Pagu Belanja yang dikelola oleh KPPN Atambua pada APBN Tahun Anggaran 2022 adalah senilai 1.428.486.960.000 yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar 495.375.065.000 yang terdiri dari
- Belanja Pegawai dengan pagu 250.843.703.000
- Belanja Barang dengan pagu 153.777.729.000
- Belanja Modal dengan pagu 90.753.633.000
- Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan pagu senilai 933.111.895.000 untuk 3 pemerintah daerah yaitu Kab. Belu, Kab. Timur Tengah Utara, dan Kab. Malaka.
Sampai dengan 28 April 2022,
progress realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada KPPN Atambua telah mencapai 100.076.120.616 dari total pagu yaitu 495.3 M (13.87%) yang terdiri dari
- Belanja Pegawai senilai 78.843.703.000 dari total pagu 250.843.703.000 (31.43%)
- Belanja Barang senilai 31.098.900.352 dari total pagu 153.777.729.000 (20.22%)
- Belanja Modal senilai 33.358.172.509 dari total pagu 90.753.633.000 (36.76%)
Untuk Progress realisasi Belanja transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar 113.065.315.960 dari total pagu 933.111.895.000 (12.12%). Telah disalurkan ke beberapa Desa di Pemerintah Daerah yang sudah memproses dokumen yang sesuai dengan persyaratan.
Memasuki Triwulan II tahun 2022, aktivitas pereknomian mulai membaik baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan K/L yang meliputi:
1) Perbaikan Perencanaan;
2) Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek;
3) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa;
4) Percepatan Penyaluran Dana Bansos dan Banper yang tepat sasaran; dan
5) Peningkatan Monitoring dan efektivitas belanja.
Dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun mulai membaik, baik dari segi konsumsi maupun produksi. Diharapkan K/L dan Pemerintah Daerah agar melakukan akselerasi belanja agar dampak belanja pemerintah dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
