Bandung, 30 Maret 2026

Pada Konferensi Pers APBN KiTA  tanggal 11 Maret 2026 disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa APBN menunjukkan kinerja yang solid sebagai instrument shock absorber di Tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Hingga akhir Februari 2026,  kinerja pendapatan negara sebesar Rp.358 triliun,  tumbuh 12,8% (yoy) dimana penerimaan pajak tumbuh sangat kuat sebesar 30,4%. Disisi belanja negara mencapai Rp.493,8 triliun atau 12,8% dari pagu. Akselerasi belanja pemerintah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata sejak awal tahun.

Kinerja APBN lingkup wilayah kerja KPPN Bandung II sampai dengan akhir Februari 2026 baik pendapatan maupun belanja tumbuh positif (yoy) seiring dengan kinerja APBN secara nasional.

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan RI yang mempunyai mitra kerja satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai dengan bulan Februari 2026 KPPN Bandung II mempunyai mitra sebanyak 19 K/L (termasuk BA BUN 999) yang tersebar pada 186 Satuan kerja (sumber data MyIntress) dan 3 satker BA BUN sebagai KPA Penyalur Tranfer Ke Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir Februari 2026 kinerja Penerimaan Dalam Negeri pada KPPN Bandung II  masih didominasi oleh Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh positif sebesar 29,41% (yoy). Telah terhimpun PNBP sampai akhir Februari 2026 sebanyak Rp.223,19 milyar atau 26,45% dari target, yang terinci atas PNBP lainnya sebesar Rp.82,57 milyar dan pendapatan BLU sebesar Rp.140,62 milyar.  

Sementara pada belanja negara yang dikelola KPPN Bandung II  dengan pagu sebesar Rp. 21,303 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp. 15,426 triliun atau naik Rp.1.092 triliun dibandingkan pagu tahun lalu sebesar Rp. 14,333 triliun. Sedangkan pagu Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 5,877 triliun  turun Rp. 1,818 triliun dibandingkan tahun lalu. Pagu TKD tahun lalu sebesar Rp.7,695 triliun.  

Kinerja realisasi Belanja Negara sampai dengan 28 Februari 2026 tumbuh positif 33,47% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp. 2,951 triliun atau 13,85% dari total pagu Rp.21,303 triliun. Kinerja positif tersebut didukung oleh kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat yang cukup signifikan sebesar 65,83% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp.1,452 triliun atau 9,41% dari pagu Rp15,426 triliun. Semua Komponen Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif yang meliputi belanja pegawai 58,01% (yoy), Belanja   Barang sebesar 33,61% (yoy),  dan Belanja Modal sebesar 1668% (yoy).  Hal ini juga selaras dengan kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN Bandung II sampai dengan akhir Februari 2026 sebanyak 1.141 kontrak dengan nilai Rp. 2,859 triliun.  Secara terinci realisasi belanja Pemerintah Pusat  sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp.1,088 triliun atau 12,18% dari pagu Rp.8,932 triliun
• Belanja barang sebesar Rp.217,17 milyar atau 6,03% dari pagu Rp.3,599 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.146,67 milyar atau 5,07% dari pagu Rp.2,893 triliun

Sampai dengan Februari 2026 tidak ada belanja bantuan sosial pada KPPN Bandung II.

Kinerja realisasi Belanja TKD sebesar Rp. 1,499 triliun atau 25,51% dari pagu Rp.5,877 triliun, yang secara rinci sebagai berikut:

• Dana Bagi Hasil : Rp.34,441 milyar atau 10,03% dari pagu Rp.343,51 milyar
• Dana Alokasi Umum : Rp 876,877 milyar atau 24,08% dari pagu Rp.3,641 triliun
• DAK non Fisik : Rp.587,834 milyar atau 32,83% dari pagu 1,792 triliun

Sampai dengan akhir Februari 2026 baik DAK Fisik maupun Dana Desa belum ada penyaluran.  

Tahun 2026 KPPN Bandung II berkomitmen untuk mendorong akselerasi belanja satker maupun DAK Fisik dan Dana Desa melalui forum FGD maupun sosialisasi agar APBN secara regional pun ikut berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. (jj)