Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa se Sumatera Utara Tahun 2020 yang bertempat di Gedung Olahraga/Stadion Futsal Pemprovsu, Jalan Willem Iskandar (Pancing), Medan pada hari senin tanggal 02 Maret 2020. Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang didampingi oleh Tiarta Sebayang (@tiartasebayang )selaku Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumut. Peserta Rakor terdiri dari Gubernur, Para Bupati, Sekda Pemerintah Daerah Provinsi, Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten, Kadis PMD, BPKAD, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten, 389 Camat, 2056 kepala desa, 491 pendamping desa, Kapolda/Kapolres lingkup wilayah Sumatera Utara, Kejati/Kejari lingkup wilayah Sumatera Utara , BPKP, dan KPPN. Raker ini diisi dengan pemaparan dari Kanwil DJPb, Kemendes PDTT, BPKP, dan Kemendagri yang dilanjutkan dengan diskusi. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumut, Tiarta Sebayang menyampaikan materi terkait PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK tersebut terdapat mekanime baru di mana Dana Desa langsung ditransfer ke Rekening Kas Desa sehingga penyaluran menjadi lebih cepat. Oleh sebab itu, dengan Raker ini diharapkan segenap pemangku kepentingan memiliki gerak dan pemikian yang sama untuk mempercepat juga penyaluran Dana Desa. Dengan demikian, desa dapat lebih cepat melakukan pembangunan di daerahnya. Apabila kita lihat penyaluran tahun 2019, alokasi Dana Desa sebesar Rp4,45 triliun dengan realisasi Rp4,38 triliun atau 98,52 persen. Sedangkan, tahun 2020 ini, Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi sebesar Rp4,55 triliun. Tahun 2019, Dana Desa bisa menghasilkan pembangunan di daerah antara lain jalan desa sepanjang 292 km, pengeran jalan desa sepanjang 1.665 km, sambungan air bersih sepanajng 37 km, gedung PAUD dan TK sebanyak 248 unit, posyandu sebanyak 244 unit embung desa sebanyak 14 dan banyak lagi.