Kanwil DJPb Sumatera Selatan Pecahkan Rekor Nasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
PALEMBANG – Kinerja digitalisasi pembayaran APBN melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di wilayah Kanwil DJPb Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang sangat impresif. Berdasarkan data pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), penggunaan KKP di Sumatera Selatan tidak hanya melampaui target, tetapi juga menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional.
Dalam tiga tahun terakhir, tren penggunaan KKP di wilayah Kanwil DJPb Sumatera Selatan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, realisasi penggunaan KKP tercatat sebesar 21,72 miliar rupiah, melampaui target sebesar 19,68 miliar rupiah atau setara 110 persen dari target.
Lonjakan paling besar terjadi pada tahun 2024, ketika realisasi penggunaan KKP meningkat tajam menjadi 37,74 miliar rupiah. Angka ini tumbuh 74 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 132 persen dari target yang ditetapkan.
Memasuki tahun 2025, target penggunaan KKP di wilayah Kanwil DJPb Sumatera Selatan ditetapkan sebesar 18,35 miliar rupiah, atau turun sekitar 36 persen dibandingkan tahun 2024. Meski demikian, realisasi tetap tinggi yaitu 36,25 miliar rupiah, sehingga capaian melonjak hingga 198 persen dari target.
Capaian ini menempatkan Kanwil DJPb Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah dengan kinerja penggunaan KKP tertinggi secara nasional.
Jika dibandingkan dengan wilayah lain, capaian Sumatera Selatan bahkan melampaui beberapa daerah dengan tingkat digitalisasi yang juga tinggi seperti Kanwil DJPb Bali (152 persen), Kanwil DJPb DI Yogyakarta (143 persen), dan Kanwil DJPb Nusa Tenggara Timur (141 persen).
Menariknya, capaian Sumatera Selatan justru meningkat ketika tren nasional mengalami perlambatan. Secara nasional, berdasarkan data pengelolaan APBN DJPb, capaian penggunaan KKP menurun dari 105 persen pada tahun 2024 menjadi 91 persen pada tahun 2025. Namun Kanwil DJPb Sumatera Selatan tetap mampu mempertahankan performa yang sangat kuat dengan capaian hampir dua kali lipat dari target.
Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KKP di wilayah Kanwil DJPb Sumatera Selatan tidak lagi sekadar memenuhi target administratif, melainkan telah menjadi praktik pembayaran yang mapan di berbagai satuan kerja pemerintah.
Penguatan pemanfaatan KKP ini juga merupakan bagian dari transformasi digital pengelolaan APBN yang terus didorong oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mewujudkan sistem pembayaran pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dengan tren yang terus meningkat, Kanwil DJPb Sumatera Selatan dinilai berpotensi menjadi model nasional dalam implementasi digitalisasi pembayaran APBN melalui Kartu Kredit Pemerintah. Kemudian, capaian tersebut menjadi bukti nyata berbasis data terukur dari penguatan peran TREFA (Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor) dalam mendorong transformasi pengelolaan APBN.
Penulis: Markus Yulianto Silitonga
