Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Kegiatan Rapat Koordinasi SIKP dilaksanakan di Aula Lt 2 Gedung Dekranasda Jl. Pemuda Kab. Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 diinisiasi oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banjarnegara. Dengan peserta Camat dan Operator SIKP Kecamatan se-Banjarnegara. Tujuan Rakor adalah agar menhimpun data UMKM, mengolah dan menguploudnya.
Rapat Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 September 2017 di Semarang. Berdasarkan FGD dan Monitoring Evaluasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan diperoleh hasil bahwa terdapat kendalabelum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain belum optimalnya penggunaan Usser SIKP oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan uploud data. Hal ini oleh Pemerintah Kabuapetn Banjarnegara sangat disadari, mengingat data UMKM yang sudah teruploud sampai dengan akhir bulan Oktober 2017 baru 35 UMKM.
Pada Rapat Koordinasi ini KPPN Banjarnegara hadir sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di Daerah yang melakukan Monev dan Rekonsiliasi. Pada kesempatan tersebut Yanto, Kepala Seksi Bank KPPN. Banjarnegara selaku yang mewakili menyampaikan paparan tentang Program Ultra Mikro. Dalam paparanya, Yanto menyampaikan materi PMK-22/PMK.5/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro sebagai program terbaru yang diprakarsai oleh DJPb. Untuk memberikan terobosan bagi para pengusaha ultra mikro yang karena berbagai hal tidak dapat diakses oleh KUR Retail maupun KUR Mikro.
Dalam kaitannya dengan Program Ultra Mikro ini seseuai PMK tersebut di atas, penyaluarnnya akan melibatkan PT. Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Bahana Arta Ventura (BAV). Pemerintah Daerah berkepentingan dalam skema pembiayaan ini khususnya menyediakan data potensi calon Nasabah UMKM yang aktual.
Seluruh UMKM di Kabupaten Banjarnegara diperkirakan berkisar pada angka 3.000, sebagai mana disebutkan diatas sampai dengan akhir bulan oktober 2017 baru teruploud pada SIKP sekitar 35, namun sampai dengan saat acara rakor tersebut dilaksanakan sudah masuk di Operator Tingkat Kabupaten sebanyak 585 UMKM. Hal ini sesuai yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk tahun anggaran 2017 sedangkan sisanya akan ditargetkan pada tahun berikutnya.
* (Kontributor : Tulus Ngatiman)
