Zero Retur, Penyaluran Lancar, Pelaksanaan Anggaran Makin Baik

 

        Menurut Glen A. Welsch, Keuangan Negara adalah suatu bentuk statemen dari sebuah rencana dan juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut menyangkut manajemen yang digunakan dalam periode tertentu dalam satu waktu. Kebijaksanaan ini termanifestasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan keuangan negara, salah satunya adalah Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN membutuhkan lebih dari sekedar regulasi semata, namun juga kebijakan dan upaya untuk melaksanakan anggaran yang tepat sasaran.

        Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dengan menuangkannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kewajiban ini dituangkan dalam perencanaan dan alokasi dana oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang kemudian disahakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Setelah melewati berbagai perumusan dan persetujuan, DIPA ini nantinya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja sebagai organisasi lini dari Kementerian/Lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN sebagai unit pencairan dana.

        Pencairan dana sendiri dilakukan dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh satuan kerja kepada KPPN yang menjadi mitra kerjanya. Proses pengajuan SPM dan pencairan dana sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh satuan kerja dan KPPN dalam kesehariannya. Jika kegiatan pengajuan SPM dan pencairan dana ini dapat dilakukan tanpa hambatan, pelaksanaan Anggaran dapat diwujudkan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Namun, sama seperti sebuah pohon yang tumbang di tengah jalan, ada sebuah fenomena yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan anggaran yang maksimal. Hambatan ini diantaranya Koreksi SPM dan Retur SP2D.

        Menurut PER-16/PB/2014, Koreksi adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. Sedangkan menurut PER9/PB/2018, Retur SP2D adalah penolakan atau kegagalan transfer dana ke rekening pihak penerima, dan bank penerima melakukan penolakan atau pengembalian SP2D. Bedasarkan pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa koreksi dan retur memiliki arti “perbaikan” dan “pengembalian”. Jadi, mengapa kedua istilah ini dikategorikan menjadi hambatan bagi pelaksanaan anggaran?. Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu penyebab terjadinya koreksi dan Retur SP2D.

        Koreksi SPM/SP2D terjadi karena adanya perubahan atau kesalahan data sehingga harus diperbaiki. Perubahan ini dapat berupa Akun, Rekening Khusus dan deskripsi/uraian pengeluaran. Koreksi yang dilakukan pun tidak sembarangan, harus memenuhi berbagai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 16 Tahun 2014. Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan khusus dan bagaimana mengajukan Koreksi SPM/SP2D kepada KPPN. Koreksi dapat terjadi akibat kesalahan pengisian atau pembebanan akun saat pengisian kode akun maupun uraian maupun juga kesalahan penafsiran belanja sebagai akun yang tidak sesuai. Koreksi juga dapat terjadi karena perubahan kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait sehingga menimbulkan pemecahan atau penggantian akun yang sesuai dengan uraian SPM.

        Retur sendiri terjadi akibat adanya kesalahan-kesalahan pada data rekening penerima . Kesalahan ini dapat berupa perbedaan nama dan nomor rekening antara data yang diisikan dalam Isian Data Supplier oleh operator SAS, dan data pada buku rekening maupun rekening koran milik calon penerima dana. Selain itu, kesalahan juga dapat terjadi akibat rekening penerima yang tidak aktif, baik karena sudah lama tidak digunakan untuk transaksi aktif, maupun karena saldo di dalam rekening yang tak mencukupi.

        Penyebab terjadinya koreksi dan Retur SP2D di atas mungkin tidak menjawab pertanyaan yang diajukan di awal, mengapa kedua istilah ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan anggaran yang maksimal. Maka dari itu, perlu diketahui juga, apa dampak dari Koreksi dan Retur SP2D bagi pelaksanaan anggaran Satker. Koreksi dan Retur SP2D dapat diibaratkan bak “gulma ditengah padi”. Artinya, keduanya hanya menjadi hambatan bagi pertumbuhan pelaksanaan anggaran, yang diibaratkan sebagai “padi”, untuk dapat bertumbuh dengan lancar. Pemberantasan gulma hanya menambah pekerjaan bagi petani yang menanam dan merawat padi. Sama seperti Koreksi dan Retur hanya menambah pekerjaan bagi satuan kerja dan KPPN untuk memprosesnya. Hal ini hanya menambah panjang rantai pekerjaan yang dilakukan baik oleh satker maupun KPPN.

        Retur sendiri juga berdampak pada gambaran semu akan pelaksanaan anggaran. Hal ini terjadi karena pembayaran sudah dilakukan, SP2D sudah “dicairkan” namun pengiriman ke rekening penerima tertolak, sehingga dana masuk rekening Retur. Retur mengakibatkan tidak sampainya atau tertundanya penerimaan dana oleh pihak yang berhak menerima sehingga manfaatnya bagi masyarakat luas pun tertunda. Adanya dana yang tersimpan di rekening Retur pun memberi dampak negatif pada pemanfaatan sumber daya dan manajemen kas, dikarenakan adanya kas yang menganggur (idle) di Rekening Retur. Lebih luas lagi, ketidaktepatan waktu pembayaran kepada penerima pembayaran atas beban APBN memiliki dampak yaitu peran APBN sebagai penggerak ekonomi sektor riil menjadi menurun.

        Melihat besarnya dampak yang terjadi akibat adanya Koreksi dan Retur SP2D, diperlukan adanya langkah-langkah pengendalian Koreksi dan Retur SP2D. Langkah pengendalian ini dilakukan dalam dua aspek, yakni pencegahan yang bersifat preventif dan penyelesaian yang bersifat penanganan.

        Untuk melakukan tindakan preventif, dapat dilakukan upaya untuk meminimalkan Koreksi dan Retur SP2D dengan melihat akar penyebab utamanya. Jika disimak dari penyebabnya, koreksi dan retur sendiri sama-sama terjadi akibat “ketidaktelitian”. Ketidaktelitian ini dapat dilihat dari kesalahan penginputan data yang berakibat pada koreksi (kecuali koreksi yang terjadi akibat perubahan kebijakan) dan Retur. Maka dari itu, dibutuhkan ketelitian ekstra dalam pengisian data-data di dalam pengajuan SPM untuk menghindari terjadinya koreksi dan retur. Dibawah ini terdapat beberapa tips untuk meminimalisir Koreksi dan Retur SP2D.  

  1. Satuan kerja yang menerima Surat Pemberitahuan Retur SP2D harus langsung memproses pengajuan Retur ke KPPN. Pengajuan Retur SP2D dan syarat-syarat kelengkapannya dapat dilihat pada PER-9/PB/2018.
  2. Pengisian Bagan Akun Standar dan Uraian Deskripsi SPM berpatokan pada Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait. Dibutuhkan pula ketelitian dalam menginput kode akun belanja maupun potongan serta klasifikasi potongan pada SPM.
  3. Salah satu SPM yang paling sering terkena retur adalah SPM yang penerimanya adalah penerima Bantuan Sosial atau Beasiswa. Hal ini terjadi karena rekening yang dipakai penerima tidak aktif digunakan dan hanya dipakai ketika jadwal penerimaan bantuan. Rekening yang tidak aktif digunakan dapat berpotensi menjadi rekening pasif yang akan menimbulkan retur. Hal ini harus dimitigasi dengan mengkoordinasikan kepada bank pihak penerima untuk memastikan bahwa rekening penerima masih aktif pada waktu menerbitkan SP2D.
  4. Diberikan pula himbauan kepada satker untuk meminimalkan jenis bank pihak penerima dalam pengajuan SPM agar deteksi masalah maupun mitigasi risiko dapat dilakukan lebih cepat.
  5. Satker harus memastikan data supplier akurat (nama dan nomor rekening). Kecermatan dalam penginputan supplier menyangkut ketepatan dan kebenaran penulisan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank tempat membuka rekening. Penulisan data ini harus benar benar sesuai dengan buku tabungan/rekening koran (bukan referensi bank). Penulisan ini harus persis sama antara data yang diinput dengan buku tabungan atau rekening koran, baik penulisan huruf, tanda baca, sampai ke spasi antar karakter.
  6. Hal lain yang tak kalah penting adalah memastikan status rekening bagi supplier baru. satker dapat meminta supplier baru untuk melampirkan surat keterangan dari bank tempat membuka rekening yang menyatakan bahwa rekening masih aktif per tanggal terbaru.
  7. Sebelum melakukan input rekening penerima pada SPM, operator aplikasi SAS terlebih dahulu melakukan pengecekan data rekening penerima dengan meneliti kembali arsip SPM yang telah diterbitkan, atau memastikan nomor rekening dengan melakukan pengecekan data supplier pada aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN) menu komitmen, cari data supplier dengan mengetik tipe supplier, status supplier, nomor NRS, nama supplier, NPWP supplier, nomor rekening penerima dan nama rekening penerima.

        Semoga tips di atas dapat membantu satker dalam meminimalkan mekanisme Koreksi dan Retur SP2D sehingga pelaksanaan anggaran yang maksimal dapat tercapai. Dengan sinergi antara satker yang mengajukan SPM yang benar dan KPPN yang melakukan penelitian dan pemrosesan SPM dan SP2D dengan maksimal, bukan tidak mungkin Zero Retur dapat diwujudkan. Zero Retur, Penyaluran Lancar, Pelaksanaan Anggaran Makin Baik !

 

Ditulis Oleh : Uli Natasya Girsang (OJT Kelompok 17)

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search