Oleh: Muhammad Ramdhani, PTPN Mahir KPPN Tipe A2 Bau-Bau.
Ketika seorang ibu di Lambale, Buton Utara, menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kebutuhan anaknya, atau balita di Puskesmas Togo Binongko mendapatkan makanan tambahan bergizi dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), atau sekolah dasar di Kapontori menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli buku dan alat tulis, di situlah APBN bekerja. Ia hadir dalam hal-hal kecil, yang nyaris luput dari perhatian. Namun dampaknya terasa nyata, mengisi celah-celah kebutuhan dasar masyarakat.
APBN juga hadir saat landasan pacu Bandara Betoambari diperpanjang agar pesawat berbadan besar seperti Airbus bisa mendarat mulai awal 2025. Ia tampak di pembangunan dermaga Pelabuhan Murhum yang kian sibuk, dan di revitalisasi kawasan selam Sombu Dive di Wanci yang kembali menarik wisatawan. Banyak dari proyek-proyek itu sejatinya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau yang kita kenal sebagai APBN.
APBN bukan sekadar catatan angka.
Bayangkan negara seperti rumah besar. Dalam rumah itu, ada yang perlu dibangun, ada yang harus dibagi rata, dan ada saat-saat genting di mana kita harus sigap menjaga keseimbangan. Di situlah tiga fungsi utama APBN bekerja: alokasi, distribusi, dan stabilisasi, seperti dijelaskan oleh ekonom Richard Musgrave dan tertuang dalam dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Fungsi alokasi berarti anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Ia tampak ketika negara membiayai hal-hal yang dibutuhkan banyak orang, tapi tak selalu menarik bagi sektor swasta, seperti sekolah, jalan desa, atau puskesmas di pulau-pulau kecil.
Fungsi distribusi artinya APBN digunakan untuk menjaga rasa keadilan. Subsidi solar untuk nelayan, pupuk murah bagi petani, atau BLT bagi keluarga rentan bukan sekadar bantuan, mereka adalah bagian dari cara negara menjaga kepatutan dalam akses dan kesempatan.
Fungsi stabilisasi menjadikan APBN sebagai alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Ketika krisis datang, APBN menahan guncangan dengan belanja. Gaji ASN tetap dibayar, bansos disalurkan, dan subsidi diberikan untuk menahan inflasi. Di sinilah negara hadir, menjadi penyangga agar ekonomi tetap tumbuh dan rakyat tetap bertahan.
Tiga fungsi ini mungkin tak selalu terlihat dalam wujud gedung megah. Tapi ia hidup dalam subsidi pupuk, dalam jalan aspal yang menghubungkan desa, atau dalam bansos yang datang tepat waktu saat krisis melanda.
Dari mana uang itu datang, dan ke mana ia mengalir?
APBN dibentuk dari tiga komponen: penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Penerimaan terbesar berasal dari pajak. Setiap kali kita belanja dan membayar PPN, setiap pegawai negeri atau pekerja swasta dipotong PPh, kita sedang menyumbang ke kas negara. Tambahannya berasal dari PNBP, cukai, dan juga pinjaman negara.
Di tahun 2025, hampir Rp5 triliun dana APBN mengalir ke wilayah Kepulauan Buton. Sekitar Rp4 triliun disalurkan ke enam pemerintah daerah melalui skema transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Sisanya, sekitar Rp1 triliun, dikelola oleh satuan kerja vertikal kementerian yang berkantor di wilayah ini. Dana tersebut menyokong berbagai infrastruktur dan layanan penting di wilayah ini mulai dari jalan nasional, fasilitas pelabuhan, hingga dukungan untuk sektor pariwisata dan konektivitas udara.
Pembangunan menciptakan efek berantai.
Inilah yang dimaksud John Maynard Keynes saat menyebut peran belanja pemerintah sebagai penggerak ekonomi. Uang yang dibelanjakan negara tidak berhenti pada proyek itu sendiri, tapi terus bergerak membayar upah pekerja, menyerap barang dari pelaku usaha lokal, hingga menciptakan permintaan baru di sektor lain. Di sanalah muncul efek berantai, atau multiplier effect, yang mendorong ekonomi tumbuh dari bawah.
Ambil contoh sederhana: sebuah rapat kantor di Palagimata dibiayai dari dana APBN, lalu memesan kue dan minuman dari pasar Wameo. Ibu penjual kue menerima pesanan dan mendapatkan tambahan penghasilan. Uang itu ia gunakan untuk membeli tas dan sepatu baru untuk anaknya sekolah. Pedagang perlengkapan sekolah mendapat pemasukan, lalu menyetok barang dari distributor di kota. Distributor itu kemudian memesan lagi ke pabrik di Makassar atau Surabaya. Uang dari negara itu terus berputar, menyentuh lebih banyak tangan, menghidupi lebih banyak keluarga.
APBN adalah kita.
APBN bukan milik segelintir pejabat di Ibu Kota, dan bukan sekadar dokumen anggaran yang pasif. Ia adalah cermin dari cara negara bekerja untuk rakyatnya. Di Kepulauan Buton, APBN hadir dalam bentuk jalan, gaji dan tunjangan guru, subsidi solar dan pupuk, hingga lampu jalan yang menemani pedagang sayur lasalimu di subuh hari menuju pasar Karya Nugraha.
Memahami APBN bukan soal menjadi ekonom. Tapi agar kita tahu bahwa uang negara bukan uang siapa-siapa, ia milik kita semua. Dan karena itu, ia perlu kita kawal, kita dorong, dan kita arahkan agar benar-benar bekerja untuk kemajuan bersama.
Dengan begitu, kita tak sekadar jadi penonton kebijakan fiskal, tapi jadi bagian dari bangsa yang tahu cara kerja uang negara bekerja untuk kesejahteraan warganya. Dan lebih dari itu, kita turut serta mengawal dan mengawasi setiap rupiahnya sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita di dalam masyarakat.(*)
*)Disclaimer: Tulisan merupakan pendapat pribadi bukan mewakili instansi tempat penulis bertugas.
