Di era reformasi dan keterbukaan seperti sekarang ini, tuntutan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin tinggi. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan layanan melalui program reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, KPPN Bondowoso juga telah melaksanakan berbagai upaya reformasi birokrasi. KPPN Bondowoso merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang mengemban tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) di Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada satuan kerja instansi vertikal pusat Kementerian Negara/Lembaga, Dana Transfer ke Daerah (DAK Fisik dan Dana Desa), menatausahakan penerimaan Negara, dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa BUN di Daerah. Dengan peran yang demikian penting, maka layanan yang transparan, akuntabel dan bebas biaya mutlak dilakukan.

Maka sejalan dengan upaya pemerintah cq. Kementerian Keuangan dalam melakukan reformasi birokrasi serta guna mewujudkan peningkatan layanan publik yang bersih dan bebas KKN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)..

Proses pembangunan zona integritas diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas  Peraturan Menteri PANRB No. 52 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Acara Pencanangan Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)..digelar di Aula KPPN Bondowoso, dihadiri lebih dari 130 orang yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran dari satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam wilayah pembayaran KPPN Bondowoso. Dalam sambutannya, Edy Purwanto, selaku Kepala KPPN Bondowoso menegaskan bahwa acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) merupakan wujud dan komitmen dari seluruh pejabat dan pegawai KPPN Bondowoso untuk memberikan layanan terbaik, transparan, akuntabel dan bebas biaya kepada seluruh stakeholder mitra kerjanya. Pembangunan ZI sendiri merupakan langkah awal KPPN Bondowoso untuk menuju implementasi WBK/WBBM. “Kami berharap, komitmen yang sudah kami bangun ini, dapat didukung oleh seluruh satuan kerja. Tanpa dukungan dari Bapak/Ibu semua, upaya kami ini tidak akan berhasil., “kata Edy Purwanto. Acara pencanangan pembangunan ZI menuju WBK dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi PMK 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020, dan ditandai dengan penandatanganan piagam pembangunan ZI menuju WBK oleh seluruh pegawai KPPN Bondowoso yang disaksikan oleh perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja yang hadir, yaitu KPA Pengadilan Agama Probolinggo, Pengadilan Negeri Bondowoso, Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, KSOP Probolinggo, MTSN 2 Bondowoso dan KPU Kab. Bondowoso.

DJPb MANTAP..............................

Oleh :kontributor KPPN Bondowoso

“Kegiatan ini merupakan merupakan bentuk apresiasi KPPN Bondowoso terhadap satker yang telah berupaya keras mencapai kinerja terbaik selama tahun 2019. Saya berharap, penghargaan ini dapat digunakan sebagai pendorong dan motivasi bagi satuan kerja untuk dapat berkinerja lebih baik lagi. Kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah, sangat tergantung dari pelaksanaan anggaran ditingkat satuan kerja,” kata Kepala KPPN Bondowoso, Edy Purwanto mengawali sambutannya dalam acara sosialisasi dan pemberian penghargaan bagi satker berkinerja terbaik selama tahun 2019 di Aula KPPN Bondowoso, Rabu, 22 Januari 2020. Acara sosialisasi dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara pengeluaran pada satker mitra kerja KPPN Bondowoso.

Penghargaan satker terbaik didasarkan atas penilaian terhadap 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu pengelolaan Uang Persediaan, data kontrak, kesalahan SPM , retur SP2D, halaman III DIPA,  revisi DIPA, ketepatan penyelesaian tagihan, rekon LPJ bendahara, perencanaan kas, penyerapan anggaran, pagu minus dan dispensasi SPM.

Acara sosialisasi diawali paparan dari Edy Purwanto, yang menyampaikan materi evaluasi IKPA tahun 2019 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Untuk tahun 2019, masih terdapat beberapa indikator yang nilainya belum mencapai hasil yang optimal, diantaranya indikator penyampaian data kontrak, kesalahan SPM, dan deviasi halaman III DIPA. Terhadap nilai indikator tersebut, Edy Purwanto berharap dapat diperbaiki pada tahun 2020. Selanjutnya juga disampaikan materi terkait isu-isu terkini seputar peraturan perbendaharaan negara pada tahun 2020 seperti implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) bagi seluruh satuan kerja, penerapan rekening virtual dan implementasi penuh sertifikasi bagi seluruh bendahara pengeluaran pengelola APBN pada satuan kerja.

Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada satuan kerja. Penghargaan diberikan untuk 5 kategori. Pemenang untuk masing-masing kategori adalah :

1. Kategori pengelola belanja gaji :

• Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Probolinggo
• Kemenag Kota Probolinggo
• MAN ! Kab. Probolinggo

2. Kategori pelaksana rekonsiliasi laporan keuangan :

• Rutan Situbondo
• Pengadilan Negeri Bondowoso
• Pengadilan Agama Kraksaan

3. Kategori pengelola rekening pemerintah :

• Kejaksaan Negeri Bondowoso
• Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
• Pengadilan Agama Probolinggo

4. Kategori pengguna kartu kredit pemerintah :

• KSOP Panarukan
• Kantor Kesehatan Pelabuhan Probolinggo
• KPP Pratama Probolinggo

5. Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) :

• Pengadilan Negeri Kraksaan
• Rupbasan Probolinggo
• KPP Pratama Situbondo

Selain itu juga diberikan penghargaan khusus bagi petugas satker terbaik, yang berturut-turut diraih oleh Arif Cahyono pegawai pada Rutan Kraksaan, Maksum Syafi’i (Kemenag Situbondo), Nungky Hari Sambodo (Lapas Probolinggo) dan Muh. Erfan Riadi (Kemenag Kota Probolinggo)             DJPb MANTAP..............................

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja

Organisasi di Lingkungan Kementrian Keuangan , Kamis 11 Juni 2020 KPPN Bondowoso melakukan

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) bulan Juni 2020

Materi yang dibahas pada DKO kali ini mengenai Progres Capaian IKU masing-masing pegawai

dan isu-isu terkini terkait peraturan Perbendaharaan
.
.
KPPN BONDOWOSO PASTI JUARA...
.
DJPb MANTAP...
.
#kppnbondowosopastijuara
#kppnbondowoso
#MengawalAPBNIndonesiaMaju

Penyaluran DAK Fisik Tahun 2020 didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. “Ada beberapa perubahan mendasar terkait penyaluran DAK Fisik 2020, diantaranya ada penambahan bidang-bidang baru seperti bidang Sosial dan Bidang Transportasi Laut. Penyaluran DAK Fisik tidak hanya per bidang, namun bisa dilakukan per subbidang. Adanya foto dengan titik koordinat (geotagging) sebagai salah satu syarat penyaluran, dan penyaluran tahap II sudah memperhitungkan besaran kontrak (tahun 2019 baru diperhitungkan pada tahap III)”, kata Edy Purwanto. Perubahan-perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik. Untuk tahun 2020, penyaluran DAK Fisik tahap I sudah dapat diajukan ke KPPN Bondowoso, jika seluruh dokumen persyaratan telah dipenuhi, yaitu Perda APBD tahun berjalan, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya sudah direview oleh APIP, foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan, rencana kegiatan yang disetujui oleh kementerian/lembaga teknis dan daftar kontrak kegiatan.

Kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2020 juga mengalami perubahan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Edy Purwanto mengatakan bahwa ada perubahan mendasar dalam penyaluran dana desa 2020, diantaranya adalah perubahan persentase penyaluran Dana Desa, yang semula untuk tahap I sebesar 20%, tahap II 40%, dan tahap III 40% menjadi 40%, 40% 20%.  Perubahan persentase ini dimaksudkan agar sejak tahap I, desa sudah langsung bisa melaksanakan berbagai macam kegiatannya karena mendapat porsi alokasi dana desa sebesar 40%. “Untuk tahap I dana desa, sudah dapat dimintakan penyalurannya pada bulan Januari ini, dengan syarat antara lain jika Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Desa tentang APBDes telah selesai” kata Edy Purwanto. Penyaluran Dana Desa dapat dilakukan setiap minggu bagi desa yang sudah mengajukan persyaratannya, sehingga bagi desa yang siap, tidak harus menunggu desa lain untuk mengajukan permintaan penyaluran. Bagi desa yang mempunyai nilai kinerja terbaik dalam pengelolaan dana desa, diberikan penghargaan dengan memberikan alokasi dana desa berdasarkan kinerja. “Reward ini bertujuan agar setiap desa memiliki semangat untuk menjadi desa dengan kinerja terbaik”, pungkas Edy Purwanto.

DJPb MANTAP..............................

Oleh :kontributor KPPN Bondowoso

Bondowoso, djpbn.kemenkeu.go.id/ kppn/ bondowoso

Mengawali proses pelaksanaan anggaran tahun 2020, KPPN Bondowoso mengadakan kegiatan penyerahan DIPA 2020 dan penandatanganan pakta integritas dengan seluruh KPA yang menjadi mitra kerjanya.

Rancangan Undang-undang APBN tahun anggaran 2020 telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2019 tentang APBN  Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 18 Oktober 2019. Sebagai tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, APBN tahun 2020 mempunyai peran yang strategis bagi Pemerintah, untuk secara bertahap mencapai sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Dengan tekad tersebut, tema dari kebijakan fiskal di tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Ada 5 program kerja prioritas pemerintah yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Transformasi Ekonomi, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Mengawali proses pelaksanaan anggaran tahun 2020, KPPN Bondowoso menyelenggarakan kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 dan penandatanganan pakta integritas antara Kepala KPPN Bondowoso dengan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker mitra kerja. Acara dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2020, di Aula KPPN Bondowoso. Acara penyerahan DIPA 2020 di KPPN Bondowoso terbilang istimewa karena dihadiri langsung oleh Bupati Bondowoso., KH Salwa Arifin. Disamping itu, dihadiri juga pejabat dari kab/kota yang menjadi wilayah kerja KPPN Bondowoso, yaitu Sekretaris Daerah Kab. Probolinggo, Asisten II Sekda Kab. Situbondo dan Asisten II Sekda Kota Probolinggo

Diawali tepat pukul 09.00 WIB, acara diawali dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Kepala KPPN Bondowoso, Edy Purwanto dan Bupati Bondowoso menyampaikan kata sambutan.

“Kegiatan penyerahan DIPA ini dilakukan lebih cepat, dengan harapan seluruh KPA dapat segera melakukan perencanaan kegiatan  dan memulai kegiatan untuk proses pengadaan barang/jasa tahun 2020, pada bulan Desember 2019. Sehingga nanti di bulan Januari 2020, diharapkan penandatanganan kontrak sudah bisa langsung dilakukan,” kata Edy Purwanto, Kepala KPPN Bondowoso dalam sambutannya. Setiap Kuasa Pengguna Anggaran agar senantiasa meningkatkan kualitas belanja, lebih kepada spending better dan bukan spending more. “Disamping itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah menerbitkan Surat Edaran nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang dapat dijadikan pedoman bagi para Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaaan barang/jasa di tahun 2020”, lanjut Edy Purwanto.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Bondowoso juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020, KPPN Bondowoso akan menyalurkan dana APBN sebesar Rp.2.604.798.848.000,- yang terdiri dari :

1. DIPA satuan kerja K/L berjumlah 88 DIPA dengan total alokasi sebesar 292.505.311.000,- yang terdiri dari :

Belanja Pegawai      =          Rp764.036.010.000,- (59,11%)

Bel. Barang               =          Rp479.700.698.000,-(37,11%)

Belanja Modal          =          Rp44.229.803.000,- (3,42%)

Bansos                      =          Rp4.538.800.000,- (0,35%)

2. Alokasi DAK Fisik 2020 sebesar 840.954.000,- untuk 3 kab dan 1 kota , yang terdiri dari:

Kab.Bondowoso      = Rp175.831.846.000,-

Kab.Situbondo         = Rp126.311.374.000,-

Kab.Probolinggo      = Rp136.961.970.000,-

Kota Probolinggo     = Rp62.735.764.000,-

3. Alokasi Dana Desa sebesar 452.583.000,-  untuk 3 kabupaten,  :

Kab.Bondowoso      = Rp238.475.671.000,-

Kab.Situbondo         = Rp139.269.225.000,-

Kab.Probolinggo      = Rp432.707.687.000,-

Khusus untuk Dana Desa, alokasi tahun 2020, mengalami peningkatan di semua kabupaten, sebesar Rp54.019.753.000 atau meningkat 6,67% dibandingkan alokasi tahun 2019 .

Selanjutnya, Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin dalam sambutannya berpesan agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran yang menerima DIPA, dapat menggunakan dana tersebut secara transparan dan akuntabel dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. “Jangan pernah menyalahgunakan dana APBN untuk kepentingan diluar ketentuan yang berlaku “ kata  KH Salwa Arifin.

Sebelum acara penyerahan DIPA 2020, Kepala KPPN Bondowoso, Edy Purwanto menyampaikan paparan materi terkait gambaran dan kebijakan APBN 2020. Beberapa point materi persentasi, diantaranya : APBN 2020 ditujukan untuk 5 program prioritas yaitu : Pembangunan Sumber Daya Manusia, yang akan menjadi prioritas utama untuk merespon bonus demografi dengan menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Pembangunan Infrastruktur, yang akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat Transformasi Ekonomi, yang mengalihkan ketergantungan terhadap sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi Penyederhanaan Birokrasi, yang menyederhanakan pola eselonisasi (struktural) kearah fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian.

2.  Beberapa indikator ekonomi makro pada APBN 2020, yaitu : pertumbuhan ekonomi 5,3%, Inflasi 3,1%, nilai tukar Rp14.400,- (Rp/USD), suku bunga SPN 5,4%, harga minyak 63 USD/barrel, dan lifting minyak 755 ribu/barrel/hari

 3. Postur APBN tahun 2020 adalah pendapatan negara 2.233,2 triliun, belanja negara 2.540,4 triliun dan defisit sebesar 307,2 riliun (1,76% thd PDB)

Setelah Kepala KPPN Bondowoso menyampaikan paparan, acara dilanjutkan dengan penyerahan DIPA TA 2020 dan penandatanganan pakta integritas antara Kepala KPPN Bondowoso dengan Kuasa Pengguna Anggaran satker mitra kerja KPPN Bondowoso . Penyerahan DIPA dilakukan per kabupaten : DIPA satker di Kab. Bo ndowoso diserahkan Bupati Bondowos, KH Salwa DIPA satker di Kab. Situbondo diserahkan Asisten II Sekda Kab. Situbondo DIPA satker di Kab. Probolinggo diserahkan Sekretaris Daerah Kab. Probolinggo DIPA satker di Kota Probolinggo diserahkan Asisten II Sekda Kota Probolinggo. Acara ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bersama. DJPb MANTAP..............................

Oleh :kontributor KPPN Bondowoso