana Insentif Rp63 miliar (84,64%).
Dari sisi ekonomi makro, Sumsel mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42% (yoy), tertinggi kedua di Sumatera dan melampaui pertumbuhan nasional. Inflasi tahunan tercatat
3,44% (yoy), masih dalam batas terkendali. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,89%, menunjukkan perbaikan struktural di pasar kerja.
Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif, tumbuh 20,76% (yoy), didorong oleh peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi. Namun, belanja daerah masih perlu diakselerasi, dengan realisasi baru mencapai 48,92% dari pagu. Surplus APBD yang tinggi di beberapa daerah mengindikasikan potensi underspending yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan penumpukan belanja di akhir tahun.
Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah DJPb, DJP, DJBC, dan DJKN di Sumatera Selatan terus berkomitmen memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah. Optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan percepatan penyaluran TKD menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.
Unduh dalam format PDF: APBN Regional Sumsel Triwulan III 2025: Sinergi Fiskal Dorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan
