Perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I 2026 menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor akhir tahun 2025. Ekonomi Sumut tumbuh 4,98% (yoy), meningkat dibanding Triwulan IV 2025 sebesar 4,23% (yoy), meskipun masih berada di baw`ah pertumbuhan nasional yang mencapai 5,61% (yoy). Secara nominal, PDRB Sumut mencapai Rp320,03 triliun (ADHB) dan Rp167,92 triliun (ADHK 2010). Sumut tetap menjadi kontributor ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dengan pangsa 23,50%, sekaligus menempati peringkat kelima pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sumut masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang 51,65% terhadap PDRB dan tumbuh 5,03% (yoy). Komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi LNPRT sebesar 11,24%, diikuti konsumsi pemerintah sebesar 9,82% (yoy). Penguatan konsumsi masyarakat didukung oleh momentum hari besar keagamaan, kebijakan Work from Anywhere (WFA), serta mulai meningkatnya aktivitas ekonomi pasca bencana. Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah, dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,44 triliun dan operasional 1.005 SPPG atau 57,03% dari target unit layanan di Sumatera Utara.
Berdasarkan lapangan usaha, hampir seluruh sektor ekonomi tumbuh positif. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,62% (yoy), mencerminkan pulihnya mobilitas masyarakat, aktivitas pariwisata, dan konsumsi domestik. Namun demikian, sektor Industri Pengolahan, yang merupakan sektor strategis untuk hilirisasi ekonomi daerah, hanya tumbuh 1,53% (yoy) dan masih tertinggal dibanding rata-rata nasional sebesar 5,04% (yoy). Struktur ekonomi Sumut masih didominasi oleh empat sektor utama, yaitu Pertanian (24,18%), Perdagangan (19,69%), Industri Pengolahan (18,05%), dan Konstruksi (12,09%), yang secara total menyumbang 74,01% terhadap PDRB. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan masih perlu diperkuat.
Dari perspektif fiskal, belanja negara terbukti menjadi instrumen utama dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi daerah. Realisasi belanja negara di Sumut pada Triwulan I 2026 mencapai Rp19,44 triliun, tumbuh 42,82% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp4,24 triliun atau 18,74% dari pagu, tumbuh 20,74% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang meningkat 230,46% (yoy). Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp15,19 triliun atau 37,03% dari pagu, tumbuh 50,50% (yoy), didorong oleh kenaikan DAU sebesar 41,51%, DBH sebesar 608,18%, dan DAK Nonfisik sebesar 41,53%. Percepatan penyaluran TKD melalui PMK Nomor 102 Tahun 2025 serta tambahan alokasi untuk daerah terdampak bencana menjadi faktor utama yang menopang percepatan pemulihan ekonomi regional.
Di bidang stabilitas harga, inflasi Sumut pada Maret 2026 tercatat 3,86% (yoy) dengan deflasi bulanan sebesar 0,13% (mtm). Deflasi terutama didorong oleh penurunan harga cabai merah, tomat, dan cabai rawit seiring membaiknya pasokan pangan dan pulihnya distribusi pascabencana. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mengalokasikan belanja tertagging inflasi sebesar Rp914,56 miliar pada APBN dengan realisasi Rp103,31 miliar, serta realisasi belanja tertagging inflasi APBD sebesar Rp587,41 miliar, yang sebagian besar difokuskan pada pembangunan infrastruktur transportasi dan pengairan guna memperlancar distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Kinerja sektor eksternal juga menunjukkan ketahanan yang baik. Pada Januari–Maret 2026, Sumut membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$1,70 miliar, tumbuh 3,53% (yoy). Nilai ekspor mencapai US$2,97 miliar dan didominasi oleh industri pengolahan sebesar 94,68% dari total ekspor, sementara impor sebesar US$1,27 miliar didominasi oleh bahan baku dan penolong sebesar 81,38%. Tiongkok, Amerika Serikat, dan India menjadi tujuan ekspor utama yang secara bersama-sama menyerap 37,25% ekspor Sumut.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, indikator pembangunan menunjukkan tren yang semakin membaik. IPM Sumut tahun 2025 mencapai 76,47, lebih tinggi dari rata-rata nasional (75,90) dan menempati peringkat ketiga di Sumatera. Tingkat kemiskinan turun menjadi 7,24% atau sekitar 1,13 juta jiwa, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 8,25%. Ketimpangan juga membaik dengan Rasio Gini 0,283, lebih rendah dibanding nasional (0,363). Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,01%, meskipun masih sedikit lebih tinggi dibanding nasional (4,68%). Sementara itu, sektor primer menunjukkan perbaikan kesejahteraan, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 157,16 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 113,25, keduanya berada di atas rata-rata nasional.
Untuk membaca KFR lengkap dapat diakses melalui tautan : s.kemenkeu.go.id/KumpulanKFRSumut
Perekonomian Sumatera Utara
Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan positif namun melambat, dengan tantangan pada peningkatan kemiskinan, stabilitas harga hortikultura, dan pengangguran lulusan berpendidikan tinggi. Perekonomian Sumatera Utara (Sumut) pada Triwulan II 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,69% (yoy), sedikit di bawah rata-rata nasional (5,12%). Secara q-toq, ekonomi Sumut tumbuh 2,97%. Pada sisi APBN, Pendapatan Negara di Sumut Triwulan II 2025 mengalami kontraksi 31,94% (yoy), terutama karena penurunan penerimaan perpajakan sebesar 35,20% akibat implementasi sistem administrasi perpajakan baru (Coretax) serta kebijakan larangan impor. Namun, PNBP justru tumbuh 4,89% (yoy), didominasi pendapatan BLU rumah sakit. Pada sisi APBD, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp21,41 triliun (33,31% dari target), terkontraksi 3,49% (yoy). PAD turun 1,12%, terutama karena penurunan pajak kendaraan bermotor dan BPHTB. Namun retribusi daerah naik signifikan.
