Palembang, 20 Agustus 2026

 A. Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan

• Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Palembang bulan Juli 2026 berada di level optimis (>100) dengan kenaikan 13,44% (yoy) meski sedikit menurun 0,54% (mtm).
• PPN (tanpa restitusi) s.d Juli 2026 tumbuh positif 24,48% (yoy)
• Impor Bahan Baku & Penolong hingga Juli 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dengan komoditi impor didominasi oleh pupuk, kayu kasar, dan parts mesin.
• Impor Barang Modal hingga Juli 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dengan komoditi impor didominasi mesin, pompa, serta reaktor, turbin, dan generator; meski secara bulanan terjadi penurunan dibanding Juli 2025.
• Inflasi Sumsel bulan Juli 2026 semakin terkendali, yaitu 2,50% (yoy), lebih lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Penyebab inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (andil 0,72%), Perawatan pribadi dan jasa lainnya (andil 0,72%), serta transportasi (andil 0,48%). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yoy hingga Juli 2026 terbesar adalah emas perhiasan, bensin, minyak goreng, jeruk, dan beras.
• NTP Sumsel bulan Juli menjadi 148,18, menurun 0,81% (mtm) dan meningkat 22,97% (yoy). Turunnya NTP Juli 2026 dipengaruhi oleh beberapa subsektor yaitu tanaman perkebunan rakyat (-1,24%), peternakan (-0,39%), dan nelayan (-0,20).

B. Kinerja APBN Regional Sumatera Selatan

Pendapatan Negara

Pendapatan negara APBN Regional Sumsel per 31 Juli 2026 sebesar Rp9,32 triliun

1. Penerimaan pajak

Penerimaan Pajak s.d. Juli 2026 terkumpul sebesar Rp7.153,75 M atau tumbuh sebesar 15.36% berdasarkan Wajib Pajak terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan serta pencatatan penerimaan setelah implementasi coretax menggunakan deposit yang dapat menjadi pengurang tahun 2026. Penerimaan bulan Juli 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dikarenakan Peningkatan setoran masa PPN sektor administrasi pemerintahan, serta Peningkatan setoran masa atas PPh badan dengan kontribusi terbesar dari industri sektor sawit, bank umum konvensional, dan industri karet remah. Perubahan administrasi pembayaran coretax dari saldo deposit yang sudah tercatat pada Penerimaan 2025 akan mempengaruhi pencatatan saldo deposit pada Akun WP di Tahun 2026. Saldo deposit 2025 yang telah dipindahbukukan di Tahun 2026 akan menjadi pengurang penerimaan pada jenis pajak lainnya.

Dinamika kondisi penerimaan per Jenis Pajak utama s.d. Juli 2026 (yoy) sebagai berikut:

• PPN DN tumbuh 43.30% dikarenakan peningkatan setoran PPN Pemungut Bendahara Pemerintah atas Belanja Modal Aktivitas Bidang Perumahan dan Kesehatan, serta Restitusi yang tidak sebesar tahun lalu.
• PPh Badan tumbuh 21.24% dikarenakan Peningkatan setoran masa atas PPh Badan dengan kontribusi terbesar dari Industri Sektor Sawit, Bank Umum Konvensional, dan Industri Karet Remah, serta restitusi yang tidak sebesar tahun lalu.
• PPh 21 tumbuh 65.05% dikarenakan peningkatan setoran atas masa pembayaran Gaji/Tunjangan dengan kontribusi terbesar dari Administrasi Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bank Umum Konvensional.
• PPh Final tumbuh 20.96% dikarenakan peningkatan setoran masa PPh Final aktivitas Pemerintahan di Bidang Perumahan.
• PPh Pasal 23 kontraksi 10.60% dikarenakan penurunan setoran PPh Pasal 23 Bunga WP Sektor Pelayanan Kepelabuhan Laut dan PPh Pasal 23 Jasa WP Sektor Pertambangan Baru dan Pemanfaatan Kayu Hutan.
• PPh Orang Pribadi kontraksi 8.77% dikarenakan implementasi coretax satu kesatuan ekonomi dengan memakai NPWP Kepala Keluarga.
• PPN Impor tumbuh 21.40% dikarenakan peningkatan setoran masa PPN Impor Perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil, serta perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian.
• Sektor Perdagangan tumbuh 38.92% dikarenakan peningkatan setoran PPN Dalam Negeri WP Sektor Perdagangan Besar Sawit dan Perdagangan Hasil Kehutanan, serta peningkatan PPh Badan atas Perdagangan Besar Sawit dan Perdagangan Besar atas Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
• Sektor Industri tumbuh 26.13% dikarenakan Peningkatan Pembayaran PPh Tahunan Badan dengan kontribusi terbesar dari Industri Crude Palm Oil (CPO) dan restitusi yang tidak sebesar tahun lalu.
• Sektor Administrasi Pemerintahan tumbuh 25.89% dikarenakan peningkatan setoran PPN Pemungut Instansi Pemerintah dengan kontribusi utama dari Bidang perumahan, Kesehatan, dan pendidikan. Serta Peningkatan setoran PPh 21 atas Belanja Pegawai.
• Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan tumbuh 34.96% karena peningkatan setoran masa PPN WP Sektor Pertanian Kelapa Sawit dan setoran masa PPh Pasal 21 WP Sektor Pemanfaatan Kayu Hutan dan Pertanian Kelapa Sawit.
• Sektor Aktivitas Keuangan tumbuh 75.27% dikarenakan peningkatan PPh 21 atas pembayaran gaji/tunjangan pegawai dan pembayaran PPh Tahunan Badan dari Bank Umum Konvensional .
• Sektor Pengangkutan dan Penyimpanan tumbuh 18.28% karena peningkatan Setoran PPN WP Sektor Angkutan Bermotor.
• Sektor Pejabat Negara, Karyawan, dll kontraksi 6.83% dikarenakan implementasi coretax satu kesatuan ekonomi dengan memakai NPWP Kepala Keluarga yang mengakibatkan PPh Orang Pribadi Istri Gabung menggunakan NIK Suami.

2. Penerimaan Bea dan Cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai s.d. Juli 2026 sebesar Rp252,42 miliar (67,93% dari target Rp371,6 miliar) tumbuh negatif -12,3% (yoy)​.

• Realisasi Bea Masuk s.d. bulan Juli 2026 adalah sebesar Rp82,10 miliar, namun dikarenakan terdapat restitusi sebesar sebesar Rp2,19 M sehingga capaian realisasi BM hanya sebesar Rp82,10 M atau 72,48% dari target. Realisasi penerimaan BM tumbuh positif 105,17 (yoy), utamanya, ditopang oleh importasi beberapa jenis barang seperti mesin, baja lembaran lapis, dan alat berat.
• Realisasi Bea Keluar s.d. Juli 2026 adalah sebesar Rp169,45 miliar (65,59% dari target Rp258,34 miliar). Komoditi ekspor yang dikenakan BK s.d. Juli 2026 masih didominasi CPO dan produk turunannya. Penerimaan BK tumbuh negatif -26,41% (yoy) disebabkan oleh penurunan realisasi BK pada triwulan I tahun 2026 yang dipengaruhi oleh HPE yang lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
• Realisasi Cukai s.d. Juli 2026 adalah sebesar Rp875,39 juta

Ultimum Remidium (UR) rokok sejumlah 318,784 batang dan MMEA sejumlah 171.550 mL dengan total besaran sanksi Rp655.385.000. Denda administrasi MMEA sebesar Rp170.000.000.

3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kinerja capaian PNBP wilayah Sumsel s.d. Juli 2026 mengalami pertumbuhan positif sebesar 23,3% (yoy), dengan mencapai Rp1,91 triliun (77,46% dari target Rp2,47 triliun).

Sampai dengan periode ini, PNBP BLU menyumbang porsi sebesar 51,24% dari total PNBP, dan PNBP lainnya menyumbang sebesar 48,76% dari total PNBP.​

• Pendapatan PNBP BLU sebesar Rp980,96 miliar atau 52% dari target. Tiga realisasi tertinggi berasal dari jasa pelayanan rumah sakit Rp753,56 miliar, jasa pelayanan pendidikan Rp195,55 miliar dan jasa penyediaan barang/jasa lainnya Rp11,38​ miliar.
• Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp993,5 miliar atau 155% dari target. Tiga realisasi tertinggi berasal dari penerimaan kembali belanja barang TAYL Rp409,34 miliar, jasa kepelabuhanan Rp89,3 miliar dan pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Rp33,52 miliar.

 4. Belanja Negara:

Realisasi belanja negara sebesar Rp22,2 triliun atau 55,82% dari pagu.

• Belanja K/L Rp8,45 triliun (52,33% dari Pagu)

Peningkatan belanja K/L sampai dengan 31 Juli 2026 di tengah kebijakan penajaman belanja sebesar 31,34%, dipengaruhi peningkatan belanja pegawai sebesar 20,13% (yoy) sebagai akibat dari penyesuaian gaji pokok pegawai dan penambahan aparatur baru , tumbuhnya belanja barang karena akselerasi melalui output cetak sawah (18,87%, yoy) dan belanja modal (262,02%, yoy) akibat dari low base effect.

• Transfer ke Daerah Rp13,75 triliun (58,2% dari Pagu)

Penyaluran TKD terkontraksi 20,71% (yoy) seiring dengan penurunan alokasi di tahun 2026. Meskipun terkontraksi, kinerja TKD hingga Juli, dioptimalkan melalui realisasi penyaluran DAU, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik dalam mendukung pemenuhan belanja pokok daerah, operasional pemerintahan, dan layanan publik.

C. Penyampaian Kinerja Pelaksanaan APBD Sumatera Selatan

• Kinerja APBD per Pemda s.d 31 Juli 2026 menunjukkan kontraksi. Secara konsolidasi kinerja di bulan Juli 2026 menunjukkan surplus.
• Persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi terdapat pada Lubuklinggau sebesar 58,59% sedangkan persentase realisasi terendah terdapat pada OKUS sebesar 7,15%.
• Persentase realisasi belanja daerah tertinggi terdapat pada Lubuklinggau sebesar 53,46% sedangkan persentase realisasi belanja daerah terendah terdapat pada OKUS sebesar 18,37%.
• Dari perbandingan (rasio) antara surplus/defisit dengan pendapatan daerah, secara rata-rata sebesar 5,81%. Terdapat 5 Pemda nilai rasio teratas yaitu Mura (37,91%), Sumsel (27,74%), Muratara (21,58%), Lubuklinggau (12,65%) dan Empatlawang (12,41%).

D. Kinerja Penyaluran Kredit Program Sumsel

• Sampai dengan 31 Juli 2026, realisasi KUR di Sumsel mencapai 60,16% dari target dan masih terus tumbuh positif sebesar 1,89% (y-o-y) atau secara nominal yaitu sebesar Rp5.345,30 Miliar kepada 66.928 debitur.
• Berdasarkan skema penyaluran, Jumlah Penyaluran KUR Wilayah Sumatera Selatan sebesar 65,25% berada pada segmen Skema Mikro.
• Sedangkan Jika berdasarkan sektor, Penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan Penyaluran tertinggi masih berada pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang sebesar Rp. 3.256,83 Miliar atau sebesar 60,93% dari total penyaluran. Agro mendominasi, menunjukkan kerentanan pada cuaca dan harga komoditas
• Tiga Lembaga perbankan dengan penyaluran tertinggi yaitu oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.
• Kinerja Pembiayaan UMi Wilayah Sumatera Selatan sampai dengan 31 Juli 2026 tumbuh Positif sebesar 10,59% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (y-o-y) ) atau secara nominal yaitu sebesar Rp342,39 Miliar kepada 49.975 debitur.
• Secara total Kinerja Pembiayaan UMi Wilayah Sumatera Selatan mencapai Rp342,39 Miliar dan tersalur kepada 49.975 Debitur.
• Di Wilayah Sumatera Selatan terdapat 5 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menyalurkan UMi, namun sebagian besar Pembiayaan UMi disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani yaitu sebesar 96,96% dari total pembiayaan UMi.
• Berdasarkan Sektor, Pembiayaan UMi masih didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebesar 97,58% dari total pembiayaan di Wilayah Sumatera Selatan.
• Sedangkan berdasarkan kinerja wilayah, Kota Palembang masih menjadi wilayah dengan kinerja penyaluran pembiayaan UMi tertinggi di Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp69,28 Miliar. Hal ini dipengaruhi oleh Kota Palembang yang merupakan pusat bisnis dan ekonomi di Sumatera Selatan

Narahubung Media:
Gisela Andriani
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Palembang - 30 129, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135