Salah satu persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil berupa penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat atas beban APBD antara pemerintah daerah bersama unit vertikal Kementerian Keuangan setempat yaitu KPPN dan KPP. BAR tersebut diterbitkan setelah dilakukan verifikasi bersama antara pemda, KPPN, dan KPP yang digunakan untuk memastikan kesesuaian jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang dipungut/dipotong maupun jumlah pajak yang telah tercatat di Rekening Kas Negara yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, KPPN Amlapura berkolaborasi dengan KPP Pratama Gianyar dan Pemerintah Daerah mitra kerja melaksanakan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Beban APBD Semester I Tahun 2025. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, tidak terdapat selisih atas setoran pajak yang dilakukan Pemerintah Daerah. Pajak yang telah dipungut/dipotong senilai Rp31.116.740.201 dan pajak yang telah disetorkan senilai Rp31.116.740.201.
Dalam kegiatan ini, KPPN Amlapura juga turut melaksanakan koordinasi penyaluran Dana Transfer Ke Daerah (TKD) bersama Pemda Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli. Fokus pembahasan FGD yaitu langkah-langkah strategis dalam pencapaian proyeksi penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik bulan Juli dan Agustus.

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan tercipta kesamaan data yang valid dan akuntabel atas setoran perpajakan, guna mendukung pengelolaan keuangan negara dan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.