RPATA: Menjaga Akuntabilitas dan Kepastian Pembayaran Belanja Akhir Tahun Anggaran

Setiap akhir tahun anggaran, satuan kerja (satker) dihadapkan pada tantangan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran yang harus tetap mematuhi prinsip pengelolaan keuangan negara. Salah satu prinsip utama pengeluaran negara adalah bahwa pembayaran atas beban APBN dilakukan setelah barang dan/atau jasa diterima. Prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.

Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana prestasi pekerjaan belum dapat diterima hingga akhir tahun anggaran, meskipun pekerjaan telah berjalan dan membutuhkan kepastian pendanaan. Untuk menjawab kondisi tersebut, Kementerian Keuangan memfasilitasi mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebagai tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan, di mana dana terlebih dahulu ditampung dalam rekening penampungan sebelum dibayarkan kepada penyedia.

Mekanisme RPATA dirancang agar pembayaran dapat dilakukan secara lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBN. Pembayaran kepada penyedia barang/jasa tetap dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima sesuai ketentuan. Pengaturan ini saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, yang menggantikan PMK Nomor 109 Tahun 2023.

RPATA sebagai Instrumen Penyempurnaan Tata Kelola

Dalam implementasinya, RPATA telah digunakan secara luas oleh satuan kerja pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Pada periode tersebut, RPATA menampung pendanaan dalam jumlah yang signifikan serta memberikan ruang bagi satuan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang melewati batas akhir tahun anggaran. Hal ini mencerminkan kebutuhan operasional satuan kerja sekaligus menunjukkan adanya pola realisasi pekerjaan lintas tahun yang perlu dikelola secara lebih tertib.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPATA, termasuk rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, menekankan perlunya:

• kejelasan kriteria pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan penyelesaian,
• penguatan pengendalian dan monitoring,
• serta optimalisasi dukungan sistem informasi.

Rekomendasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan pengaturan RPATA agar dapat diterapkan secara lebih efektif oleh seluruh satuan kerja, termasuk satker BLU dengan karakteristik pendanaan yang berbeda. Oleh karena itu, diterbitkan PMK Nomor 84 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan kebijakan sebelumnya.

Tujuan dan Manfaat Mekanisme RPATA

Penerapan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui RPATA memiliki beberapa tujuan dan manfaat utama, antara lain:

1. Menyempurnakan tata kelola pembayaran agar selaras dengan prinsip pengeluaran negara, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.
2. Memenuhi prinsip periodisitas anggaran, sehingga pencatatan dan pembayaran belanja dilakukan secara tepat periode.
3. Memperkuat pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran akhir tahun melalui mekanisme penampungan dana.
4. Memberikan kepastian proses bagi satuan kerja dan penyedia dalam penyelesaian pekerjaan yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran, termasuk dalam hal pemberian kesempatan penyelesaian sesuai kriteria.
5. Mengoptimalkan dukungan sistem informasi, seperti SPAN, SAKTI, dan MonSAKTI, dalam pengujian, pencatatan, dan pemantauan transaksi RPATA.
6. Mendorong pengelolaan kas negara yang efisien dan prudent, mulai dari penampungan, pembayaran, hingga penihilan.
7. Memberikan keleluasaan waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga kualitas barang/jasa yang dihasilkan diharapkan lebih optimal.
8. Menegaskan penerapan RPATA bagi satuan kerja APBN maupun satker BLU sesuai pengaturan yang telah disempurnakan.
9. Memberikan kepastian proses akuntansi sesuai standar dan sistem akuntansi yang berlaku, sehingga memudahkan proses reviu dan audit.

Gambaran Umum Proses Bisnis RPATA

Secara garis besar, proses bisnis mekanisme RPATA meliputi beberapa tahapan utama berikut.

1. Pengisian RPATA

Pengisian RPATA dilakukan melalui pengajuan SPP dan SPM Penampungan, berdasarkan perhitungan sisa pekerjaan atau perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Dana yang diajukan ditampung terlebih dahulu ke dalam rekening RPATA setelah dilakukan pengujian oleh PPSPM dan KPPN.

2. Pembayaran kepada Penyedia

Pembayaran kepada penyedia dilakukan setelah penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Pembayaran dilakukan melalui pengajuan SPP dan SPM Pembayaran, baik pada saat pekerjaan telah terselesaikan 100% maupun pada saat pekerjaan tidak selesai dan telah berakhir masa pemberian kesempatan.

3. Penihilan RPATA

Dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, satuan kerja wajib melakukan penihilan RPATA dengan mengajukan SPP dan SPM Penihilan agar dana dikembalikan ke RKUN sesuai ketentuan.

4. Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender, dengan pemberian kesempatan paling banyak dua kali. Pemberian kesempatan dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan, disertai perubahan kontrak, pengenaan denda keterlambatan, serta penguatan pengawasan oleh satuan kerja dan KPPN.

Penutup

Secara keseluruhan, RPATA merupakan instrumen penting dalam pengelolaan belanja negara di akhir tahun anggaran. Mekanisme ini memberikan solusi yang tertib dan terukur bagi satuan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan lintas tahun, sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan APBN. Dengan penyempurnaan pengaturan melalui PMK Nomor 84 Tahun 2025, diharapkan implementasi RPATA semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas belanja negara.

Daftar Referensi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025.
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Rifqi Dwi Aprilianto
PTPN Mahir  KPPN Bengkulu