Kinerja Pendapatan Negara s.d. 30 Juni 2025 pada KPPN Bandung II  didominasi dengan Penerimaan Bukan Pajak yang menunjukkan kontraksi sebesar -13,07% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp421,49 miliar atau 72,95% dari target Rp577,80 miliar. Kontraksi tersebut berasal dari kontraksi Penerimaan Dalam Negeri sebesar  -13,07% (yoy), sejalan dengan Penerimaan Bukan Pajak yang mengalami kontraksi sebesar -13,07% (yoy) yang dipengaruhi penurunan pada kedua komponennya yaitu PNBP lainnya kontraksi sebesar 12,62% dan  Pendapatan BLU sebesar -13,26% (yoy)

Sedangkan kinerja Belanja Negara s.d. 30 Juni 2025 menunjukkan kontraksi sebesar -13,05% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp9,07 triliun  atau sebesar 42,40% dari pagu sebesar Rp21,39 triliun. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD). Pagu belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp. 13,5 T  atau turun sebesar Rp.4,48 T dibanding tahun lalu dengan pagu sebesar Rp. 17,98 T. Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 7,88 T  meningkat  5,88%  atau naik Rp. 437 M dibandingkan tahun lalu dengan pagu sebesar Rp.7,44 T.

Kontribusi angka kontraksi berasal dari penurunan Belanja Pemerintah Pusat yang signifikan sebesar -24,83% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp5,19 Triliun (38,46% dari pagu Rp13,51 triliun). Komponen Belanja  Pemerintah  Pusat  yang   mengalami   penurunan   signifikan   yaitu   Belanja   Barang sebesar    -51,08%  dan Belanja Modal sebesar -62,36%, sedangkan Belanja Pegawai tumbuh 11,57% dan Bantuan Sosial yang tumbuh 9,61% dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp. 3,528 triliun atau 49,69 % dari pagu Rp.7,101 triliun
• Belanja barang sebesar Rp. 1,060 triliun atau 26,92 % dari pagu Rp.3,941 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.588,54 milyar atau 24,19 % dari pagu Rp. 2,433 triliun
• Belanja bansos sebesar Rp 16,125 milyar atau 51,50 % dari pagu Rp. 31,3 milyar

Untuk Belanja TKD tumbuh 10,07% (yoy), yang dipengaruhi oleh pertumbuhan pada seluruh komponennya, yaitu:

• Dana Bagi Hasil : Rp. 375,33 milyar atau 39,99 % dari pagu 938,65 M
• Dana Alokasi Umum : Rp 2,392 triliun atau 53,56% dari pagu 4,46 T
• DAK non Fisik : Rp. 877,41 milyar atau 42,33 % dari pagu 1,79 T
• Dana Desa : Rp.226,65 milyar atau 57,21% dari pagu 396,18 M
• Dana insentif Fiskal : Rp. 3,461 milyar atau 50% dari pagu 6,922
• Sementara DAK Fisik belum ada realisasi

Dari pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut di atas, sampai dengan 30 Juni 2025, Kementerian Pertahanan memiliki pagu tertinggi sebesar Rp4,98 triliun, namun secara agregat mengalami penurunan hingga -0,31% dibandingkan pagu pada periode yang sama tahun 2024. Diikuti oleh Kementerian Agama dengan pagu sebesar Rp.3,46 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 0,41% dibandingkan periode yang sama TA 2024. Pagu total satker mitra KPPN Bandung II tahun 2025 sebesar 13,51 trilun, menurun hingga 24,56% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L)  mitra KPPN Bandung II, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat alokasi pagu anggaran paling kecil yaitu 1,81 milar.

Diantara 10 K/L Pagu tertinggi, Mahkamah Agung merupakan K/L dengan capaian realisasi tertinggi sebesar 62,58% dari pagu, turun 1,59% dibanding periode sebelumnya, sedangkan realisasi terendah Kemenhub dengan capaian 8,66% dari pagu turun 61,77% dibanding periode sebelumnya.

Sampai dengan 30 Juni 2025, posisi 5 K/L dengan Pagu terendah dipegang oleh KKP (1,81 miliar), BPKP (18,17 miliar), BKN (23,30 miliar), KOMINFO (28,37 miliar), dan BMKG (32,20 miliar), diantara 5 K/L dengan Pagu terendah, realisasi tertinggi dicapai oleh BKN sebesar 44,35%, sedangkan terendah adalah KKP dengan realisasi 0% yang disebabkan adanya blokir pada seluruh pagunya. (jj)