Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Banjarnegara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan perekonomian regional.

KPPN sebagai treasurer di daerah memiliki peran untuk memastikan penyaluran APBN yang tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

KPPN juga berperan untuk melakukan analisis makro/mikro ekonomi dan fiskal regional/daerah, serta rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan perekonomian dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Memperhatikan pentingnya peran KPPN serta dalam rangka mempererat hubungan KPPN dengan Pemda, KPPN Banjarnegara melakukan Audiensi Strategis dgn Bupati Wonosobo, Bapak Afif Nurhidayat pada hari Rabu 16 April 2025 bertempat di pendopo Kabupaten.

Kepala KPPN Banjarnegara dan tim menyampaikan penjelasan mengenai peran strategis KPPN sebagai Treasury, Regional Chief Economist dan Financial Advisor untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Wonosobo menyambut baik kedatangan KPPN Banjarnegara dan berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara Pemda Wonosobo dengan KPPN Banjarnegara yang selama ini sudah berjalan baik.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2025 lingkup KPPN Banjarnegara meliputi pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Transfer ke daerah kepada pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Wonosobo. Secara keseluruhan realisasi belanja APBN baik anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun Transfer ke Daerah di KPPN Banjarnegara sebesar Rp. 946,41 M  atau 24,52% dari total pagu.

Lebih rinci, realisasi Belanja K/L sebesar Rp 156.65 M atau 27.51%, mengalami penurunan sebesar 45.35% (yoy) terdiri dari kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 2,66% (yoy), penurunan realisasi belanja barang sebesar 87,45% (yoy), dan penurunan realisasi belanja modal sebesar 72,22% (yoy). Kontribusi terbesar atas realisasi belanja barang terdapat pada K/L Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Keuangan, dan BPN RI.

Adapun realisasi TKD sebesar Rp. 789,76 M atau 24,00 % dari pagu dan mengalami penurunan 14.73% (yoy) terutama bersumber dari Realisasi DBH, DAU, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Rata-rata penyelesaian SP2D TKD di KPPN 1,5 hari.

Secara mingguan realisasi belanja APBN minggu ini sebesar Rp. 946,41 M naik 25.70% dibandingkan realisasi APBN minggu lalu sebesar Rp. 752,94 M, dengan rincian sebagai berikut:

• Realisasi belanja K/L mencapai Rp. 156,65 M atau naik 15,91% dibandingkan Realisasi minggu lalu 135,19 M atau 27.51%dari pagu belanja K/L sebesar Rp. 569.37 M;
• Realisasi TKD sebesar Rp. 789,76 M atau naik 27,84% dibandingkan Realisasi minggu lalu 617,78 M atau 18,77 %dari pagu belanja TKD sebesar Rp. 3.290,72 M.

Menurut daerah penerima TKD, realisasi DAU tahun 2025 yang telah salur hingga 10 April 2025 untuk Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp.291,10 M atau 29,54%  dari Pagu senilai Rp.985,47M dan Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.259,36M atau 29,47 % dari Pagu sebesar Rp. 880,15M.

Realisasi DBH untuk kabupaten Banjarnegara adalah sebesar Rp. 4.21 M atau  10.46% dari Pagu sebesar Rp. 40,24 M dan untuk Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 4.47M atau 10.45 % dari Pagu sebesar Rp. 42,80 M.

Realisasi DAK Non Fisik untuk Kabupaten Banjarnegara telah salur sebesar Rp. 115,36 M dari Pagu sebesar Rp. 375,59 M atau 30,71 % dan untuk Kabupaten Wonosobo telah salur sebesar Rp. 74,62 M dari Pagu sebesar Rp. 334,03 M atau 22.34 %

Realisasi Dana Desa untuk Kabupaten Banjarnegara telah disalurkan sebesar Rp. 4,96 M atau 1,82 % dari Pagu Rp. 272,90M untuk Kabupaten Wonosobo telah salur sebesar Rp. 41,65M dari Pagu sebesar Rp. 235,94 M atau 17,65 %

Sementara Untuk DAK Fisik masih dalam proses dan koordinasi dengan Pemda terkait. KPPN Banjarnegara telah melakukan koordinasi dengan Pemda Banjarnegara dan Pemda Wonosobo terkait penyaluran DAK Fisik tahap I tahun 2025 dan Pemda berkomitmen untuk segera melaksanakan penyiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I 2025 dengan melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa kegiatan yang didanai dari DAK Fisik.

Banjarnegara (06/06) - Realisasi belanja APBN (K/L dan TKD) di KPPN Banjarnegara per tanggal 30 Mei 2024  sebesar 1.529,78 M atau 37,66% dari total pagu. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Realisasi Belanja K/L sebesar Rp 345,36 M atau 45,45% dari total pagu, mengalami kenaikan sebesar 43,02% (yoy) disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 99,99% (yoy) dan 96,88%.

Kontribusi terbesar atas realisasi belanja barang terdapat pada K/L KPU, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Kemenkumham RI, dan Kepolisian RI. Kontribusi terbesar atas realisasi belanja modal terdapat pada K/L Kementerian Agama, Kemenkumham RI, BPN, Kementerian Kesehatan, dan BMKG.

Realisasi TKD sebesar Rp. 1.184,42 M atau 35,87% dari pagu dan mengalami kenaikan 8,29% (yoy) terutama bersumber dari Realisasi DAU,DAK Non Fisik dan Dana Desa. Rata-rata penyelesaian SP2D TKD di KPPN 1,5 hari.

Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Banjarnegara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan perekonomian regional.

KPPN sebagai treasurer di daerah memiliki peran untuk memastikan penyaluran APBN yang tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

KPPN juga berperan untuk melakukan analisis makro/mikro ekonomi dan fiskal regional/daerah, serta rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan perekonomian dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Memperhatikan pentingnya peran KPPN serta dalam rangka mempererat hubungan KPPN dengan Pemda, KPPN Banjarnegara melakukan Audiensi Strategis dengan Bupati Banjarnegara, Ibu Amalia Desiana pada hari Selasa 11 Maret 2025 bertempat di rumah dinas bupati.

Kepala KPPN Banjarnegara dan tim menyampaikan penjelasan mengenai peran strategis KPPN sebagai Treasury, Regional Chief Economist dan Financial Advisor untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Banjarnegara menyambut baik kedatangan KPPN Banjarnegara dan berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara Pemda Banjarnegara dengan KPPN Banjarnegara yang selama ini sudah berjalan baik.

Banjarnegara (04/10) - Realisasi belanja APBN (K/L dan TKD) di KPPN Banjarnegara per tanggal 3 Oktober 2024  sebesar 3.268,43 M atau 78,77% dari total pagu. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Realisasi Belanja K/L sebesar Rp 582,81 M atau71,98% dari total pagu, mengalami kenaikan sebesar 17,42% (yoy) disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 23,60% (yoy) dan 40,65%.

Kontribusi terbesar atas realisasi belanja barang terdapat pada K/L Kementerian Agama, Mahkamah Agung, KPU, Kemenkumham RI, dan Kementerian Keuangan. Kontribusi terbesar atas realisasi belanja modal terdapat pada K/L Kementerian Agama, BPN RI, Kementerian Kesehatan, Kemenkumham RI, dan BMKG.

Realisasi TKD sebesar Rp. 2.685,62 M atau 80,41 % dari pagu dan mengalami kenaikan 10.83% (yoy) terutama bersumber dari Realisasi DAU, DAK Fisik, Dana Insentif Fiskal, DAK Non Fisik, dan Dana Desa.

Rata-rata penyelesaian SP2D TKD di KPPN 1,5 hari.

Realisasi Belanja Negara s.d. bulan Agustus 2023 di wilayah kerja KPPN Banjarnegara yaitu Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo mencapai 2,625 triliun atau 67,98 % dari pagu anggaran. Terdiri dari belanja K/L yang telah terealisasi sebesar 425 miliar rupiah, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 2,20 triliun.

Prosentase realisasi per jenis belanja dibanding pagu dapat dilihat pada diagram diatas.