Laporan Kinerja KPPN Banjarnegara merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam mencapai visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasarana strategis yang mengacu pada Rencana Strategis KPPN Banjarnegara untuk tahun 2020-2024.

Dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat dan dinamis, KPPN Banjarnegara telah menetapkan visi yaitu “Menjadi pengelola perbendaharaan Negara di daerah yang professional, modern, transparan, dan akuntabel”. Dalam mencapai visi tersebut, KPPN Banjarnegara menjabarkan ke dalam 3 misi, yaitu (1) Menjamin kelancaran pencairan dana ABPN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, (2) Mengelola penerimaan negara secara professional dan akuntabel, dan (3) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Untuk mewujudkan pencapaian seperti tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan 9 Sasaran Strategis (SS) yang terdistribusi dalam 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Perbendaharaan Negara yang Optimal dan Akuntabel memiliki 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
2. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L;dan
3. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN;
4. Sasaran Strategis Dukungan Manajemen yang Efektif memiliki 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
5. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN.
6. Sasaran Strategis Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang Berkesinambungan memiliki 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
7. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan; dan
8. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan
9. Sasaran Strategis Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Prudent, Efektif dan Efisien memiliki 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
10. Persentase akurasi perencanaan kas; dan
11. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D.
12. Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Optimal memiliki 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
13. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
14. Indeks kualitas Implementasi Digipay
15. Sasaran Strategis Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel memiliki 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
16. Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA; dan
17. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L.
18. Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif memiliki 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
19. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory.
20. Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Unggul dan Adaptif memiliki 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
21. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization;
22. Tingkat Implementasi Learning Organization; dan
23. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal.
24. Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Andal memiliki 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu:
25. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN;
26. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB; dan
27. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Pencapaian kinerja KPPN Banjarnegara untuk KPPN Banjarnegara dengan 9 Sasaran Strategis yang terdistribusi dalam 18 Indikator Kinerja Utama (IKU), semua dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan melebihi target. Hal tersebut merupakan komitmen seluruh jajaran KPPN Banjarnegara untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra kerja dan stakeholders.

Sedangkan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan DIPA Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan sebesar 94,13% dengan pencapaian IKU sebesar 99,08%. Hal tersebut kurang bisa dicapai secara maksimal oleh KPPN Banjarnegara karena dinamika pasca pandemi, namun berkat kerja professional, sinergi KPPN Banjarnegara akan selalu berupaya untuk mencapai kesempurnaan.

Capaian atas kinerja lainnya yang dicapai sepanjang 2023 oleh KPPN Banjarnegara antara lain:

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan.

KPPN Banjarnegara selalu memperhatikan langkah strategis dalam penyempurnaan dalam penyelesaian penugasan, beberapa inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:

1. Inovasi SISEMAR

Keputusan Kepala KPPN Banjarnegara nomor KEP-44/KPN.1414/2023 tentang Penetapan Inovasi SISEMAR Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Banjarnegara Tahun 2023. Merupakan inovasi di bidang pelayanan publik tahun 2023 berupa pengelolaan dan manajemen dokumen Nota Konfirmasi Penerimaan Negara di KPPN Banjarnegara, dikelola oleh Seksi Bank KPPN Banjarnegara. 

1. Inovasi Warning UP

Keputusan Kepala KPPN Banjarnegara nomor KEP-53/KPN.1414/2023 tentang Penetapan Inovasi Warning UP. Merupakan inovasi di bidang pelayanan publik tahun 2023 berupa pemberian informasi/reminder tentang waktu jatuh tempo revolving UP dan PTUP secara berkala kepada satuan kerja di lingkup wilayah kerja KPPN Bnajarnegara. Inovasi ini mampu menjaga tingkat kestabilan revolving UP dan pertanggungjawaban TUP yang dilakukan oleh satuan kerja dan menguatkan tingkat kedisiplinan para Bendahara Pengeluaran satuan kerja. Dikelola oleh Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Banjarnegara.

1. Inovasi Petruk Web

Keputusan Kepala KPPN Banjarnegara nomor KEP-05.1/KPN.1414/2022 tentang Penetapan Inovasi Petruk Web Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Merupakan inovasi di bidang publik yang dikembangkan sejak tahun 2020 dan masih digunakan pada tahun 2023 dengan beberapa pengembangan menu. Inovasi ini berupa alat pendukung aplikasi E-performance yang digunakan untuk melihat capaian IKU KPPN Banjarnegara setiap bulan untuk mempermudah KPPN Banjarnegara dalam mencapai target IKU yang telah ditetapkan. Dikelola oleh Subbagian Umum KPPN Banjarnegara.

1. Inovasi DIENG

Keputusan            Kepala KPPN            Banjarnegara            nomor             KEP-54/KPN.1414/2023 tentang Penetapan Inovasi DIENG Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarnegara. Merupakan inovasi di bidang publik tahun 2023 berupa layanan konsultasi kepada satker yang dilakukan secara online dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholder dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan terutam dalam layanan konsultasi aplikasi SAKTI. Dikelola oleh CSO dan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Banjarnergara.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupisi.

Meliputi penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang mengundang dan melibatkan Satker dan internal pegawai KPPN, internalisasi kepada para pegawai melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) terkait pemahaman materi gratifikasi. Selain itu telah dicanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di lingkungan KPPN Banjarnegara.

4. Terbaik Kedua Kategori KPPN Tipe A2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
5. Terbaik Ketiga Penilaian Hasil Pembinaan san Supervisi KPPN Kategori Jumlah Satker dibawah 70 Lingkup Kanwil DJPb;
6. Terbaik Kedua selaku Kuasa BUN dalam perluasan Implementasi Digital Payment pada Satuan Kerja Periode Semester II Tahun 20233 Kategori KPPN kecil (Jumlah

Satker yang mengelola UP s.d 57 Satker lingkup Kanwil DJPb;

1. Terbaik Ketiga nilai Kualitas Laporan Keuangan UAKBUN Daerah KPPN Lingkup Kanwil DJPb Tahun 2023; dan
2. Terbaik Kedua Kategori dengan jumlah Satker dibawah 70 Hasil pembinaan dan Supervisi KPPN Lingkup Kanwil DJPb Periode Semester I Tahun 2023.

Selengkapnya 

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2021 KPPN Banjarnegara memuat Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjanegara yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPPN Banjamegara dan dalam melaksanakan kebijakan pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah diperlukan sebagai gambaran pengukuran kinerja, yang dimulai dari perencanaan strategik dan bermuara pada pengukuran kinerja utama kegiatan dalam hal mendukung pencapaian visi, misi tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2021 KPPN Banjarnegara memiliki 16 pegawai didominasi oleh pegawai golongan lll dan lV yang memiliki jenjang pendidikan rata-rata D3 sampai dengan S2. Dengan Komposisi tersebut dirasa cukup ideal untuk menyelesaikan seluruh sasaran dan target yang diamanatkan dalam lndikator Kinerja Utama Tahun 2021. Dari 10 Sasaran dengan 20 lndikator Kinerja Utama (lKU), secara umum dapat dicapai pada tahun 2021 dengan baik, hal ini juga ditunjukkan dengan capaian lndikator Kinerja Utama (lKU) yang telah sesuai bahkan ada yang melebihi target dari yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan capaian tersebut KPPN Banjarnegara telah melaksanakan berbagai langkah dan upaya melalui action plan yang disusun oleh Person ln Charge (PlC) masing-masing IKU dan ditindaklanjuti dengan baik. Selain itu juga dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi untuk mengevaluasi capaian dan kinerja disetiap triwulan selama tahun 2021.

Sesuai Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIN) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 201 4 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarnegara berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan /sasaran strategis lnstansi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjamegara sebagai bagian dari instansi pemerintrah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2021 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui capaian atas pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Melalui Laporan Kinerja (LAKIN) lahun 2021 yang disusun ini diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarnegara dan sekaligus dapat menjadi acuan untuk kegiatan operasioal perkantoran sebagai instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. 

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjamegara untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di Tahun 2022.

Download: LAKIN Tahun 2021 KPPN Banjarnegara