Perekonomian Sumatera Utara pada Triwulan IV 2025 mampu terus tumbuh positif (c-to-c, q-to-q dan yoy), meski mengalami perlambatan. Jika dibandingkan dengan kondisi kumulatif sampai dengan triwulan IV 2024, ekonomi Sumatera Utara sampai dengan triwulan IV tahun 2025 tumbuh 4,53 % (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi terjadi di kategori transportasi dan pergudangan sebesar 10,74%, diikuti Jasa Perusahaan 10,45% dan Real Estate 8,64%.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Utara pada triwulan IV 2025 sebesar Rp317,40 triliun, menjadi yang terbesar di Pulau Sumatera dengan share 23,54%, diikuti Riau 22,84%, dan Sumatera Selatan sebesar 13,71%. Sementara share terendah disumbang Provinsi Bengkulu sebesar 2,13%..
Inflasi Sumut (yoy) pada tahun 2025, khususnya pada Semester II menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada bulan Agustus s.d Oktober 2025, inflasi tahunan (yoy) di Sumut berturut-turut menjadi yang tertinggi di Indonesia yaitu 4,42%; 5,32 %; dan 4,97%. Pada bulan Desember 2025, inflasi Sumut turun menjadi 4,66%, namun masih berada di atas angka inflasi nasional (2,92%), dan di atas target inflasi nasional ± 2,5%.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumut pada periode September 2025 sebesar 7,24% atau sebanyak 1,13 juta jiwa, menurun jika dibandingkan dengan periode Maret 2025 sebesar 7,36% atau 1,14 juta jiwa. Jika ditarik dari Maret 2023, dengan angka sebesar 8,15% atau sebesar 1,240 juta jiwa, angka kemiskinan di Sumut menunjukkan tren penurunan yang konsisten.
Capaian NTP Provinsi Sumut bulan Desember 2025, tercatat sebesar 146,61 diatas angka rata-rata NTP nasional sebesar 125,35, menduduki peringkat ketujuh dari seluruh provinsi di Indonesia. Subsektor dengan NTP terbesar adalah subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan nilai sebesar 202,9.
Capaian NTN Provinsi Sumut bulan Desember 2025 tercatat sebesar 107,62, angka ini berada di atas rata-rata NTN nasional yang sebesar 105,32.
Realisasi pendapatan negara menunjukkan tren penurunan selama periode 2023 - 2025. Realisasi pendapatan negara di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 21,80% (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan perpajakan yang terkontraksi hingga 27,97% (yoy).
Realisasi penyaluran TKD tahun 2025 sebesar Rp42,5 triliun atau 96,92% dari total alokasi, mengalami kontraksi 3,97%. Adanya kebijakan penghentian penyaluran Dana Desa Non-Earmarked tahap II menjadi penyebabnya.
Program Revitalisasi Sekolah di Sumatera Utara telah berjalan pada jalur kebijakan yang tepat, sejalan dengan arah APBN 2025. Total anggaran Revitalisasi Sekolah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 sebesar Rp823,56 Miliar dengan realisasi mencapai Rp774,10 miliar (93,99%). Dari sisi volume pengerjaan, 349 sekolah telah selesai 100% dan 593 sekolah lainnya masih dalam proses pembangunan maupun tahap konstruksi aktif.
Peran Perum BULOG dalam menyerap gabah/beras para petani memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penyerapan hasil panen petani di Sumatera Utara. Secara Nasional, total dana yang dberikan kepada BULOG per April 2025 sebesar Rp16,6 triliun, dengan realisasi di wilayah Sumatera Utara mencapai Rp381,19 miliar. Pembelian gabah/beras oleh BULOG selain untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan pengendalian inflasi pangan daerah. BULOG terbukti berfungsi sebagai buffer stok dan shock absorber, terutama pada saat terjadi gangguan produksi dan distribusi akibat bencana.
Untuk membaca KFR lengkap, silakan kunjungi:
https://s.id/KajianFiskalRegional_2025
Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan positif namun melambat, dengan tantangan pada peningkatan kemiskinan, stabilitas harga hortikultura, dan pengangguran lulusan berpendidikan tinggi. Perekonomian Sumatera Utara (Sumut) pada Triwulan II 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,69% (yoy), sedikit di bawah rata-rata nasional (5,12%). Secara q-toq, ekonomi Sumut tumbuh 2,97%. Pada sisi APBN, Pendapatan Negara di Sumut Triwulan II 2025 mengalami kontraksi 31,94% (yoy), terutama karena penurunan penerimaan perpajakan sebesar 35,20% akibat implementasi sistem administrasi perpajakan baru (Coretax) serta kebijakan larangan impor. Namun, PNBP justru tumbuh 4,89% (yoy), didominasi pendapatan BLU rumah sakit. Pada sisi APBD, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp21,41 triliun (33,31% dari target), terkontraksi 3,49% (yoy). PAD turun 1,12%, terutama karena penurunan pajak kendaraan bermotor dan BPHTB. Namun retribusi daerah naik signifikan.
