TUGAS DAN FUNGSI KPPN BAUBAU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, KPPN Baubau menyelenggarakan fungsi:

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
4. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang disalurkan;
5. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
6. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
7. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
8. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
9. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
10. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
11. pelaksanaan kehumasan; dan
12. pelaksanaan administrasi KPPN.