Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa napas baru dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 banyak menguraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sebelumnya hanya disebutkan saja. Melalui perubahan ini pula, istilah “gratifikasi” dipergunakan pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 12B. Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor membahas perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

      Terciptanya payung hukum yang membawahi gratifikasi merupakan suatu bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat menghasilkan dampak yang negatif serta dapat mengarah ke dalam tindakan suap menyuap maupun korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, tidak dapat dipungkiri implementasi penegakan peraturan gratifikasi tidaklah mudah. Kendala yang dihadapi dikarenakan sangat lumrahnya anggapan pemberian hadiah dalam rangka merekatkan tali silaturahmi.

      Gratifikasi memerankan peran penting dalam sistem dan mekanisme pemberian hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri dan masyarakat seperti: Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum? Sampai dengan apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

Apa yang dimaksud dengan Gratifikasi?

      Asal mula pengertian gratifikasi terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Apabila kita mencermati pasal tersebut, gratifikasi memiliki definisi: pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

      Gratifikasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila pemberian hadiah diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dari pihak manapun. Dengan adanya pemahaman ini, maka akan lebih baiknya masyarakat tidak perlu tersinggung seandainya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menolak suatu pemberian, hal ini dilakukan dikarenakan kesadaran terhadap niatan apa yang mungkin tersembunyi di balik pemberian tersebut. Penolakan tersebut juga dapat dianggap sebagai suatu kepatuhan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih memahami perbedaan antara gratifikasi yang dianggap sebagai suap dan tidak dianggap suap, berikut tabel  perbedaan diantara keduanya.

*Ada tiga model hubungan: (1) vertikal-dominatif (seperti hubungan atasan-bawahan); (2) diagonal (seperti petugas layanan publik-pengguna layanan publik); dan (3) setara (seperti antara teman dan antar tetangga). Dua yang pertama adalah relasi-kuasa yang timpang.

** Strategis artinya berkenaan dengan/menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumber daya strategis ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketimpangan strategis ini biasanya antar posisi strategis yang terhubungkan lewat hubungan strategis. Sebagai contoh adalah hubungan antara seseorang yang menduduki posisi strategis sebagai panitia pengadaaan barang dan jasa dengan peserta lelang pengadaan barang dan jasa. Pada posisi ini terdapat hubungan strategis di mana sebagai panitia pengadaan barang dan jasa seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan pengalokasian/pendistribusian aset-aset sumberdaya strategis yang dipercayakan kepadanya pada pihak lain, sedangkan di lain sisi peserta lelang berkepentingan terhadap sumber daya yang dikuasai oleh panitia tersebut.

      Apabila anda seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan merasa menerima gratifikasi maka wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Langkah terbaik yang dilakukan pertama kali ialah menolak gratifikasi. Namun jika keadaan memaksa penerimaan gratifikasi seperti misalnya pemberian terlanjur diberikan melalui orang terdekat Anda (suami, istri, anak, anggota keluarga, teman, dan lain-lain), maka sebaiknya gratifikasi tersebut segera dilaporkan ke KPK atau melalui UPG (unit pengendalian gratifikasi) di instansi anda bekerja.

      Kita dapat menghilangkan praktik gratifikasi apabila kita semua bergandeng tangan menolak dan tidak melakukan praktik tersebut. Untuk Indonesia yang lebih baik, mari mulai dari diri sendiri untuk selalu menjadi pribadi yang berintegritas.

Sumber:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
2. KPK, 2014. Buku Saku Memahami Gratifikasi. Jakarta: KPK.

Penulis: Anindya Jinan Naura, OJT Kelompok 17

Fotografer: Talitha Vania Azaria, OJT Kelompok 17

In Frame: Ilham Permadana dan Anindya Jinan Naura, OJT Kelompok 17