Ditengah merebaknya wabah pandemik covid-19 yang belum juga mereda, maka olah raga menjadi salah satu cara yang tepat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Mens Sana In Corpore Sano, sebuah ungkapan populer dalam bahasa latin, yang artinya didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan betapa penting olah raga untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga kita.

Seperti yang dilakukan para pegawai KPPN Bondowoso pada hari Jumat, 4 September 2020, yang melaksanakan senam bersama di halaman kantor, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, olah raga bersama juga dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-33/MK.1/2020 tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Masa Transisi Dalam Tatatan Normal Baru Kementerian Keuangan.

Bondowoso PastiJuara…
DJPb MANTAP……………….

Dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dibidang belanja negara. Salah satu diantaranya adalah relaksasi penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik tahun 2020, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain metode penyaluran dilakukan sekaligus, perpanjangan penyampaian dokumen persyaratan diperpanjang s/d 31 Agustus 2020 untuk DAK Fisik dan 30 September 2020 untuk Cadangan DAK Fisik serta syarat persyaratan dipermudah.

Beranjak dari hal tersebut, KPPN Bondowoso menggelar kegiatan Rapat Koordinasi implementasi PMK nomor 101/PMK.07/2020, yang diikuti oleh seluruh OPD dan BPKAD pengelola DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik tahun 2020, di Kab. Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan Kota Probolinggo. Rakor dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Agustus 2020 pukul 09.00 – 12.00 WIB melalui Video Conference menggunakan aplikasi Zoom. Selain untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi terkait PMK tersebut, rapat juga bertujuan untuk mengetahui kesiapan seluruh pemda dalam menyalurkan DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik tahun 2020, serta menginventarisir berbagai permasalahan yg ada dimasing-masing OPD. Rapat dipimpin langsung oleh Edy Purwanto selaku kepala KPPN Bondowoso.

Dari diskusi dan informasi yang disampaikan oleh seluruh OPD, dapat disimpulkan seluruh OPD siap untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik tahun 2020, sesuai jadual yang telah ditetapkan.

KPPN Bondowoso_ Pasti Juara…
DJPb MANTAP……………….

BAHAS CAPAIAN IKU TRIWULAN II TAHUN 2020,
KPPN BONDOWOSO LAKUKAN DIALOG KINERJA ORGANISASI (DKO)

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPPN Bondowoso menyelenggarakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) bulan Juli 2020 yang dilaksanakan pada Hari Senin, 6 Juli 2020. Acara dilakukan secara daring melalui Video Conference menggunakan Aplikasi ZOOM.

Pelaksanaan DKO bulan Juli 2020 dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Bondowoso, Edy Purwanto, dan diikuti oleh seluruh pegawai. Materi yang dibahas adalah perkembangan capaian IKU masing-masing pegawai sampai dengan triwulan II tahun 2020.

Secara umum, meski selama masa pandemi Covid-19 sebagian besar pegawai KPPN Bondowoso melaksanakan Work From Home (WFH), tetapi capaian IKU pegawai sampai dengan triwulan II tahun 2020 masih dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dibahas juga, strategi dan rencana aksi tindak lanjut yang harus dilakukan untuk periode semester II 2020, agar target IKU pegawai dapat tercapai sampai akhir tahun anggaran 2020.

KPPN Bondowoso Pasti Juara…
DJPb MANTAP…

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan RI nomor SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPPN Bondowoso menyelenggarakan kegiatan FGD yang diikuti seluruh pegawai dengan narasumber Edy Purwanto, Kepala KPPN Bondowoso. Kegiatan FGD dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Agustus 2002, secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Topik Bahasan FGD Triwulan III tahun 2020 adalah Dampak Covid-19, Respon dan Arah Kebijakan Fiskal. Point materi yang disampaikan antara lain adalah adanya kasus Covid-19 yang semakin meningkat secara global ditengah normalisasi, membawa dampak terhadap perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 5,32%.

Untuk mengatasi dampak Covid-19, negara-negara didunia termasuk Indonesia, telah mengeluarkan berbagai kebijakan sektor fiskal dan moneter, antara lain dengan memberikan stimulus pembiayaan penanganan Covid-19, yang terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang antara lain digunakan untuk perlindungan sosial, insentif usaha, pembiayaan korporasi, sektoral K/L dan Pemda, UMKM, dan Kesehatan dengan total biaya Rp 695,2 Trilliun.

Arah kebijakan Ekonomi dan Fiskal tahun 2020-2021 diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi, yang meliputi reformasi kesehatan, reformasi program perlindungan sosial, reformasi pendidikan, dukungan industri, dan reformasi TKDD

Bondowoso PastiJuara…
DJPb MANTAP……………….

Dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPN Bondowoso menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerjanya. Acara dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 09.00 – 12.00 WIB melalui Video Conference menggunakan aplikasi Zoom. Bertindak sebagai narasumber adalah Edy Purwanto, Kepala KPPN Bondowoso.

Fokus bahasan rapat adalah evaluasi terhadap progres penyerapan anggaran dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing satker dalam melakukan pencairan dana. Dari beberapa permasalahan yang disampaikan oleh satker, secara umum dapat diperoleh informasi terkait permasalahan dalam penyerapan anggaran, diantaranya :

1. Untuk satker MIN, MTsN dan MAN, keterlambatan penyerapan dikarenakan adanya perubahan metode kegiatan mengajar dari tatap muka langsung menjadi online, sehingga perlu dilakukan revisi DIPA.
2. Untuk pembayaran belanja bansos atau belanja barang yang sifatnya dapat dibayar rutin setiap bulan ada yang menerapkan kebijakan dibayar setiap triwulan, semester atau setahun sekaligus.
3. Satker Dinas Pertanian harus menunggu musim tanam komoditas pertanian yang jatuh pada bulan November-Desember
4. Satker-satker BPS mengalami keterlambatan penyerapan dikarenakan mundurnya kegiatan sensus akibat pandemic covid-19
5. Belanja modal dibeberapa satker karena terlambat dalam melakukan proses pengadaan barang akibat pandemic covid-19,
6. dan beberapa permasalahan lainnya.

Dengan adanya Rapat Koordinasi ini, diharapkan satker dapat mendorong penyerapannya lebih optimal, khususnya di triwulan III tahun 2020.

KPPN Bondowoso_ Pasti Juara…
DJPb MANTAP……………….

Dalam rangka mengevaluasi tingkat kepuasan dan mendapatkan feedback dari pengguna terhadap operasionalisasi sistem informasi dan teknologi, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Survei Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020. Yang menjadi responden dari survei tersebut adalah seluruh satker mitra kerja KPPN

Sehubungan dengan hal tersebut, maka guna memberikan pemahaman sebelum satuan kerja melakukan survei, KPPN Bondowoso menyelenggarakan sosialisasi Survei Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020 melalui sarana Video Conference menggunakan aplikasi Zoom. Acara dilaksanakan pada hari Senin, 29 Juni 2020 pukul 15.30 WIB – selesai. Bertindak sebagai narasumber adalah Edy Purwanto, Kepala KPPN Bondowoso, dan diikuti oleh seluruh pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada satker mitra kerja KPPN Bondowoso.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh responden pada satuan kerja, akan memiliki persepsi yang sama dalam melakukan pengisian survei, sehingga hasil survei bisa lebih optimal.

KPPN BONDOWOSO PASTI JUARA.

DJPB MANTAP.