KCOC: Diseminasi KFR Triwulan III 2025 (10/12/2025)
Palembang, 10 Desember 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, berkolaborasi dengan Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang merilis Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2025 melalui Kemenkeu Corpu Open Class yang digelar secara daring, dengan fokus pada pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai akselerator ekonomi desa.
Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Rahmadi Murwanto menyampaikan bahwa ekonomi masih mampu menjaga momentumnya di tengah tekanan global. “Perekonomian Sumatera Selatan kembali menguat dan melampaui nasional. Inflasi tetap terkendali, kemiskinan turun, dan daya beli petani menguat. Konsumsi diharapkan terus menjadi motor penggerak agar indikator lainnya juga meningkat,” ujarnya.
Dari segi fiskal, pendapatan negara hingga triwulan III 2025 meningkat, didukung oleh peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, dan penerimaan bea keluar serta pungutan ekspor. Belanja pemerintah pusat menurun seiring dengan kebijakan efisiensi, namun defisit tetap terjaga. Transfer ke daerah turut meningkat, terutama dari penyaluran tunjangan profesi guru yang masuk langsung ke rekening penerima. Tren positif juga dapat dilihat pada APBD Sumsel, dimana terjadi perbaikan tingkat kemandirian fiskal dari kontribusi PAD yang meningkat, meski transfer pemerintah pusat masih menjadi komponen dominan.
Pada sesi utama, Kanwil DJPb Sumsel menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel, Amiruddin, dan Local Expert Ekonomi dan Fiskal Sumsel, Sukanto, untuk membahas perkembangan KDKMP. Amiruddin menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan, SDM, literasi digital, dan permodalan untuk membantu pengembangan koperasi. Masyarakat juga senantiasa diajak menjadi anggota koperasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.
KFR mencatat bahwa pengembangan KDKMP di Sumsel mulai terlihat, terutama pada penguatan usaha simpan pinjam serta percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung koperasi. Namun tantangan masih signifikan, mulai dari tata kelola, kapasitas organisasi, literasi keuangan, struktur modal, hingga kualitas pendampingan. Local Expert Sukanto, menambahkan bahwa koperasi desa bisa membuka peluang usaha baru, terutama dengan memanfaatkan potensi lokal. Namun, masih perlu sinergi kebijakan fiskal dan pendampingan teknis, serta kekuatan internal dari koperasi dan pengelolaan bersama hubungan eksternal secara strategis.
Melalui KFR, DJPb Sumsel menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, akses pembiayaan yang lebih inklusif, serta dukungan fiskal yang terarah agar KDKMP benar- benar menjadi instrum penggerak ekonomi masyarakat.
KFR Triwulan III 2025 telah memiliki ISSN dan dapat dibaca lengkap melalui laman resmi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan (https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/). Media, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha diharapkan memanfaatkan KFR sebagai salah satu rujukan untuk memahami dinamika ekonomi Sumsel dan arah kebijakan fiskal terkini.
Unduh dalam format PDF: Kemenkeu Corpu Open Class: Diseminasi KFR Triwulan III 2025, Membedah Potensi dan Tantangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
