Dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-19, KPPN Banjarnegara menyelenggarakan kegiatan Treasury Goes to School yang kali ini bertempat di MAN 2 Banjarnegara pada 13 Februari 2023.

Acara ini bertujuan untuk mengenalkan pengelolaan APBN oleh Kementerian Keuangan kepada siswa sekolah kelas X, XI, dan XII. Diharapkan materi tersebut dapat menjadi bekal para siswa dalam memahami APBN serta menumbuhkan tekad untuk mendukung serta mengawal APBN dalam mensejahterakan masyarakat.

Per triwulan III, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah kerja KPPN Banjarnegara telah mencapai Rp.1.007 miliar atau 70,35% dari pagu sebesar Rp1.413 Miliar. Pada anggaran yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, masing-masing telah terealisasi Rp373,66 Miliar (37,11%) dan sebesar Rp 633,24 Miliar (62,89%).

Terkait besarnya dana transfer yang lebih besar dari belanja K/L, Kepala KPPN Sudarmaji mengungkapkan bahwa hal tersebut selaras dengan kebijakan APBN Tahun 2022 dimana kebijakan tersebut juga telah dilakukan sejak tahun 2016. “Besarnya porsi belanja transfer ke daerah dan dana desa menunjukkan perhatian pemerintah yang begitu besar kepada daerah, dan alhamdulillah telah terealisasi Rp633,24 miliar sesuai dengan target” ujar Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara Sudarmaji pada acara Soialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun hari Kamis (13/10).

Secara total, pada Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo besaran pagu APBN mencapai Rp1.413 miliar, terdiri dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp895,48 miliar, dan belanja Kementerian/Lembaga Rp517,52 miliar.

Dilihat dari jenis belanja, realisasi anggaran dibandingkan pagu yaitu belanja barang sebesar 54,35%, belanja modal 63,96%, belanja pegawai 75,83%, dana desa 79,92%, DAK Fisik 44,95%, serta DAK Non Fisik 71,02%. “Dengan realisasi belanja yang tepat waktu dan tepat sasaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk itu mari kita awasi dan dukung agar APBN terealisasi sebaik-baiknya”, tutup Sudarmaji.

Foto 1: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai para Kepala Seksi/Subbagian disaksikan Kepala KPPN Banjarnegara

Guna memastikan pencapaian target organisasi, seluruh pegawai KPPN Banjarnegara menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai 2023 pada 31 Januari 2023 bertempat di KPPN Banjarnegara. Kepala Kantor Sudarmaji turut hadir dan menyaksikan pendantanganan sasaran kinerja seluruh pelaksana, serta para pejabat pengawas.

Foto 2: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai seksi PDMS

Penandatanganan ini diharapkan menjadi komitmen serta semangat seluruh pegawai KPPN Banjarnegara dalam menjalankan tugas setahun kedepan sehingga sasaran kinerja dapat tercapai dengan baik. Pada kesempatan tersebut para pegawai juga menandatangani pakta integritas serta ikrar bersama netralitas pegawai menjelang pemilu 2024.

Foto 3: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai Subbagian Umum

Foto 4: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai Seksi Bank

Foto 5: Penandatanganan SKP, pakta integritas, dan ikrar netralitas pegawai Seksi Veraki

Banjarnegara, 08 Desember 2022 – Pj. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara Sudarmaji, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) di wilayah Kabupaten Banjarnegara pada Kamis (08/12) di aula Sekretariat Daerah kabupaten Banjarnegara.

DIPA satker K/L merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi para kepala satker dalam melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara penyerahan DIPA sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 di wilayah kabupaten Banjarnegara.

Dalam laporannya, Sudarmaji menyampaikan bahwa alokasi belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) di wilayah Banjarnegara pada tahun 2023 sejumlah Rp 325 milyar, terdiri dari belanja pegawai Rp 210,38 milyar, belanja barang Rp 112,6 milyar, dan belanja modal sebesar Rp 2,31 milyar. Jumlah ini naik 16,23% dari tahun 2022.

“Kenaikan alokasi anggaran tahun 2023 di wilayah KPPN Banjarnegara untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, serta untuk penyelenggaraan Pemilu” terang Sudarmaji.

Selain menyampaikan alokasi belanja satker K/L, Sudarmaji juga menyampaikan alokasi transfer ke daerah dari APBN untuk wilayah kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1,639 triliun. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 927,32 milyar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 61,448 milyar, DAK Non Fisik sebesar Rp 328,571 milyar; Hibah ke Daerah Rp 22,021 milyar, Dana Desa Rp 277,887 milyar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 21,325 milyar.

“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan alokasi Transfer Ke Daerah di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” tutup Sudarmaji dalam laporannya.

Per Agustus 2022, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Banjarnegara telah mencapai Rp.929 miliar atau 65% dari pagu sebesar Rp1.413 Miliar. Pada anggaran yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, masing-masing telah terealisasi Rp346.77 miliar dan sebesar Rp 582,23 miliar.

Secara total, pada Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo besaran pagu APBN mencapai Rp1.413 miliar, terdiri dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp895,48 miliar, dan belanja Kementerian/Lembaga Rp517,52 miliar.

Dilihat dari jenis belanja, realisasi anggaran dibandingkan pagu yaitu belanja barang sebesar 71,34 miliar atau 48,55%, belanja modal 3,03 miliar atau 50,84%, belanja pegawai 272,4 miliar atau 71,47%, dana desa 379,9 miliar atau 77,78%, DAK Fisik 55,67 miliar atau 31,4% serta DAK Non Fisik sebesar 146,66 miliar atau 63,82%.

“Dengan realisasi belanja yang tepat waktu dan tepat sasaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk itu mari kita awasi dan dukung agar APBN terealisasi sebaik-baiknya”, tutup Sudarmaji.