Setelah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, KPPN Banjarnegara berkomitmen melanjutkan pembangunan zona integritas menuju WBBM. Hal ini Kembali ditegaskan pada rapat yang dilaksanakan pada Selasa (23/05) di ruang rapat KPPN Banjarnegara.

Komitmen pembangunan zona integritas menuju WBBM tersebut diwujudkan melalui konsistensi melaksanakan unsur-unsur pembangunan zona integritas. Unsur-unsur tersebut kemudian dievaluasi secara rutin 2 minggu sekali. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan zona integritas dapat secara terus menerus menjadi alat perbaikan, sehingga pelayanan kepada stakeholder dapat terus ditingkatkan.

Dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-19, KPPN Banjarnegara menyelenggarakan kegiatan Treasury Goes to School yang kali ini bertempat di MAN 2 Banjarnegara pada 13 Februari 2023.

Acara ini bertujuan untuk mengenalkan pengelolaan APBN oleh Kementerian Keuangan kepada siswa sekolah kelas X, XI, dan XII. Diharapkan materi tersebut dapat menjadi bekal para siswa dalam memahami APBN serta menumbuhkan tekad untuk mendukung serta mengawal APBN dalam mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi, mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan sistem pembayaran secara elektronik, serta simplifikasi proses pembayaran, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka APBN. Maka pada 14 Februari 2023, KPPN Banjarnegara mensosialisasikan PMK tersebut kepada satuan kerja di wilayah kerja nya bertempat di Aula KPPN Banjarnegara.

Pada kesempatan yang sama KPPN juga mensosialisasikan PMK 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran secara Elektronik yang merupakan peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam pembayaran gaji/penghasilan bagi pegawai yang pindah atau diberhentikan.

Foto 1: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai para Kepala Seksi/Subbagian disaksikan Kepala KPPN Banjarnegara

Guna memastikan pencapaian target organisasi, seluruh pegawai KPPN Banjarnegara menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai 2023 pada 31 Januari 2023 bertempat di KPPN Banjarnegara. Kepala Kantor Sudarmaji turut hadir dan menyaksikan pendantanganan sasaran kinerja seluruh pelaksana, serta para pejabat pengawas.

Foto 2: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai seksi PDMS

Penandatanganan ini diharapkan menjadi komitmen serta semangat seluruh pegawai KPPN Banjarnegara dalam menjalankan tugas setahun kedepan sehingga sasaran kinerja dapat tercapai dengan baik. Pada kesempatan tersebut para pegawai juga menandatangani pakta integritas serta ikrar bersama netralitas pegawai menjelang pemilu 2024.

Foto 3: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai Subbagian Umum

Foto 4: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai Seksi Bank

Foto 5: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai Seksi Veraki

Banjarnegara, 08 Desember 2022 – Pj. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara Sudarmaji, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) di wilayah Kabupaten Banjarnegara pada Kamis (08/12) di aula Sekretariat Daerah kabupaten Banjarnegara.

DIPA satker K/L merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi para kepala satker dalam melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara penyerahan DIPA sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 di wilayah kabupaten Banjarnegara.

Dalam laporannya, Sudarmaji menyampaikan bahwa alokasi belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) di wilayah Banjarnegara pada tahun 2023 sejumlah Rp 325 milyar, terdiri dari belanja pegawai Rp 210,38 milyar, belanja barang Rp 112,6 milyar, dan belanja modal sebesar Rp 2,31 milyar. Jumlah ini naik 16,23% dari tahun 2022.

“Kenaikan alokasi anggaran tahun 2023 di wilayah KPPN Banjarnegara untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, serta untuk penyelenggaraan Pemilu” terang Sudarmaji.

Selain menyampaikan alokasi belanja satker K/L, Sudarmaji juga menyampaikan alokasi transfer ke daerah dari APBN untuk wilayah kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1,639 triliun. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 927,32 milyar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 61,448 milyar, DAK Non Fisik sebesar Rp 328,571 milyar; Hibah ke Daerah Rp 22,021 milyar, Dana Desa Rp 277,887 milyar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 21,325 milyar.

“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan alokasi Transfer Ke Daerah di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” tutup Sudarmaji dalam laporannya.